Archive for the ‘Hukum Acara Pidana’ Category

Putusan & Kualifikasi Pemalsuan Surat


Kaidah hukum:
Dengan tidak menyebut perkataan melakukan kejahatan dalam putusan tidak mengakibatkan batalnya putusan tersebut. Perbedaan kwalifikasi “pemalsuan surat” hanyalah dalam hal terjemahan saja.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 36 K/Kr/1968
Terbit : 1969
Hal. 291-315

Iklan

Permohonan Kasasi Oleh Pihak Ketiga/Saksi


Kaidah hukum:
Permohonan kasasi yg diajukan oleh pihak ketiga/saksi tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 141 K/Kr/1966
Terbit : 1969
Hal. 335-336

Permohonan Kasasi Oleh Jaksa


Kaidah hukum:
– Permohonan kasasi yg diajukan oleh Jaksa karena jabatan.
– Permohonan kasasi formil tidak dapat diterima kalau risalah kasasi tidak ada diajukan

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 134 K/Kr/1966
Terbit : 1969
Hal. 337-341

Kasasi Tanpa Memori/Risalah Kasasi


Kaidah hukum:
– Permohonan kasasi yg diajukan oleh Jaksa karena jabatan.
– Permohonan kasasi formil tidak dapat diterima kalau risalah kasasi tidak ada diajukan

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 134 K/Kr/1966
Terbit : 1969
Hal. 337-341

Badan Hukum Tidak Dapat Disita


Kaidah Hukum:
– Penggantian UU Devisen 1940 dgn UU No. 52 tidak merupakan perubahan perundang-undangan dalam arti pasal 1 ayat 2 KUHP.
– Suatu Badan Hukum tidak dapat disita.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 136 K/Kr/1966
Terbit : 1969
Hal. 1-14

Sengketa Tentang Piutang Merupakan Sengketa Perdata


Kaidah Hukum:
Sengketa tentang piutang merupakan sengketa Perdata.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 93 K/Kr/1969
Terbit : 1969
Hal. 15-26

Menambah Jenis Hukuman Yang Ditetapkan Dalam Pasal 10 KUHP Adalah Tidak Dibenarkan


Kaidah Hukum:
Menambah jenis hukuman yang ditetapkan dalam pasal 10 KUHP adalah tidak dibenarkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 59 K/Kr/1969
Terbit : 1969
Hal. 27-32
No. 74 K/Kr/1969
Terbit : 1970
Hal. 43

Kaidah hukum:
Perintah kepada Jaksa untuk membongkar bangunan di atas tanah tersebut ditiadakan, karena hakim pidana tak berwenang menjatukan putusan yang lain dari yang ditentukan pasal 10 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 151 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal. 1-23

Kaidah hukum:
Perintah kepada Jaksa untuk membongkar bangunan di atas tanah tersebut ditiadakan, karena hakim pidana tak berwenang menjatukan putusan yang lain dari yang ditentukan pasal 10 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 151 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal. 1-23