Kasasi Tidak Dapat Diterima Karena Jaksa Tidak Dapat Membuktikan Putusan Pengadilan Adalah Putusan Bebas Murni


Kaidah hukum:
“Apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan, dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut. Namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Di dalam kasus ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata pemohon kasasi/penuntut umum/jaksa tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian dan hal-hal yang sudah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas. Selain itu Mahkamah Agung tidak melihat bahwa putusan Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena bebas. Selain itu Mahkamah Agung tidak melihat bahwa putusan Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi pemohon kasasi / penuntut umum/jaksa berdasarkan pasal 244 UU No. 8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 449 k/Pid/1984
Terbit : 1988
Hal. 106

Iklan

One response to this post.

  1. Posted by Ricky on 28/02/2012 at 00:44

    Saya ingin bertanya, dan mohon dibantu jawabannya. Apabila seseorang divonis bebas oleh PN karena berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dengan demikian tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur selain dan selebihnya dan terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ini, dan kepadanya harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut. Pertanyaan saya, berdasarkan Yurisprudensi MA, pembebasan tsb termasuk kategori Bebas Murni atau bebas Tidak Murni. Mohon dibantu penjelasannya dan tks.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: