Pencabutan Hak Berdasarkan Surat Keputusan Penguasa Daerah Perang


Kaidah hukum:
Karena pencabutan hak atau penguasaan hak atas tanah sengketa dilakukan berdasarkan Perpu No. 23 tahun 1959 (L.N. tahun 1959/135) dengan surat keputusan Penguasa Perang Daerah, sedang penguasaan ini sampai pada saat berakhirnya keadaan bahaya pada tanggal 16 Desember 1960 belum terlaksana penyelesaiannya, maka seandainya Pemerintah Daerah masih tetap akan meneruskan tindakan Penguasa Perang Daerah tersebut, haruslah mengeluarkan keputusan mengenai penguasaan tanah ini.

Karena hal itu tidak dilakukannya, maka enam bulan setelah berakhirnya keadaan bahaya, tanah tersebut kembali pada statusnya semula, i.c. pada status hak milik penggugat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1422 K/Sip/1974
Terbit : 1976
Hal. 84-89

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: