Tindakan Hukum yang Berkaitan Dengan Eksekusi Perkara Perdata Bukan Kewenangan TUN


Kaidah hukum:
Tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan eksekusi perkara Perdata adalah termasuk kwalifikasi “justiciele daad” yang mengandung sifat teknis Peradilan dan bukannya merupakan “Administratieve daad” yang mengandung sifat Urusan Pemerintahan dalam arti eksekutif.

Kualitas Tergugat Asal (Ketua MA) di dalam menerbitkan kedua surat a quo (surat MA kepada Pengadilan Negeri untuk penundaan eksekusi) yang digugat dalam perkara ini, adalah bukan sebagai pejabat TUN, tetapi sebagai Pejabat Kekuasaan Kehakiman yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pejabat-pejabat kekuasaan Kehakiman bawahannya dalam bidang teknis yuridis, yang bukan merupakan kewenangan PTUN untuk mengujinya

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 076/G/1993/ PEND/PTUN.JKT
Tgl. 27 juli 1993

No. 02/PLW/1993 /PEND/PTUN.JKT
Tgl. 15 sept 1993

Terbit : 1993
Hal. 353

Iklan

2 responses to this post.

  1. pertamax dan salken …

    Balas

  2. Posted by yusron IAIN SKA on 18/03/2012 at 03:09

    percuma mengeluarkan biaya mahal untuk berperkara di PTUN hanya bisa menang sampai diatas kertas apabila lawan tdk mau melaksanakan eksekusi scr sukarela krn pengadilan tdk mpy daya paksa disebabkan UU tdk pnya sanksi yg tegas (in kuida penimnum). olh karena itu upaya apa yg bs diperbuat semisal lawan (contempt of court) tdk mau melaksanakan putusan scr suka rela…? mohon pencerahan suwun.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: