Archive for the ‘Tata Usaha Negara’ Category

Pembeli Tanah Lelang Eksekusi Harus Dilindungi


Kaidah hukum:
Pembeli tanah lelang Eksekusi Pengadilan yg dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara harus mendapat perlindungan hukum, karena itu penguasaan sertifikat atas tanah tersebut oleh Pemerintah Daerah adalah tidak sah dan Sertifikat Hak Miliknya harus dinyatakan batal demi hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 314 K/TUN/1996
Terbit : 1998
Hal. 510

Iklan

Tindakan Hukum yang Berkaitan Dengan Eksekusi Perkara Perdata Bukan Kewenangan TUN


Kaidah hukum:
Tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan eksekusi perkara Perdata adalah termasuk kwalifikasi “justiciele daad” yang mengandung sifat teknis Peradilan dan bukannya merupakan “Administratieve daad” yang mengandung sifat Urusan Pemerintahan dalam arti eksekutif.

Kualitas Tergugat Asal (Ketua MA) di dalam menerbitkan kedua surat a quo (surat MA kepada Pengadilan Negeri untuk penundaan eksekusi) yang digugat dalam perkara ini, adalah bukan sebagai pejabat TUN, tetapi sebagai Pejabat Kekuasaan Kehakiman yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pejabat-pejabat kekuasaan Kehakiman bawahannya dalam bidang teknis yuridis, yang bukan merupakan kewenangan PTUN untuk mengujinya

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 076/G/1993/ PEND/PTUN.JKT
Tgl. 27 juli 1993

No. 02/PLW/1993 /PEND/PTUN.JKT
Tgl. 15 sept 1993

Terbit : 1993
Hal. 353

Rapat Permusyawaratan/Dismissal Process


Kaidah hukum:
Pengertian “Rapat Permusyawaratan” dalam pasal 62 (1) UU No.5 tahun 1986 diartikan sbg “raad kamer”, dalam pemeriksaan kamar tertutup, dilakukan oleh Ketua Pengadilan tanpa adanya proses antar pihak-pihak dan tanpa dilakukan pemeriksaan di muka umum, hal mana sesuai dgn maksud dan hakekat acara singkat dalam proses dismissal procedure.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 076/G/1993/ PEND/PTUN.JKT
Tgl. 27 juli 1993

No. 02/PLW/1993 /PEND/PTUN.JKT
Tgl. 15 sept 1993

Terbit : 1993
Hal. 353

Hak Menguji Hakim (Ultra Petita)


Kaidah hukum:
MA berpendapat, bahwa walaupun Penggugat-penggugat asal tidak mengajukan dalam petitum, MA dapat mempertimbangkan dan mengadili semua keputusan atau penetapan-penetapan yang bertentangan dengan tatanan yang ada.

Adalah tidak pada tempatnya bila hak menguji hakim hanya pada obyek sengketa yang telah diajukan oleh para pihak, karena sering obyek sengketa tersebut harus dinilai dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bagian-bagian penetapan-penetapan atau keputusan Badan atau PTUN yang tidak dipersengketakan antara kedua belah pihak (ultra petita).

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 5 K/TUN/1992
Terbit : 1993
Hal. 243

Dalam Gugatan TUN Tidak Dapat Menarik Seseorang/Badan Hukum Perdata Menjadi Tergugat


Kaidah hukum:
Penyebutan turut Tergugat oleh PTUN Jakarta dan turut TergugatI / Pembanding Intervensi II dan turut Tergugat II/Pembanding Intervensi III oleh PTUN Jakarta adalah tidak tepat karena tidak memenuhi isi ketentuan pasal 83 UU No.5 Tahun 1986 juncto penjelasan resmi dari pasal tersebut.

Dari ketentuan pasal 83 beserta penjelasan resminya, tak dimungkinkan untuk atas prakarsa Penggugat sendiri menarik seseorang atau badan hukum perdata menjadi Tergugat (vide pasal 1 ayat 6 UU No.5 Tahun 1986) baik sebagai turut Tergugat ataupun Tergugat Intervensi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 5 K/TUN/1992
Terbit : 1993
Hal. 243

Jangka Waktu Mengajukan Gugatan TUN


Kaidah hukum:
Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1966, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yg merugikannya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 5 K/TUN/1992
Terbit : 1993
Hal. 243

SK yang Dibuat Direktur Utama PT yang Telah Diberhentikan Adalah Batal


Kaidah hukum:
“SK” pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, PT BARATA INDONESIA terhadap salah satu seorang pegawainya yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Direktur Utamanya yang telah diberhentikan berdasarkan berdasarkan SK Menteri Keuangan, adalah dinyatakan batal demi hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 161 K/TUN/1996
Terbit : 1997
Hal. 566