Tindak Pidana Korupsi


Perbuatan mendepositokan uang Perusahaan Negara (P.N.) dalam bank rekening P.N. yang bersangkutan pada Bank Pemerintah, tidak merupakan penggelapan/tindak pidana korupsi, karena uang tidak menjadi hilang atau terlepas dari kekuasaan terdakwa sebagai Direktur Utama P.N. Tersebut.

Karena perbuatan-perbuatan seperti dituduhkan kepada terdakwa merupakan tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam mengelola uang P.N. yang menguntungkan P.N., serta sesuai dengan program program kerja P.N. dan dibenarkan pula oleh atasan terdakwa; lagi pula tidak merugikan Negara, kepentingan umum terlayani dan terdakwa pribadi tidak mendapat untung, maka perbuatan terdakwa kehilangan sifat melawan hukumnya.

Pemungutan discount oleh P.N. terhadap para rekanan/penjual barang, yang diperuntukkan bagi kesejahteraan pegawai, karena merupakan “zakat” atau “retourcommissie” dari penjual yg sebelumnya telah disetujui dalam perjanjian jual beli, maka merupakan suatu kewajiban bagi penjual untuk melaksanakannya, sehingga tidak memenuhi unsur “seolah-olah suatu kewajiban” dari tindak pidana pemerasan dalam jabatan (knevelarij) tindak pidana korupsi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 97 K/Kr/1969
Terbit : 1975
Hal. 26-34

2 responses to this post.

  1. Posted by fahmi on 22/09/2011 at 16:06

    makasihh mas bwt info’a..
    mnta izin bwt copy..

    salam kenal yaa..

    Balas

  2. Posted by lala on 22/01/2012 at 14:57

    ada contoh kasus pidana korupsi,penyelesaian hukum n pidana nya??info ya tx

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: