Archive for the ‘Hukum Acara Pidana’ Category

Putusan & Kualifikasi Pemalsuan Surat


Kaidah hukum:
Dengan tidak menyebut perkataan melakukan kejahatan dalam putusan tidak mengakibatkan batalnya putusan tersebut. Perbedaan kwalifikasi “pemalsuan surat” hanyalah dalam hal terjemahan saja.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 36 K/Kr/1968
Terbit : 1969
Hal. 291-315

Permohonan Kasasi Oleh Pihak Ketiga/Saksi


Kaidah hukum:
Permohonan kasasi yg diajukan oleh pihak ketiga/saksi tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 141 K/Kr/1966
Terbit : 1969
Hal. 335-336

Permohonan Kasasi Oleh Jaksa


Kaidah hukum:
– Permohonan kasasi yg diajukan oleh Jaksa karena jabatan.
– Permohonan kasasi formil tidak dapat diterima kalau risalah kasasi tidak ada diajukan

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 134 K/Kr/1966
Terbit : 1969
Hal. 337-341

Kasasi Tanpa Memori/Risalah Kasasi


Kaidah hukum:
– Permohonan kasasi yg diajukan oleh Jaksa karena jabatan.
– Permohonan kasasi formil tidak dapat diterima kalau risalah kasasi tidak ada diajukan

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 134 K/Kr/1966
Terbit : 1969
Hal. 337-341

Badan Hukum Tidak Dapat Disita


Kaidah Hukum:
– Penggantian UU Devisen 1940 dgn UU No. 52 tidak merupakan perubahan perundang-undangan dalam arti pasal 1 ayat 2 KUHP.
– Suatu Badan Hukum tidak dapat disita.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 136 K/Kr/1966
Terbit : 1969
Hal. 1-14