Putusan Bebas (Vrijpraak)


Kaidah hukum:

Putusan Pengadilan Tinggi adalah suatu “pembebasan dari tuduhan “ (vrijpraak), oleh karena dalam persidangan belum dibuktikan orang lain selain dari tertuduh berhak atas sawah dan gedung / bangunan yang dituduhkan telah digelapkan oleh tertuduh;

Maka berdasarkan pasal 16 UU Mahkamah Agung Indonesia No.1 tahun 1950 permohonan kasasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 16 K/Kr/1974

Terbit : 1976

Hal. 59-63

Kaidah hukum:
Jaksa terlebih dulu harus dapat membuktikan bahwa sebenarnya putusan Pengadilan Negeri tidak didasarkan atas pertimbangan, bahwa perbuatan yg dituduhkan tidak terbukti, akan tetapi kurang tepat dalam memberi sebutan dalam amar putusannya, yg seharusnya “lepas dari segala tuntutan hukum” menjadi “bebas”,
Dan karena ternyata Jaksa tidak dapat membuktikan hal itu dalam memori bandingnya, seharusnya Pengadilan Tinggi menyatakan permohonan banding Jaksa tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 60 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal. 80-113

 

Kaidah hukum:

Dalam hal putusan pidana mengandung pembebasan terhadap perbuatan yang didakwakan, menurut yurisprudensi, Jaksa seharusnya dalam memori mengemukakan bahwa pembebasan tersebut sebenarnya adalah lepas dari tuntutan hukum dengan alasan-alasan  hukumnya.

 

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 487 K/Pid/1982

Terbit : 1984-1

Hal. 56-93

 

 

 

One response to this post.

  1. Posted by Ricky on 28/02/2012 at 01:04

    Saya ingin bertanya, dan mohon dibantu jawabannya. Apabila seseorang divonis bebas oleh PN karena berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dengan demikian tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur selain dan selebihnya dan terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ini, dan kepadanya harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut. Pertanyaan saya, berdasarkan Yurisprudensi MA, pembebasan tsb termasuk kategori Bebas Murni atau bebas Tidak Murni. Mohon dibantu penjelasannya dan tks.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: