Posts Tagged ‘adat’

Anak Perempuan Di Tapanuli dan Lombok Berhak Untuk Mewarisi


Kaidah hukum:
Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap anak perempuan di Tapanuli, juga di Lombok adilnya anak perempuan dijadikan ahli waris, sehingga dalam perkara ini penggugat untuk kasasi sebagai satu-satunya anak, mewarisi seluruh harta peninggalan dari bapaknya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1589 K/Sip/1974
Terbit : 1978-1
Hal. 164-175

Dewasa Menurut Adat Jawa


Kaidah hukum:
Menurut hukum adat seorang laki-laki dianggap telah dewasa kalau ia sudah cakap bekerja (kuat gawe) : terbantah yang sudah berumur 20 tahun pantas dianggap telah cakap bekerja sehingga harus dianggap telah dewasa maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 601 K/Sip/1976
Terbit : 1977-2
Hal. 56-59

Sentana Nyeburin


Kaidah hukum:
Seorang sentana nyeburin yang menyalahi darmanya sebagai sentana,dapat diberhentikan sebagai sentana nyeburin.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1131 K/Sip/1973
Terbit : 1977-2
Hal. 52-55

Janda Tidak Berhak Menguasai Harta Peninggalan Suami Karena Melakukan Hubungan di Luar Kawin dengan Laki-laki Lain


Kaidah hukum:
Seorang janda yang melakukan perhubungan di luar kawin dengan laki-laki lain hingga melahirkan anak dan keluarga “kepurusa” dekat mengajukan keberatan atas perbuatan itu, maka janda tersebut telah menyalahi darmanya sebagai janda dan tidak berhak menguasai harta peninggalan mendiang suaminya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 588 K/Sip/1974
Terbit : 1977-1
Hal. 86-91

Pengangkatan Anak di Bali


Kaidah hukum:
Menurut adat Bali pengangkatan anak harus disertai upacara “pemerasan” tersendiri dan penyiaran di banjar merupakan syarat mutlak

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1461 K/Sip/1974
Terbit : 1977-1
Hal. 80-85

Surat Kuasa


Kaidah Hukum:

Bahwa judex facti mengupas / menilai surat kuasa tersebut dari hukum B.W. adalah salah sebab si pemberi dan si penerima kuasa adalah orang Indonesia yang tidak tunduk kepada B.W.;

Bahwa surat kuasa sudah dicabut, tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak ke-3, sebab pencabutan secara intern saja;

Bahwa surat kuasa dipergunakan untuk 3 orang, tidak ada salahnya, terutama dalam suasana hukum adat;

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1225 K/Sip/1976
Terbit : 1976
Hal. 134-142

Dalam Hukum Adat Hak Milik Atas Tanah Tidak Hapus Oleh Lewatnya Waktu/Kadaluwarsa


Kaidah hukum:
Dalam Hukum Adat dengan lewatnya waktu saja hak milik atas tanah tidak hapus.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 916 K/Sip/1973
Terbit : 1975
Hal. 107-111