Tulisan terkirim dikaitan (tagged) ‘yurisprudensi’

Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Mahkamah Islam Tinggi


Kaidah hukum:
Terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-Pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, i.c. Mahkamah Islam Tinggi Cabang Surabaya, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan menempuh jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dari perkara perdata.
Putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Islam Tinggi yang dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung. Tidak dapat dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan tetap.

Yurisprudensi mahkamah Agung
No. 1 K/Ag/1979
Terbit : 1978-1
Hal. 264

Sumpah Decisoir/Sumpah Pemutus


Kaidah hukum:
Permohonan sumpah decisoir hanya dapat dikabulkan kalau dalam suatu perkara sama sekali tidak terdapat bukti-bukti.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 575 K/Sip/1973
Terbit : 1978-1
Hal. 251-258

Permohonan Hak Atas Tanah


Kaidah hukum:
Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan “hak atas tanah” tanpa adanya sengketa atas hak tersebut

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1341 K/Sip/1974
Terbit : 1978-1
Hal. 240-248

Perkawinan Sebelum UU No. 1 Tahun 1974


Kaidah hukum:
Karena perkawinan dilangsungkan sebelum UU No. 1 tahun 1974 berlaku secara effectif, maka berlaku ketentuan-ketentuan hukum sebelumnya, yang dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan perkawinan menurut B.W. sekalipun yang bersangkutan beragama Islam, sehingga gugatan ini termasuk jurisdiksi Peradilan Umum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 726 K/Sip/1976
Terbit : 1978-1
Hal. 220-234

Persona Standi in Judicio PT


Kaidah Hukum:
Belum diumumkannya P.T. dalam Berita Negara, tidaklah berarti bahwa P.T. belum merupakan badan hukum, melainkan pertanggunganjawabnya terhadap pihak ke tiga adalah seperti yang diatur dalam pasal 39 W.V.K. dan hal ini tidaklah mempunyai akibat hukum bahwa P.T. tersebut tidak mempunyai persona standi in judicio.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 297 K/Sip/204-213
Terbit : 1978-1
Hal. 204-213

Penggugat Tidak Mohon Agar Pengadilan Dengan Membatalkan Perjanjian Menghukum Tergugat Untuk Membayar Ganti Rugi Maka Gugatan Tidak Dapat Diterima


Kaidah hukum:

Karena tergugat telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan bendanya sesuai dengan isi perjanjiannya dengan penggugat, berdasarkan pasal 1236 B.W. tergugat wajib memberi ganti rugi kepada penggugat. Akan tetapi karena dalam hal ini penggugat hanya mohon agar tergugat dihukum untuk memenuhi isi perjanjian, dengan tidak mohon agar Pengadilan dengan membatalkan perjanjian menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepadanya, maka gugatan penggugat tidaklah dapat diterima.

 

Yujrisprudensi Mahkamah Agung
No. 1079 K/Sip/1973
Terbit : 1978-1
Hal. 182-194

Putusan & Kualifikasi Pemalsuan Surat


Kaidah hukum:
Dengan tidak menyebut perkataan melakukan kejahatan dalam putusan tidak mengakibatkan batalnya putusan tersebut. Perbedaan kwalifikasi “pemalsuan surat” hanyalah dalam hal terjemahan saja.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 36 K/Kr/1968
Terbit : 1969
Hal. 291-315

Pembeli Tanah Lelang Eksekusi Harus Dilindungi


Kaidah hukum:
Pembeli tanah lelang Eksekusi Pengadilan yg dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara harus mendapat perlindungan hukum, karena itu penguasaan sertifikat atas tanah tersebut oleh Pemerintah Daerah adalah tidak sah dan Sertifikat Hak Miliknya harus dinyatakan batal demi hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 314 K/TUN/1996
Terbit : 1998
Hal. 510

Sita Jaminan Masih Melekat Karena Ada Upaya Banding


Kaidah hukum:
Walaupun putusan PTUN antara lain Amarnya mengangkat Sita Jaminan, akan tetapi karena penggugat menyatakan banding, maka status Sita Jaminan masih tetap melekat pada tanah tersebut.
Penggugat sebagai pemegang hak dan menguasai tanah tersebut secara fisik seharusnya mendapat prioritas Hak Guna Bangunan, karena pengurus Yayasan Al-Ihsan yg menjual tanah tersebut kepada Andrianto Gunawan keabsahan kepengurusannya masih sedang disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan masih dalam taraf pemeriksaan tingkat banding.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 01 K/TUN/1996
Terbit : 1997
Hal. 473

Permohonan Kasasi Oleh Pihak Ketiga/Saksi


Kaidah hukum:
Permohonan kasasi yg diajukan oleh pihak ketiga/saksi tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 141 K/Kr/1966
Terbit : 1969
Hal. 335-336

Permohonan Kasasi Oleh Jaksa


Kaidah hukum:
- Permohonan kasasi yg diajukan oleh Jaksa karena jabatan.
- Permohonan kasasi formil tidak dapat diterima kalau risalah kasasi tidak ada diajukan

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 134 K/Kr/1966
Terbit : 1969
Hal. 337-341

Kasasi Tanpa Memori/Risalah Kasasi


Kaidah hukum:
- Permohonan kasasi yg diajukan oleh Jaksa karena jabatan.
- Permohonan kasasi formil tidak dapat diterima kalau risalah kasasi tidak ada diajukan

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 134 K/Kr/1966
Terbit : 1969
Hal. 337-341

Badan Hukum Tidak Dapat Disita


Kaidah Hukum:
- Penggantian UU Devisen 1940 dgn UU No. 52 tidak merupakan perubahan perundang-undangan dalam arti pasal 1 ayat 2 KUHP.
- Suatu Badan Hukum tidak dapat disita.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 136 K/Kr/1966
Terbit : 1969
Hal. 1-14

Sengketa Tentang Piutang Merupakan Sengketa Perdata


Kaidah Hukum:
Sengketa tentang piutang merupakan sengketa Perdata.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 93 K/Kr/1969
Terbit : 1969
Hal. 15-26

Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum


Kaidah hukum:
“Bahwa pencabutan hak atas tanah berdasarkan UU No.5 tahun 1960 dan sebagai pelaksanaan Pasal 18 UU No.5 tahun 1960, telah dikeluarkan UU No.20 tahun 1961 yg memberikan wewenang kepeda Presiden untuk mencabut hak seseorang atas tanah dengan dasar dan alasan untuk kepentingan umum”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 103 K/TUN/1998
Terbit : 1999
Hal. 445

Pembongkaran Tanpa Surat Perintah


Kaidah hukum:
Bahwa karena pembongkaran dilakukan tanpa surat perintah / surat pemberitahuan terlebih dahulu, maka pembongkaran tersebut merupakan perbuatan factual dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menyelesaikannya, tetapi harus digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige overheidsdaad) di Pengadilan Umum”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 144 K/TUN/1998
Terbit : 1999
Hal. 495

Jual Beli Tanah


Kaidah hukum:
Jual beli tanah yang dilakukan dengan terang dimuka pejabat desa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 237 K/Sip/1968
Terbit : 1969
Hal. 533-535

Sawah Warisan yang Digadaikan


Kaidah hukum:
Penggugat sebagai ahli waris almarhum pewaris menuntut sawah warisan
almarhum yang digadaikan kepada ayah dan suami para tergugat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 8 K/Sip/1967
Terbit : 1969
Hal. 558-560

Barang Bukti Dirampas Untuk Negara


Kaidah hukum:

Adalah tepat dan benar beralasan hukum apabila barang bukti berupa kapal motor yang terbukti dipergunakan oleh pelaku Tindak Pidana dalam melakukan kejahatan atau pelanggaran, dirampas untuk Negara, tanpa perlu mempertimbangkan pemilik dari kapal motor tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 1166 K/PID/1997

Terbit : 1997

Hal. 342

Biaya Perkara Pidana


Kaidah hukum:

Meskipun permohonan kasasi dari Pemohon kasasi dikabulkan, akan tetapi karena pemohon kasasi tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon kasasi tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 812 K/Pid/1997

Terbit : 1996

Hal. 485

Unsur Kerusakan


Kaidah hukum:

Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak dapat dikenakan kepada para Terdakwa, sebab unsur melakukan kekerasan dalam pasal 170 (1) KUHP bukan merupakan alat / usaha untuk mencapai tujuan (niat para terdakwa), sehingga seandainya pun terjadi kerusakan hanyalah merupakan akibat saja dari perbuatan kekerasan tersebut lebih tepat dikenakan pasal 406 (1) KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 329 K/Pid/1996

Terbit : 1996

Hal. 465

Hukum Tidak Mengenal Kata “Hampir Dewasa”


Kaidah hukum:

Hukum tidak mengenal kata “hampir dewasa” bagi orang yang berumur 14 tahun.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 821 K/Pid/1996

Terbit : 1996

Hal. 458

Pengembalian Uang Milik Korban


Kaidah hukum:

Dalam putusan perkara pidana syarat khusus mengembalikan uang milik korban pada hakekatnya adalah masalah perdata dan oleh karenanya tidak dapat disamakan dengan keharusan mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 14 C (1) KUHP

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 933 K/Pid/1994

Terbit : 1996

Hal. 444

Unsur Melawan Hukum


Kaidah hukum:

Bahwa unsur melawan hukum tidaklah dapat diartikan dalam pengertian sempit melainkan harus diartikan dalam pengertian yang lebih luas, termasuk didalamnya ketentuan yang tidak tertulis maupun kebiasaan yang seharusnya dipatuhi karena terdakwa telah jelas melanggar ketentuan prosedur pemberian overdraft, sehingga unsur melawan hukum haruslah dinyatakan terbukti.

Bahwa Terdakwa sebagai pembantu tidak dapat dinyatakan terbukti bersalah hanya berdasarkan perkiraan, sebab unsur kesengajaan dalam memberi bantuan sebagaimana dalam pasal 56 ayat (1) KUHP tidak dapat hanya disimpulkan dari keharusan terdakwa menduga akan terjadinya delik yang dilakukan oleh pelaku melainkan harus secara nyata disamping dirasakan oleh yang dibantu adanya bantuan tersebut, dengan bantuan tersebut benar-benar dikehendaki oleh Terdakwa tidak hanya sekedar karena culpa/lalai.

Yuridprudensi Mahkamah Agung
No. 71 K/Pid/1993
Terbit : 1996
Hal. 429

Unsur “Memiliki”


Kaidah hukum:

Oleh karena judex facti/Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dan Penuntut Umum/Jaksa dapat membuktikan, putusan Pengadilan Negeri bebas tidak murni karena judex facti /Pengadilan Negeri salah menafsirkan unsur “memiliki” sebab pengambilan BPKB dan KTP a.n. Marsini tanpa seizin pemiliknya atau orang tuanya (Mesiyem) yang kemudian oleh Terdakwa dijadikan jaminan hutang, maka permohonan kasasi tersebut pantas dikabulkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 1213 K/Pid/1994

Terbit : 1996

Hal. 438

Kaidah hukum:

Judex Factie telah salah menafsirkan unsur “Dengan maksud memiliki secara melawan hukum”.  Apabila seorang mengambil barang yang bukan merupakan jaminan hutang maka dapat ditafsirkan dengan maksud memiliki secara melawan hak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 1590 K/PID/1997

Terbit : 1997

Hal. 376

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 177 pengikut lainnya.