Pembatalan Bukti Hak Milik


Kaidah hukum:

  1. Tidak dimintakan pembatalannya sertifikat hak milik, dalam hal ini tidak mengakibatkan tidak dapat diterimanya gugatan.
  2. Menyatakan batal surat bukti hak milik yg dikeluarkan oleh instansi Agraria secara sah tidak termasuk wewenang Pengadilan melainkan semata-mata termasuk wewenang administrasi.
  3. Pembatalan surat bukti harus diminta oleh pihak yang dimenangkan Pengadilan kepada Instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang diperolehnya.
Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 383 K/Sip/1971

Terbit : 1972

Hal. 435-445

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: