BANTUAN HUKUM


BANTUAN HUKUM
Oleh: Abdullah Tri Wahyudi

Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum (legal aid) berasal dari kata “bantuan” yang berati pertolongan dengan tanpa menghadapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah (norma) nilai mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 1 angka 9 memberikan pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Bantuan hukum adalah jasa memberi bantuan dengan bertindak sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan (litigation) dan atau memberi nasehat di luar pengadilan (non litigation).

Unsur-unsur dari bantuan hukum adalah sebagai berikut:
1) adanya jasa hukum;
2) tindakan untuk menjadi pembela/kuasa di luar maupun di dalam pengadilan;
3) adanya nasehat-nasehat hukum/konsultan hukum.

Ad. 1.
Pemberian bantuan diberikan dalam ruang lingkup permasalahan hukum yang dialami oleh orang yang membutuhkan bantuan karena keterlibatannya dalam masalah hukum sedangkan orang tersebut kurang mengerti hukum atau kurang mengetahui hukum dan termasuk orang yang tidak mampu dalam segi keuangan.

Ad. 2.
Tindakan yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum berupa pembelaan-pembelaan yang dilakukan sebagai pembela/penasehat hukum dalam perkara pidana yang dilakukan mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan

Tindakan yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dalam penanganan perkara perdata/tata usaha negara untuk menjadi kuasa guna mewakili, bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan orang yang membutuhkan bantuan hukum baik di dalam maupun di pengadilan

Ad. 3
Memberikan nasehat, pertimbangan, pengertian dan pengetahuan hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan hukum terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Bantuan hukum diberikan kepada orang yang tidak mampu tetapi jangan diartikan hanya sebagai bentuk belas kasihan kepada yang lemah semata. Seharusnya selain membantu orang miskin, bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia juga untuk mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state) dan keadilan sosial.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 27 ayat (1),
Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali.”

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (acces to legal counsel), diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law), keadilan untuk semua (justice for all).

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 4
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hari nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut……..

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pasal 22 ayat (1)
Adokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.”

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 56
(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 57
(1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

Pasal 54
“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Pasal 55
Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukum .”

Pasal 56 ayat 1
Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

TUJUAN BANTUAN HUKUM

Tujuan bantuan hukum pada negara-negara berkembang pada dasarnya mengadopsi tujuan bantuan hukum di negara-negara barat, yaitu:
1. Untuk menjalankan fungsi dan integritas peradilan yang baik.
2. Bantuan hukum merupakan tuntutan perikemanusiaan.
3. Untuk membangun satu kesatuan sistem hukum nasional.
4. Untuk melaksanakan secara efektiif peraturan-peraturan kesejahteraan sosial untuk kepentingan warga tidak mampu atau miskin.
5. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintahan atau birokrasi kepada masyarakat.
6. Untuk memperkuat profesi hukum.

Di Indonesia, berdasarkan pada anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum, bantuan hukum mempunyai tiga tujuan yang hendak dicapai oleh Lembaga Bantuan Hukum yang semuanya merupakan satu kesatuan yang bulat yang tidak dapat dipisah-pisahkan karena masing-masing adalah merupakan aspek-aspek problema hukum yang besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Tujuan bantuan hukum tersebut adalah:
1. untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan;
2. untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum.
3. untuk turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.

Iklan

3 responses to this post.

  1. Mencermati tulisan andan tentang: Berakhirnya Pemberian Kuasa karena:
    1. Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa.
    2. Dikembalikan kuasanya oleh penerima kuasa.
    3. Pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa.
    4. Meninggalnya atau pailitnyasalah satu pihak
    Untuk nomor 1 dan 4 tidak ada masalah, namun untuk nomor 2 dan 3 adalah bisa serta merta demikian, artinya bilamana kuasanya sejak awal ketika belum melakukan apapun, sah-sah saja mengambelikan pemberian kuasa tersebut. Namun ketika surat kuasa itu telah dilaksanakan kemudian mengundurkan diri dengan alasan nomor 2 dan 3, secara hukum tidak dapat dibenarkan. Dalam kondisi demikian ia telah ikut masuk melaksanakan tugas dari pemberi kuasa walau sebagian, dan itu sudah menjadi tanggung jawabnya hingga selesai.

    Balas

    • Terima kasih telah mau mampir dan mengoreksi posting saya.

      Berakhirnya Pemberian Kuasa karena:
      1. Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa.
      2. Dikembalikan kuasanya oleh penerima kuasa.
      3. Pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa.
      4. Meninggalnya atau pailitnya salah satu pihak
      diatur dalam pasal 1813 KUHPerdata, adakah peraturan hukum yang menjadi dasar pendapat anda bahwa alasan no. 2 dan 3 tidak dapat dibenarkan.

      Terima kasih

      Balas

  2. Posted by ika on 04/05/2012 at 22:31

    saat ini saya butuh bantuan hukum,,

    di atas tertulis bahwa ” Pemberian bantuan diberikan dalam ruang lingkup permasalahan hukum yang dialami oleh orang yang membutuhkan bantuan karena keterlibatannya dalam masalah hukum sedangkan orang tersebut kurang mengerti hukum atau kurang mengetahui hukum dan termasuk orang yang tidak mampu dalam segi keuangan.” apakah itu berlaku untuk saya?

    karena,,,,,, bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia juga untuk mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state) dan keadilan sosial.
    he,,he,, bersedia kan pak?

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: