melanggar hukum termasuk kesalahan berat yang dapat di PHK


Kaidah Hukum:
Bahwa bagi pekerja yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang termasuk dalam kategori kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf (n) dan (k) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep. 150/Men/2000 dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Yurisprudensi Mahakamah Agung
No. 250 K/TUN/2002
Terbit : 2003
Hal. 515

3 responses to this post.

  1. Kesalahan berat dalam hal tuduhan yang didalilkan pihak pengusahan terhadap pekerja sering terjadi dan bahkan sering dijadikan suatu senjata bagi pengusahan untuk menekan pekerja/buruh walaupun dalil yang siring disampaikan bersifat rekayasa. Namun dilain fihak dalam hubungan kerja dalan UU Nomor 13 Tahun 2003, tidak ada satu pasal pun yang mengatur atau memberikan sanksi terhadap pengusahan yang melakukan kesalahan berat terhadap pekerja. Hal ini tentunya perlu pemikiran dalam upaya penyusunan revisi UU No.13 Tahun 2003, dan bahkan ada beberapa pasal dlam UU No.13 Tahun 2003 melarang pengusaha melakukan PHK namun dalam pasal-pasal tersebut tidak ada sanksi yang jelas.
    Diharapkan juga perlindungan hak-hak pekerja diatur secara tegas.
    Terima kasih

    Balas

    • Dalam hal adanya kesalahan berat yang dilakukan pekerja yang bisa di PHK dengan Larangan bagi Pengusaha melakukan PHK sama-sama mempunyai kedudukan yang seimbang. baik kesalahan yang dilakukan maupun sanksi yang diterima.
      apabila pekerja melakukan kesalahan berat sanksinya pekerja dapat di PHK (Pasal 158 UU 13/2003)
      apabila pengusaha melakukan PHK padahal dilarang sanksinya PHKnya tidak sah dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali (Pasal 153 UU 13/2003).

      Menurut saya kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja dan sanksinya harus diatur dalam UU 13/2003 karena adanya hubungan sebab akibat dalam hubungan kerja. Dengan adanya kesalahan berat akan menimbulkan kerugian yang bersifat keperdataan bagi pihak pengusaha dalam hubungan kerja. Sedangkan adanya kesalahan berat yang dilakukan pengusaha tidak ada hubungan sebab akibat dalam “hubungan kerja”. Apa ada kerugian yang bersifat keperdataan yang timbul sebagai akibat adanya kesalahan berat yang dilakukan pengusaha “dalam hubungan kerja”.

      Adanya kerugian keperdataan yang timbul karena adanya hubungan sebab akibat dalam “hubungan kerja” ini perlu diatur karena merupakan permasalahan hukum khusus (lex specialis) sehingga UU 13/2003 mengatur tentang kesalahan berat yang dilakukan pekerja. Sedangkan timbulnya kerugian keperdataan sebagai akibat kesalahan berat yang dilakukan pengusaha merupakan peraturan hukum umum (lex generalli) yang sudah diatur dalam KUHPerdata.

      Demikian pula dalam hal saksi pidana dalam UU 13/2003 dari pasal (183-189), sanksi ini hanya berlaku bagi pengusaha yang melanggar pasal-pasal tertentu yang tidak diatur dalam pidana umum sehingga harus diatur dalam UU 13/2003. Sedangkan sanksi pidana bagi pekerja tidak diatur diatur dalam UU 13/2003 karena sudah diatur dalam hukum pidana umum (KUHPidana)

      Balas

  2. Posted by Marte on 17/11/2011 at 13:57

    Baca Putusan MK Nomor Perkara : 012/PUU-1/2003 tentang pengujian UU ketenagakerjaan coy…!!!

    pasal yang mengatur dengan “kesalahan berat” pekerja/buruh dapat di PHK sudah dihapuskan karena pasal tsb bertentangan dengan UUD RI 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

    karena pasal tsb memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk melakukan PHK.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: