Posts Tagged ‘advokat’

KMA 052 Tahun 2011


Download

REKOR MURI


REKOR MURI
KONSULTASI GRATIS 100 ADVOKAT DI CITY WALK SOLO

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip negera hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (equality before the law). Oleh harena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disampng lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advolat salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Berangkat dari pemikiran diatas, dan juga bertepatan dengan semangat menyambut peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-63, Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia Surakarta mengadakan kegiatan berupa sosialisasi upaya penegakan hukum, kebenaran, keadilan dan hak Asasi Manusia sebagai wujud bakti Advokat Indonesia untuk masyarakat serta pembaharuan hukum Nasional dengan mengadakan Konsultasi Hukum Gratis 100 Advokat Kongres Advokat Indonesia.

Acara ini bertujuan untuk:
1. Memerdekakan masyarakat dari buta hukum.
2. Memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak Fundamental mereka didepan hukum.
3. Memasyarakatkan Profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum disamping Polisi, Jaksa dan Hakim.

Konsultasi hukum gratis 100 Advokat Kongres Advokat Indonesia dilakukan oleh Advokat yang berasal dari berbagai propinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Jawa Barat, Jakarta. Dan dihadiri Advokat Senior Indonesia : Dr.Todung Mulya Lubis,SH.,LLM., Dr. Teguh Samudra, SH.,MH, DR. H. Eggi Sudjana, SH, M.Si, dll bertempat di City Walk Jl. Slamet Riyadi Surakarta dicatat oleh MURI (Musium Rekor Indonesia) sebagai REKOR KONSULTASI GRATIS TERBANYAK OLEH 100 ADVOKAT.

Berita Foto.

Mau jadi ADVOKAT……??? Baca ini!!!


Mau jadi ADVOKAT????
Oleh: Abdullah Tri Wahyudi

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

APA YANG HARUS DIMILIKI SEORANG ADVOKAT?????
– MORALITAS
– KEILMUAN
– PEMASARAN
– ADMINISTRASI

MORALITAS
Moral berasal dari bahasa Latin moralis yang berarti etika, akhlak, kesusilaan.

Moral adalah aturan, kaidah atau nilai-nilai yang harus dipegang
Contoh: agama, undang-undang, kode etik.

KEILMUAN
Kemampuan dan keahlian dalam menguasai teori dan praktek ke-advokat-an.

ILMU TEORI
Hukum Materiil
Hukum yang langsung mengatur tentang kepentingan tertentu.
Contoh: KUHP, KUHPerdata, dll.

Hukum Formil
Disebut juga hukum acara yaitu aturan-aturan mengenai tata cara untuk mempertahankan hukum materiil
Contoh: HIR, RBg, KUHAP, dll.

ILMU PRAKTEK
Non Litigasi
Kemampuan dan keahlian penanganan perkara di luar Pengadilan
Contoh: teknik wawancara, negosiasi, mediasi, legal drafting, dll.

Litigasi
Kemampuan dan keahlian dalam penanganan perkara di Pengadilan
Contoh: teknik penanganan perkara di Pengadilan, membuat surat-surat dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan, dll.

PEMASARAN
Advokat memberikan pelayanan jasa hukum, agar dikenal maka perlu adanya pemasaran kepada masyarakat umum, sementara itu advokat dilarang untuk beriklan.

Bagaimana agar bisa dikenal?
– Perbanyak Relasi
– Pelayanan yang terbaik
– Membangun kepercayaan masyarakat

ADMINISTRASI
Pengelolaan tata usaha/administrasi perkantoran secara tertib, rapi, dan teratur sehingga mempermudah untuk mencapatkan data atau informasi yang diperlukan.

Administrasi tidak harus dengan administrasi yang komplek dan canggih, cukup dengan administrasi yang sederhana pun tidak masalah asal tujuan administrasi tercapai.

Pentingnya administrasi karena:
Berkaitan dengan masalah hukum baik mengenai perbuatan hukum,
peristiwa hukum, dokumen hukum.

KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA


KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

Advokat Sebagai Profesi

Profesi berasal dari bahasa Inggris, profession, yang mempunyai arti sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu. Pengertian lain profesi adalah suatu pekerjaan pelayanan:- penerapan seperangkat pengetahuan secara sistematis untuk mengatasi persoalan-persoalan , persoalan-persoalan tersebut termasuk ke dalam wawasan nilai-nilai utama yang mempunyai relevansi tinggi dalam masyarakat.

Menurut Soebijakto, untuk dapat disebut sebagai profesi diperlukan kriteria sebagai berikut.
1. pengetahuan.
2. keahian kemahiran.
3. mengabdi kepada kepentingan orang banyak.
4. tidak mengutamakan keuntungan materi.
5. adanya organisAsi atau asosiasi profesi.
6. pengakuan masyarakat.
7. kode etik.

Kalangan advokat mengartikan profesi dengan unsur-unsur:
1. harus ada ilmu hukum yang diolah di dalamnya;
2. harus ada kebebasan, tidak boleh ada hubungan dinas/hirarkis;
3. mengabdi pada kepentingan umum, mencari nafkah tidak menjadi tujuan.

Pengertian profesi advokat adalah suatu pekerjaan di bidang hukum yang didasari oleh keahlian dan sumpah atau ikrar atau komitmen untuk bersedia bekerja demi tujuan hukum; kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Keahlian adalah suatu kecakapan khusus berdasarkan pengetahuan dan pengalaman memadai berdasarkan pengakuan dari institusi resmi untuk menjalankan pekerjaan profesi advokat. Sumpah, ikrar atau komitmen diartikan sebagai janji profesi untuk memegang idealisme, moral dan integritas yang dimuat dalam kode etik profesi.

Pengertian Kode Etik

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah:
1. ilmu tentag apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak kewajiban moral;
2. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
3. nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Pengertian lain tentang etika menurut Ensiklopedi Indonesia dijelaskan bahwa etika yang mengandung ilmu tentang kesusilaan, yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat mengenai:
1. apa yang baik dan apa yang buruk;
2. segala ucapan harus senantiasa berdasarkan hasil pemeriksaan tentang keadaan hidup dalam arti kata seluas-luasnya.

Pengertian kode etik mempunyai arti tulisan atau tanda-tanda etis yang mempunyai tujuan tertentu, mengandung norma-norma hidup yang etis, aturan tata susila, sikap, akhlak, berbudi luhur yang pelaksanaanya diserahkan atas keinsyafan dan kesadaran dirinya sendiri.

Kode etik dapat dibuat dan diberlakukan secara luas dan sempit. Kode etik dibuat dan diberlakukan secara luas adalah etika yang nilai-nilainya terkandung dalam moral dan susila dan diciptakan dan diberlakukan untuk seluruh umat manusia secara universal. Kode etik dalam arti sempit adalah etika yang diciptakan dan diberlakukan untuk golongan atau kelompok manusia dalam masyarakat.

Etika yang diberlakukan secara sempit inilah yang disebut sebagai etika profesi. Etika profesi diciptakan dan diberlakukan untuk kalangan profesi tertneu. Contohnya adalah etika profesi dokter berlaku untuk kalangan dokter, etika profesi akuntan berlaku bagi kalangan akuntan, etika profesi advokat berlaku bagi kalangan advokat.

Kode Etik Advokat

Kode etik advokat adalah Kode Etik Advokat Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 berdasarkan kesepakatan 7 (tujuh) organisasi advokat Indonesia yang terdiri dari:
1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);
2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);
3. Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI);
4. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI);
5. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM);
6. Serikat Pengacara Indonesia (SPI);
7. Himpunan advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI).

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

Selanjutnya organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia telah menetapkan Kode Etik Advokat Indonesia dengan SURAT KEPUTUSAN
KONGRES ADVOKAT INDONESIA I TAHUN 2008 NOMOR: 08/KAI-I/V/2008
TENTANG KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA
pada tanggal 30 Mei 2008.

ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003


ADVOKAT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003

Oleh: Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H.

Pengertian Advokat

Advokat berasal dari kata “Advocaat” berasal dari bahasa latin yaitu “advocatus” yang berarti pembela ahli hukum dalam perkara, dalam atau di luar pengadilan. Advokat adalah seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum.

Pengertian advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Klien dapat berupa orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari seorang advokat.

Dengan demikian pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum yang meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu dan memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pengangkatan Advokat
Dengan adanya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang pengangkatan advokat. Pengangkatan advokat dapat dilakukan kepada sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.

Selanjutnya mengenai persyaratan-persyaratan pengangkatan advokat diatur dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa “untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertempat tinggal di Indonesia;
c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
g. magang, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat;
h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Organisasi Advokat

Menurut amanah pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 advokat-advokat harus menjadi anggota organisasi advokat sebagai wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

Sepanjang organsiasi advokat belum terbentuk maka sementara tugas dan wewenang dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan hukum Indonesia (AKHI),Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI).

Pelaksanaan tugas dan wewenang sementara tersebut dibatasi sampai waktu dua tahun setelah diundangkannya UU Advokat dan pada tanggal 21 Desember 2004, delapan organisasi advokat mendeklarasikan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai organisasi advokat di indonesia.

Tugas dan wewenang organisasi advokat adalah sebagai berikut.
– Pengangkatan advokat.
– Penindakan advokat melalui Dewan Kehormatan organisasi advokat.
– Pemberhentian Advokat.
– Pengawasan advokat.
– Menetapkan dan menjalankan kode etik profesi advokat.
– Memiliki buku daftar anggota, menyampaikan salinan daftar anggota dan melaporkan pertambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri.
– Menetapkan kantor advokat tempat magang.

Pendidikan Advokat

Salah satu persyaratan untuk menjadi advokat adalah mengikuti pendidikan advokat. Pendidikan advokat adalah pendidikan praktisi karena profesi pendidikan advokat tidak mempersiapkan seseorang untuk menjadi akademisi melainkan untuk mempersiapkan seseorang menjadi praktisi hukum yang akan bergelut dengan realitas praktek hukum yang sesungguhnya.

Pendidikan advokat diselenggarakan oleh organisasi advokat yang bekerjasama lembaga pendidikan tinggi dengan tujuan untuk :
a. Memberikan pengetahuan, keterampilan dan keahlian bagi peserta didik guna memenuhi persyaratan minimal untuk dapat diangkat menjadi advokat, sesuai persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.
b. Melahirkan Advoakt Scientific Occupation (bukan hanya pekerja atau “tukang” yang hanya membutuhkan pengetahuan dan keterampilan) yang memerlukan ilmu pengetahuan dasar tertentu (ada dogma/doktrin, asas, teori dan filsafat nilai) dalam hal ini ilmu pengetahuan hukum dan ilmu bantu yang berguna untuk menjalankan profesi.
c. Melahirkan advokat yang memiliki kepribadian dan perilaku tertentu yang berorientasi kepada moral yang jujur, berkeadilan, bertanggung jawab dan mempunyai integritas tinggi kepada profesi dan kepentingan masyarakat/klien, bukan hanya kepentingan pribadi (uang dan kekuasaan) atau golongan tertentu.

Untuk mencapai standar kualitas profesi yang diharapkan pendidikan advokat didasarkan pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh organisasi advokat yaitu PERADI sehingga peserta didik yang telah mengikuti dan dapat menyelesaikan pendidikannya berhak untuk mengikuti ujian profesi advokat.

Hak dan Kewajiban Advokat

Advokat mempunyai hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:
a. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
b. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
c. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.
d. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
e. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
f. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
g. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.
h. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.
i. Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum berdasarkan kesepakatan.
j. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
k. Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundangundangan.
l. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
m. Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

Larangan Bagi Advokat

Advokat dalam menjalankan profesinya dilarang untuk:
a. dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya;
b. dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya;
c. dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

Penindakan Advokat

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :
a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundangundangan, atau pengadilan;
d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
d. pemberhentian tetap dari profesinya.

Pemberhentian Advokat

Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:
a. permohonan sendiri;
b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;
c. atau berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

Pengawasan Advokat

Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
Pengawasan tersebut bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat. Keanggotaan Komisi Pengawas terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.