Posts Tagged ‘alasan’

Putusan Untuk Memperberat Hukuman Harus Disertai Alasan Yang Memperberat Pidana


Kaidah hukum:
Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk memperberat pidana yang dijatuhkan, sama sekali tidak menyebutkan alasan-alasan apa yang dapat dinilai sebagaimana hal yang dapat menambah atau memperberat pidana tersebut, selain hanya menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan, akan tetapi Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri. Pertimbangan hukum demikian dianggap sebagai hal yang tidak cukup dipertimbangkan, dan cukup alasan untuk membatalkannya serta Mahkamah Agung mengadili sendiri.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 202 K/Pid/1990
Terbit : 1994
Hal. 31

Alasan Pemaaf


Kaidah hukum:
Karena tergulingnya truk tidak semata-mata tanggung jawab terdakwa, terdapat alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 496 K/Pid/1982
Terbit : 1984-1
Hal. 1-16

Tidak Diberitahukannya Memori Banding Tidak Mengakibatkan Putusan Batal


Kaidah hukum:

Keberatan penuntut kasasi bahwa memori banding Jaksa tidak pernah dikemukakan kepadanya, tidaklah dapat diterima, karena hal tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan, lagipula dalam tingkat banding perkara ditinjau kembali secara menyeluruh.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 104 K/Kr/1977

Terbit : 1978-2

Hal. 60-79

Yang Membebaskan Pidana


Kaidah hukum:
Pembunuhan yang dilakukan untuk memenuhi hukum adat tidak merupakan hal yang membebaskan seperti yang dimaksud dalam pasal 50 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 20 K/Kr/1970
Terbit : 1972
Hal. 26-38

Permohonan Kasasi dengan Alasan Keberatan Terhadap Putusan PT


Kaidah hukum:
Permohonan kasasi yang diajukan hanya dengan alasan “merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi” dianggap bahwa permohonan kasasi tersebut diajukan secara tidak sungguh-sungguh.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 128 K/Kr/1969
Terbit : 1971
Hal.

No. 9 K/Kr/1970
Terbit : 1971
Hal.

keadaan terpaksa (noodtoestand)


Kaidah Hukum:
Dalam “noodtoestand” (keadaan terpaksa) harus dilihat adanya :
– pertentangan antara dua kepentingan hukum.
– pertentangan antara dua kepentingan hukum dan kewajiban hukum.
– Pertentangan antara dua kewajiban hukum

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 117 K/Kr/1968
Terbit : 1969
Hal. 33-50