Ne Bis in Idem


Kaidah hukum:
Ne bis in idem.
Penggugat kasasi mengajukan sebagai keberatan kasasi bahwa dalam perkara No. 80/1964/Pdt Tjn tak dapat diterapkan azas tersebut karena dalam perkara tersebut dasar hukum perkara yang disengketakan adalah mengenai warisan, sedangkan dalam perkara yang sekarang disengketakan dasar hukumnya adalah mengenai hubungan jual beli. Disamping itu juga pihak tergugat dalam perkara No. 80/1964/Pdt Tjn. Sekarang menjadi penggugat.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi sudah tepat karena status sawah yang disengketakan dalam perkara No. 80/1964/Pdt Tjn sudah ditetapkan berstatus tanah sikep. Baik dengan dasar hukum waris maupun dengan dasar hukum jual beli tidak akan mempengaruhi bahwa mengenai sawah sengketa sudah pernah ditentukan oleh Pengadilan Negeri sebagai kesikepan. Lagipula Sobari, yaitu kuasa dari penggugat kasasi/penggugat asal (dulu tergugat II dalam perkara No. 80/1964/Pdt Tjn.) pada waktu didengar selaku saksi (Kuwu) mengenai sawah sengketa menyatakan bahwa surat segel jual beli tidak sah.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 123 K/Sip/1968
Terbit : 1970
Hal. 407

Kaidah hukum:

Penetapan Pengadilan Negeri mengenai ahli waris dan warisan yang bersifat deklaratoir bukan merupakan  neb is in idem dalam putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan mengenai sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 144 K/Sip/1971

Terbit : 1973

Hal. 20-37

Kaidah hukum:

Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada “neb is in idem”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 102 K/Sip/1972

Terbit : 1974

Hal. 205-225

One response to this post.

  1. Posted by yusron IAIN SKA on 18/03/2012 at 03:19

    apakah nebis in idem berlaku juga dlm hal ksus perceraian (krn syiqaq) dan judicial review? persoalannya kasus perceraian adl persoalan emotional yg meskipun sempat damai tp tdk menutup kemungkinan akan timbul kembali percekcokan. sementara soal judicial review adl perkara kebutuhan hukum masyrarakat yg selalu progresif… mohon pencerahannya, suwun.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: