Pembongkaran Tanpa Surat Perintah


Kaidah hukum:
Bahwa karena pembongkaran dilakukan tanpa surat perintah / surat pemberitahuan terlebih dahulu, maka pembongkaran tersebut merupakan perbuatan factual dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menyelesaikannya, tetapi harus digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige overheidsdaad) di Pengadilan Umum”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 144 K/TUN/1998
Terbit : 1999
Hal. 495

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: