Archive for the ‘Hukum Acara Perdata’ Category

Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Mahkamah Islam Tinggi


Kaidah hukum:
Terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-Pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, i.c. Mahkamah Islam Tinggi Cabang Surabaya, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan menempuh jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dari perkara perdata.
Putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Islam Tinggi yang dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung. Tidak dapat dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan tetap.

Yurisprudensi mahkamah Agung
No. 1 K/Ag/1979
Terbit : 1978-1
Hal. 264

Sumpah Decisoir/Sumpah Pemutus


Kaidah hukum:
Permohonan sumpah decisoir hanya dapat dikabulkan kalau dalam suatu perkara sama sekali tidak terdapat bukti-bukti.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 575 K/Sip/1973
Terbit : 1978-1
Hal. 251-258

Permohonan Hak Atas Tanah


Kaidah hukum:
Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan “hak atas tanah” tanpa adanya sengketa atas hak tersebut

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1341 K/Sip/1974
Terbit : 1978-1
Hal. 240-248

Perkawinan Sebelum UU No. 1 Tahun 1974


Kaidah hukum:
Karena perkawinan dilangsungkan sebelum UU No. 1 tahun 1974 berlaku secara effectif, maka berlaku ketentuan-ketentuan hukum sebelumnya, yang dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan perkawinan menurut B.W. sekalipun yang bersangkutan beragama Islam, sehingga gugatan ini termasuk jurisdiksi Peradilan Umum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 726 K/Sip/1976
Terbit : 1978-1
Hal. 220-234

Persona Standi in Judicio PT


Kaidah Hukum:
Belum diumumkannya P.T. dalam Berita Negara, tidaklah berarti bahwa P.T. belum merupakan badan hukum, melainkan pertanggunganjawabnya terhadap pihak ke tiga adalah seperti yang diatur dalam pasal 39 W.V.K. dan hal ini tidaklah mempunyai akibat hukum bahwa P.T. tersebut tidak mempunyai persona standi in judicio.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 297 K/Sip/204-213
Terbit : 1978-1
Hal. 204-213

Penggugat Tidak Mohon Agar Pengadilan Dengan Membatalkan Perjanjian Menghukum Tergugat Untuk Membayar Ganti Rugi Maka Gugatan Tidak Dapat Diterima


Kaidah hukum:

Karena tergugat telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan bendanya sesuai dengan isi perjanjiannya dengan penggugat, berdasarkan pasal 1236 B.W. tergugat wajib memberi ganti rugi kepada penggugat. Akan tetapi karena dalam hal ini penggugat hanya mohon agar tergugat dihukum untuk memenuhi isi perjanjian, dengan tidak mohon agar Pengadilan dengan membatalkan perjanjian menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepadanya, maka gugatan penggugat tidaklah dapat diterima.

 

Yujrisprudensi Mahkamah Agung
No. 1079 K/Sip/1973
Terbit : 1978-1
Hal. 182-194

Sita Jaminan Masih Melekat Karena Ada Upaya Banding


Kaidah hukum:
Walaupun putusan PTUN antara lain Amarnya mengangkat Sita Jaminan, akan tetapi karena penggugat menyatakan banding, maka status Sita Jaminan masih tetap melekat pada tanah tersebut.
Penggugat sebagai pemegang hak dan menguasai tanah tersebut secara fisik seharusnya mendapat prioritas Hak Guna Bangunan, karena pengurus Yayasan Al-Ihsan yg menjual tanah tersebut kepada Andrianto Gunawan keabsahan kepengurusannya masih sedang disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan masih dalam taraf pemeriksaan tingkat banding.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 01 K/TUN/1996
Terbit : 1997
Hal. 473