Jual Beli Menurut Hukum Adat


Kaidah hukum:
Jual beli menurut Hukum Adat sudah terjadi, sejak perjanjian tersebut dan diikuti dengan cicilannya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 475 K/Sip/1967
Terbit : 1970
Hal. 349

Kaidah hukum:
Jual beli adl sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalan K.U.H.Perdata atau Hukum Adat – i.c. – jual beli dilakukan menurut Hukum Adat, secara riil dan kontan dan diketahui oleh seorang kepala kampung.

Syarat-syarat dalam pasal 19 P.P. No. 10 tahun 1961 tidak menyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam K.U.H.Perdata/Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat Agraria.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 952 K/Sip/1974
Terbit : 1975
Hal. 81-85

Kaidah hukum:
Untuk sahnya perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari para pejabat yg berwenang.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 380 K/Sip/1975
Terbit : 1976
Hal. 90-98

2 responses to this post.

  1. Posted by rusly on 11/07/2012 at 22:27

    Yth Bapak, maksud diketahui, apakah harus dihadapan atau cukup diketahui saja walaupun kepala desa yg mengetahui/ttd adalah kepala desa periode berikutnya, mis jual beli 1970 tp kepala desa yg ttd adalah periode 1974-1980?

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: