Posts Tagged ‘ahli waris’

Anak Perempuan Di Tapanuli dan Lombok Berhak Untuk Mewarisi


Kaidah hukum:
Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap anak perempuan di Tapanuli, juga di Lombok adilnya anak perempuan dijadikan ahli waris, sehingga dalam perkara ini penggugat untuk kasasi sebagai satu-satunya anak, mewarisi seluruh harta peninggalan dari bapaknya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1589 K/Sip/1974
Terbit : 1978-1
Hal. 164-175

Ahli Waris Yang Berhak Memakai Soko Berhak Menerima Harta Pusaka Tinggi


Kaidah hukum:
Ahli waris bertali darah tidak mewarisi Soko (gelar), sedang yang berhak menerima harta pusaka tinggi adalah ahli waris yang berhak memakai Soko tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 869 K/Sip/1974
Terbit : 1978-1
Hal. 113-130

Pihak Di Luar Perkara Tidak Dapat Nyatakan Sebagai Ahli Waris


Kaidah hukum:
Di dalam putusan orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 177 K/Sip/1976
Terbit : 1977-2
Hal. 125-131

Ahli Waris Cucu


Kaidah hukum:
Seorang cucu tidak merupakan ahli waris dari kakeknya apabila pada waktunya kakeknya meninggal orang tuanya masih hidup.
Maka ia tidak berhak untuk menuntut pembagian kembali warisan kakeknya, yang telah dibagi ahli waris oleh kakeknya itu kepada anak-anaknya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 14 K/Sip/1975
Terbit : 1977-2
Hal. 69-74

Pihak dalam Perkara Meninggal Dunia


Kaidah hukum:
Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena pada waktu putusan Pengadilan Negeri diucapkan sebenarnya belumlah jelas siapa ahli waris tergugat asal yang akan meneruskan kedudukannya sebagai tergugat asal.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 332 K/Sip/1971
Terbit : 1971
Hal. 321-326

Hibah Kepada Ahli Waris yang Merugikan Ahli Waris Lain


Kaidah hukum:
Penghibahan yg dilakukan oleh almarhum kepada ahli waris-ahli warisnya dengan merugikan ahli waris lainnya (karena dengan penghibahan itu ahli waris lainnya tidak mendapat bagian) dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, karena bertentangan dengan peri keadilan dan Hukum Adat yang berlaku di daerah Priangan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 391 K/Sip/1969
Terbit : 1970
Hal. 289