Archive for the ‘Hukum Perdata’ Category

Pembebasan Terlapor Tidak Dapat Dijadikan Dasar Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum


Kaidah Hukum:
Perbuatan melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib adalah hak setiap warga negara dan pembebasan Terlapor/Penggugat tidak menyebutkan Pelapor/Tergugat perbuatan melawan hukum.

Yurispudensi Mahkamah Agung
No. 505 K/Pdt/2011

Tanggal 31 Mei 2011

Putusan

 

Kaidah Hukum:

Ttindakan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat ke Polisi karena Penipuan, adalah hak dan karenanya bukanlah Perbuatan Melawan
Hukum yang dapat dituntut secara Perdata, walaupun yang dilaporkan tersebut
setelah diperiksa oleh Penyidik, dinyatakan dihentikan Penyidikannya karena
tidak cukup alat bukti atau tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No.  2494 K/Pdt/2009

Tanggal 09 Juni 2010

Putusan

 

Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum


Kaidah hukum:
“Bahwa pencabutan hak atas tanah berdasarkan UU No.5 tahun 1960 dan sebagai pelaksanaan Pasal 18 UU No.5 tahun 1960, telah dikeluarkan UU No.20 tahun 1961 yg memberikan wewenang kepeda Presiden untuk mencabut hak seseorang atas tanah dengan dasar dan alasan untuk kepentingan umum”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 103 K/TUN/1998
Terbit : 1999
Hal. 445

Pembongkaran Tanpa Surat Perintah


Kaidah hukum:
Bahwa karena pembongkaran dilakukan tanpa surat perintah / surat pemberitahuan terlebih dahulu, maka pembongkaran tersebut merupakan perbuatan factual dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menyelesaikannya, tetapi harus digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige overheidsdaad) di Pengadilan Umum”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 144 K/TUN/1998
Terbit : 1999
Hal. 495

Jual Beli Tanah


Kaidah hukum:
Jual beli tanah yang dilakukan dengan terang dimuka pejabat desa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 237 K/Sip/1968
Terbit : 1969
Hal. 533-535

Sawah Warisan yang Digadaikan


Kaidah hukum:
Penggugat sebagai ahli waris almarhum pewaris menuntut sawah warisan
almarhum yang digadaikan kepada ayah dan suami para tergugat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 8 K/Sip/1967
Terbit : 1969
Hal. 558-560

Harta Asal Istri Dikuasai Kemenakan Almarhum Suami


Kaidah Hukum:
Penggugat sebagai janda dari almarhum Ibrahim gelar Datuk Mudo, menggugat harta peninggalan almarhum berupa kincir padi sengketa yang berasal dari pemberian dari almarhum ayahnya Pono Sutan, harta mana setelah meninggalnya suami penggugat tersebut, dikuasai dengan kekerasan dan tanpa hak oleh terggugat 2 asli (kemenakan almarhum).

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 39 K/Sip/1968
Terbit : 1969
Hal. 414-420

Anak Perempuan Di Tapanuli dan Lombok Berhak Untuk Mewarisi


Kaidah hukum:
Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap anak perempuan di Tapanuli, juga di Lombok adilnya anak perempuan dijadikan ahli waris, sehingga dalam perkara ini penggugat untuk kasasi sebagai satu-satunya anak, mewarisi seluruh harta peninggalan dari bapaknya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1589 K/Sip/1974
Terbit : 1978-1
Hal. 164-175