Archive for the ‘Hukum Acara’ Category

Tatacara Lelang


Tatacara Lelang

Tatacara pelelangan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

  1. Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan pemerintah.
  2. Untuk pelaksanaan lelang ditetapkan harga limit dan uang jaminan yang harus disetorkan oleh peserta lelang.
  3. Pengumuman lelang dilakukan melalui harian yang terbit di kota/kabupaten atau kota/kabupaten terdekat atau ibukotapropinsi atau ibukota negara dan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah Pejabat Lelang Kelas II  tempat barang akan dilelang.
  4. Untuk dapat turut serta dalam pelelangan, para peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan yang jumlahnya dicantumkan pejabat lelang, uang mana akan diperhitungkan dengan harga pembelian jika peserta lelang yang bersangkutan ditunjuk sebagai pembeli.
  5. Penjualan lelang dilakukan dengan penawaran lisan dengan harga naik-naik.
  6. Penawar/pembeli dianggap bersungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan atau kerusakan baik yang terlihat atau tidak terlihat atau terdapat cacat lainnya terhadap barang yang telah dibelinya itu maka ia tidak berhak untuk menolak menarik diri kembali setelah pembeliannya disahkan dan melepaskan semua hak untuk meminta ganti kerugian berupa apapun juga.
  7. Pembeli lelang adalah penawar tertinggi yang mencapai dan atau melampaui harga limit yang disahkan oleh Pejabat Lelang.
  8. Pembayaran dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
  9. Pembeli tidak diperkenankan untuk menguasai barang yang telah dibelinya itu sebelum uang pembelian dipenuhi/dilunasi seluruhnya, jadi harga pokok, bea lelang dan uang miskin. Kepada pembeli lelang diserahkan tanda terima.
  10. Dalam setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang.
  11. Barang terjual pada saat itu juga menjadi hak dan tanggungan pembeli dan apabila barang itu berupa tanah dan rumah, pembeli harus segera mengurus/membalik nama hak tersebut atas namanya.
  12. Apabila yang dilelang itu adalah tanah/tanah dan rumah yang sedang ditempati/dikuasai oleh tersita lelang dan tersita lelang tidak bersedia menyerahkan tanah/tanah dan rumah itu secara kosong maka terlelang beserta keluarganya akan dikeluarkan dengan paksa apabila perlu dengan bantuan yang berwajib dari tanah/tanah dan rumah tersebut.
  13. Termasuk orang-orang yang dikeluarkan dari tanah/tanah dan rumah adalah para penyewa, pembeli, orang yang mendapat hibah, yang memperoleh tanah/tanah dan rumah tersebut setelah tanah/tanah dan rumah tersebut disita dan sita telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
  14. Mereka yang menyewa, menerima sebagai jaminan, membeli atau memperoleh tanah/tanah dan rumah tersebut sebelum dilakukan penyitaan, baik sita jaminan atau sita eksekutorial tidak dapat dikeluarkan secara paksa dari tahan/tanah dan rumah. Pembeli lelang harus menempuh jalan damai dengan mereka atau mengajukan gugatan ke pengadilan dengan prosedur biasa.
  15. Hipotik atau hak tanggungan yang didaftarkan di kantor pertanahan setelah tanah disita maka tidak mempunyai kekuatan hukum.
  16. Suatu pelelangan yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.
  17. Dalam hal terjadi kecurangan atau pelelangan dilaksanakan dengan ceroboh dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelelangan tersebut dapat dibatalkan melalui suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan negeri.

PEMBERIAN KUASA


PEMBERIAN KUASA

Pengertian Pemberian Kuasa
Pemberian kuasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Buergerlijk Wetboek (BW) pasal 1792 menyatakan bahwa suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Bentuk Pemberian Kuasa
Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan:
1. akta umum;
2. surat di bawah tangan;
3. sepucuk surat;
4. lisan.

Bentuk Penerimaan Kuasa
Penerimaan suatu kuasa dapat terjadi dengan
1. terang-terangan;
Dinyatakan secara jelas mengenai persetujuan untuk menerima kuasa dengan menandataganinya surat kuasa atau pernyataan penerimaan kuasa secara lisan.

2. diam-diam;
Dengan dilaksanakannya kuasa yang diberikan pemberi kuasa oleh penerima kuasa maka dapat disimpulkan penerima kuasa menerima kuasa yang diberikan.

Jenis Kuasa
1. kuasa khusus,
yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, dalam kuasa khusus memuat kata-kata yang tegas. Misalnya kuasa untuk menjual rumah, membuat perdamaian, kuasa membebani hak tanggungan.

2. Kuasa umum,
yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan Misalnya kuasa untuk mengurus perusahaan.

Larangan bagi Penerima Kuasa
Penerima kuasa tidak boleh melakukan perbuatan yang mengatasnamakan pemberi kuasa di luar kuasa yang diberikan. kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit.

Kewajiban Penerima Kuasa
1. melaksanakan kuasanya;
2. bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu.
3. menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikannya.
4. memberi laporan kepada kuasa tentang apa yang telah dilakukan
5. Penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Akan tetapi tanggung jawab atas kelalaian-kelalaian orang yang dengan cuma-cuma menerima kuasa, tidaklah seberat tanggung jawab yang diminta dari orang yang menerima kuasa dengan mendapatkan upah.
6. Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:
– bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya
– bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu.

Hak Penerima Kuasa
1. Hak Subtitusi
Hak untuk melimpahkan kuasanya kepada orang lain atau disebut juga dengan kuasa pengganti. Dapat dilakukan dengan melimpahkan secara keseluruhan atau sebagian saja. Subtitusi dapat dilakukan dengan menunjuk langsung orang yang dimaksud dalam surat kuasa dan dapat pula tidak ditunjuk secara langsung. Terhadap subtitusi yang tidak ditunjuk secara langsung dalam kuasa maka pemberi kuasa bertanggung jawab atas penunjukkan penggantinya.

2. Hak Retensi
Hak untuk menahan suatu barang milik orang lain yang berada di dalam kekuasaannya sampai tuntutan mengenai barang itu dipenuhi.

Kewajiban-kewajiban Pemberi Kuasa
1. Memenuhi perikatan-perikatan yang telah disetujui.
2. Membayar upah kepada penerima kuasa apabila diperjanjikan.
3. Mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya
4. Memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian-kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya asal dalam hal itu penerima kuasa tidak bertindak kurang hati-hati.

Hak Pemberi Kuasa
1. Mendapatkan hasil yang diharapkan.
2. Menarik kembali kuasanya.

Berakhirnya Pemberian Kuasa
1. Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa.
2. Dikembalikan kuasanya oleh penerima kuasa.
3. Pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa.
4. Meninggalnya atau pailitnyasalah satu pihak.

Kuasa di Pengadilan
Dasar hukumnya adalah pasal 123 HIR.
Kuasa di pengadilan harus dengan kuasa khusus yang dibuat secara tertulis atau lisan.
Tertulis, harus memuat identitas para pihak, mengenai perkara apa.
Lisan, harus dilakukan di muka hakim dalam persidangan.

Referensi:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

Tresna, Komentar HIR,  Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

 

BANTUAN HUKUM


BANTUAN HUKUM
Oleh: Abdullah Tri Wahyudi

Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum (legal aid) berasal dari kata “bantuan” yang berati pertolongan dengan tanpa menghadapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah (norma) nilai mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 1 angka 9 memberikan pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Bantuan hukum adalah jasa memberi bantuan dengan bertindak sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan (litigation) dan atau memberi nasehat di luar pengadilan (non litigation).

Unsur-unsur dari bantuan hukum adalah sebagai berikut:
1) adanya jasa hukum;
2) tindakan untuk menjadi pembela/kuasa di luar maupun di dalam pengadilan;
3) adanya nasehat-nasehat hukum/konsultan hukum.

Ad. 1.
Pemberian bantuan diberikan dalam ruang lingkup permasalahan hukum yang dialami oleh orang yang membutuhkan bantuan karena keterlibatannya dalam masalah hukum sedangkan orang tersebut kurang mengerti hukum atau kurang mengetahui hukum dan termasuk orang yang tidak mampu dalam segi keuangan.

Ad. 2.
Tindakan yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum berupa pembelaan-pembelaan yang dilakukan sebagai pembela/penasehat hukum dalam perkara pidana yang dilakukan mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan

Tindakan yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dalam penanganan perkara perdata/tata usaha negara untuk menjadi kuasa guna mewakili, bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan orang yang membutuhkan bantuan hukum baik di dalam maupun di pengadilan

Ad. 3
Memberikan nasehat, pertimbangan, pengertian dan pengetahuan hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan hukum terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Bantuan hukum diberikan kepada orang yang tidak mampu tetapi jangan diartikan hanya sebagai bentuk belas kasihan kepada yang lemah semata. Seharusnya selain membantu orang miskin, bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia juga untuk mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state) dan keadilan sosial.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 27 ayat (1),
Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali.”

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (acces to legal counsel), diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law), keadilan untuk semua (justice for all).

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 4
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hari nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut……..

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pasal 22 ayat (1)
Adokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.”

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 56
(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 57
(1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

Pasal 54
“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Pasal 55
Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukum .”

Pasal 56 ayat 1
Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

TUJUAN BANTUAN HUKUM

Tujuan bantuan hukum pada negara-negara berkembang pada dasarnya mengadopsi tujuan bantuan hukum di negara-negara barat, yaitu:
1. Untuk menjalankan fungsi dan integritas peradilan yang baik.
2. Bantuan hukum merupakan tuntutan perikemanusiaan.
3. Untuk membangun satu kesatuan sistem hukum nasional.
4. Untuk melaksanakan secara efektiif peraturan-peraturan kesejahteraan sosial untuk kepentingan warga tidak mampu atau miskin.
5. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintahan atau birokrasi kepada masyarakat.
6. Untuk memperkuat profesi hukum.

Di Indonesia, berdasarkan pada anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum, bantuan hukum mempunyai tiga tujuan yang hendak dicapai oleh Lembaga Bantuan Hukum yang semuanya merupakan satu kesatuan yang bulat yang tidak dapat dipisah-pisahkan karena masing-masing adalah merupakan aspek-aspek problema hukum yang besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Tujuan bantuan hukum tersebut adalah:
1. untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan;
2. untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum.
3. untuk turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.

Membuat Surat Gugatan


MEMBUAT SURAT GUGATAN

Membuat surat gugatan tidaklah semudah membaut surat biasa. Surat gugatan dibuat sedemikian rupa sehingga apa yang jadi permohonan dalam gugatan bisa dibuktikan dan dikabulkan serta dapat dilaksanakan putusannya (eksekusi). Surat gugatan yang keliru atau salah mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) atau ditolak atau dikabulkan tetapi tidak dapat dimintakan eksekusi (pelaksanaa putusan).

Cara-cara membuat surat gugat dan contoh gugatan bisa klik di bawah ini.

TEKNIK PEMBUATAN GUGATAN

CONTOH GUGATAN

Membuat Surat Kuasa


Membuat Surat Kuasa untuk berperkara di Pengadilan

Apabila berperkara di Pengadilan pihak yang berperkara tidak harus datang sendiri ke Pengadilan melainkan bisa diwakilkan kepada seseorang yang mempunyai ijin untuk sidang di pengadilan dengan suatu surat kuasa.

UNTUK MENGETAHUI PEMBUATAN SURAT KUASA DAN CONTOH SURAT KUASA KLIK DI BAWAH INI.

PEMBUATAN SURAT KUASA