Sita Terhadap Rumah Tidak Berarti Termasuk Tanahnya Secara Hukum


Kaidah hukum:

  1. Yang disita oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 Maret 1971 adalah  sebuah rumah dan berikut bengkel di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 458;  meskipun berdasarkan hukum Barat tanah dan rumah diatasnya disebut “onroerend goed”, hal ini tidak berarti bahwa secara hukum tidak dapat diadakan pemisahan antara tanah dan rumah diatasnya;  sitaan terhadap rumah tidak berarti termasuk tanahnya secara hukum, melainkan harus tegas dinyatakan sitaan atas tanah dan rumah yang berada diatasnya.
  2. Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, karena mengambil kesimpulan hukum bahwa pembantah mengetahui benar keadaan barang sengketa sebelum dibelinya tanpa memberikan alasan-alasan hukumnya. Dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi terdapat suatu kontradiksi karena setelah mempertimbangkan tanah dan rumah tidak terpisahkan oleh suatu hak apapun, kemudian berpendapat bahwa terhadap rumah sengketa (saja) Penggugat untuk kasasi adalah pembantah/ terbanding yang tidak baik.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1205 K/Sip/1973
Terbit : 1977-1
Hal. 46-52

6 responses to this post.

  1. Posted by ary on 10/12/2010 at 05:42

    untuk penyelesaian gimana pak……tolong berikut pasal dalam uupa dan uud’45 dan dasar apa yg dipakai.makasih

    Balas

    • Demi kepastian hukum, sita yang dilakukan harus secara jelas dan rinci menyebutkan benda yang disita. Apabila yang disita adalah tanah dan bangunan maka harus disebutkan secara jelas dan rinci tanah dan bangunan yang dimaksud. Hal ini untuk menghindari salah objek. Tidak ada peraturan yang mengatur tentang sita tanah tidak meliputi bangunan yang ada di atasnya, karena tidak diatur maka fungsi hakim sebagai pembuat undang-undang dapat memberikan putusan bahwa tanah yang disita hanyalah tanah tidak termasuk bangunan yang ada di atasnya. Apabila hal tersebut terjadi maka penyelesaiannya adalah mencabut sita yang ada kemudian mengajukan lagi sita atas tanah dan bangunan dimaksud.

      Balas

  2. Posted by okta riyansya SH on 26/12/2010 at 13:44

    Selamat siang Pak (mudah2 an Bapak/Ibu baca pesan ini siang hari)..

    Saya mohaon bantuannya Pak..begini saya sedang ada kasus “” A (pemilik rumah) menyewakan rumahnya pada B, setelah B menempati rumah dan uang sewa sudah dibayar,, A digugat oleh C untuk membayar hutang. Dalam gugata itu C mengajukan permohonan penetapan SITA JAMINAN atas rumah yang ditempati B, sehingga atas perintah pengadilan (melalui penetapannya), B harus mengosongkan rumah tersebut dan menempatkan rumah tersebut dalam status sitajaminan (Conservatior bislag). A mengajukan verzet agar rumah tersebut dikeluarkan dari sita akan tetapi di tolak oleh hakim.

    kemudian B menggugat A untuk mengembalikan sisa uang sewa , A mengajukan tangkisan dengan alasan,;
    1. Kedudukan A sebagai tergugat jadi ia tak punya kemampuan.
    2. A telah mengajukan verzet agar penetapan sita rumah tersebut dibatalkan untuk itu telah berikhtikad baik melindungi B.
    3. A meminta hakim (gugat rekonpensi) menangguhkan sewa hingga perkara antara A dan C diputuskan dan mempunyai kekuatan.
    4. Bila hakim tak sependpat A mohon dibebaskan dari mengembalikan uang sewa atas dasar force majeur yaitu :
    ” A tidak dapat menduga bahwa ia akan digugat oleh C dan mohon sita rumah tersebut.

    pertanyaan saya pak adalah:
    1. apakah gugatan B dapat dikabulkan berikan alasan yuridis ….?
    2. Apakah gugatan rekonsepsi A dapat dikabulkan …? Alasan yurisdisnya apa…?

    Balas

    • 1. Siapapun yang merasa haknya dilanggar bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. B merasa dilanggar haknya oleh A karena jangka waktu sewa menyewa rumah yang dilakukan belum habis dan B harus mengosongkan rumah karena adanya penetapan pengadilan padahal uang sewa sudah dibayar seluruhnya. Mengenai dikabulkan atau tidak dikabulkannya suatu gugatan tergantung pada pembuktian yang dilakukan di persidangan sepanjang B dapat membuktikan bahwa B adalah penyewa yang sudah membayar lunas uang sewa dan belum habis masa sewanya tetapi karena adanya penetapan pengadilan harus mengosongkan rumah, gugatan dapat dikabulkan demikian sebaliknya. Alat bukti yang diajukan a.l. surat perjanjian sewa, kuitansi pembayaran, penetapan pengadilan, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sewa menyewa, ditambah dengan minimal 2 orang saksi.

      2. Apabila perkara antara A dan C belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka gugatan yang diajukan B kepada A dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan prematur atau belum saatnya diajukan. Dengan adanya perkara masih berjalan atau belum ada putusan yang tetap B belum bisa dikatakan telah melanggar hak A.

      Balas

  3. Posted by iman on 09/04/2013 at 03:17

    selamat malam pak.. saya mau tanya.
    Apabila kejaksaan menyita rumah seseorang (A),lalu MA berkeputusan sah secara hukum utk menetapkan rumah dikembalikan kepada A, apakah perlu surat sita itu dicabut ? bagaimana cara pengurusannya kalau memang perlu?
    atau apakah rumah tersebut secara otomatis kembali kepada A dan tidak perlu mengurus surat sita rumah?

    trimakasih banyak sebelumnya atas bantuannya.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: