Putusan Bebas (Vrijpraak) Tidak Dapat Diajukan Banding


Kaidah hukum:
Terhadap putusan pembebasan (vrijspraak) dalam perkara tindak pidana subversi dapat diajukan banding.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 28 K/Kr/1969
Terbit : 1975
Hal. 19-25

Kaidah hukum:

Terhadap perkara, dimana terdakwa / tertuduh dibebaskan dari segala tuduhan, tidak dapat diajukan banding.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 22 K/Kr/1970
Terbit : 1973
Hal. 426-466

Kaidah hukum:

Putusan yang mengandung pembebasan tidak dapat dimintakan banding oleh Jaksa, kecuali dapat dibuktikan dalam memori bandingnya bahwa pembebasan itu bukanlah pembebasan yang murni.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 19 K/Kr/1969
Terbit : 1970
Hal. 203-216

Kaidah hukum:

Karena putusan Pengadilan Negeri adalah suatu pembebasan murni, berdasarkan pasal 6 (2) UU No. Drt. Tahun 1951 terhadap putusan itu tidak dapat diajukan banding.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 122 K/Kr/1979

Terbit : 1980-1

Hal. 84-96

Kaidah hukum:

Permohonan banding Jaksa terhadap putusan mengenai tuduhan II sudsidiair berdasarkan pasal 6 (2) UU No.1 Drt 1951 seharusnya tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi disebabkan putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan “bebas murni” , yaitu karena unsure “niat” untuk memiliki barang-barang itu tidak dapat dibuktikan oleh Pengadilan Negeri.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 58 K/Kr/1974

Terbit : 1976

Hal. 1-10

Kaidah hukum:
Meskipun terdakwa hanya banding sepanjang menyangkut barang bukti, tetapi krn putusan Pengadilan Negeri berisi pembebasan dari segala tuduhan, terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan banding.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 405 K/Kr/1980
Terbit : 1981-1
Hal. 39-46

Kaidah hukum:
Terhadap putusan pembebasan tidak dapat dimintakan banding oleh jaksa, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembebasan tersebut sebenarnya adalah pembebasan tidak murni, hal mana harus diuraikan oleh Jaksa dalam memori banding.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 119 K/Pid/1982
Terbit : 1983-1
Hal. 65-84

One response to this post.

  1. Posted by Ricky on 28/02/2012 at 01:06

    Saya ingin bertanya, dan mohon dibantu jawabannya. Apabila seseorang divonis bebas oleh PN karena berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dengan demikian tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur selain dan selebihnya dan terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ini, dan kepadanya harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut. Pertanyaan saya, berdasarkan Yurisprudensi MA, pembebasan tsb termasuk kategori Bebas Murni atau bebas Tidak Murni. Mohon dibantu penjelasannya dan tks.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: