Paksaan


Kaidah hukum:

Persoalan apakah suatu keadaan adalah paksaan atau tidak merupakan suatu persoalan hukum yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mempertimbangkannya.

Menurut Undang-Undang, “noodtoestand” bukan merupakan  “ongeoorloofde”.  Antara kedua pengertian itu terdapat peerbedaan yang prinsipil.

Noodtoestand” yang diatur dalam pasal 1244 dan pasal 1245 B.W. merupakan suatu keadaan yg dinilai pada saat pelaksanaan perjanjian sedang, “ongeoorloofde oorzaak” yang diatur dalam pasal 1335 jo. Pasal 1320 B.W. dinilai pada saat perjanjian diadakan atau dibuat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 1180 K/Sip/1971

Terbit : 1972 Hal. 164-188

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: