Pendaftaran Peralihan Hak jika tanah yang bersangkutan merupakan Obyek Sengketa di Pengadilan


Kaidah hukum:
Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, Kepala Kantor Pertanahan tidak boleh melakukan Pendaftaran Peralihan Hak jika tanah yang bersangkutan merupakan Obyek Sengketa di Pengadilan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 318 K/TUN/20
Terbit : 2003
Hal. 600

One response to this post.

  1. Apa sanksi nya dalam pelanggaran Pasal 45 ayat(1)PP No.24 Tahun 1997,seperti bukti peralihan Hak
    atas tanah yang memang merupakan obyek sengketa pengadilan.
    Yang menerima peralihan Hak tersebut menjual pula kepada orang lain.
    Karena orang merasa membelinya tidak dapat menduduki Obyek maka pembeli membuat gugatan
    ke Pengadilan.Dalam hal ini Pengadilan menerima dan di perkarakan .

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: