Posts Tagged ‘surat’

Putusan & Kualifikasi Pemalsuan Surat


Kaidah hukum:
Dengan tidak menyebut perkataan melakukan kejahatan dalam putusan tidak mengakibatkan batalnya putusan tersebut. Perbedaan kwalifikasi “pemalsuan surat” hanyalah dalam hal terjemahan saja.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 36 K/Kr/1968
Terbit : 1969
Hal. 291-315

Pembongkaran Tanpa Surat Perintah


Kaidah hukum:
Bahwa karena pembongkaran dilakukan tanpa surat perintah / surat pemberitahuan terlebih dahulu, maka pembongkaran tersebut merupakan perbuatan factual dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menyelesaikannya, tetapi harus digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige overheidsdaad) di Pengadilan Umum”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 144 K/TUN/1998
Terbit : 1999
Hal. 495

Surat Yang Dibuat Tanpa Maksud Untuk Diketahui Oleh Umum Bukan Merupakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik


Kaidah hukum:
Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana termaksud dalam pasal 310 (2) KUHP, karena kata-kata tersebut terdakwa tulis dalam surat kontra memori banding yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama, tanpa maksud untuk diketahui oleh umum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1205 K/Pid/1985
Terbit : 1986
Hal. 9

Dakwaan Alternatif


Kaidah hukum:
Isi dakwaan bersifat alternatif, meskipun yang tertulis adalah Kesatu dan Kedua, karena kejahatan yang didakwakan adalah sama.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 606 K/Pid/1984
Terbit : 1985-2
Hal. 43-59

Untuk Mengajukan Permohonan Kasasi dalam Perkara Perdata Seorang Wakil Harus Secara Khusus Dikuasakan untuk Itu


Kaidah Hukum:

Pasal 113 ayat 1 UU Mahkamah Agung Indonesia menetapkan, bahwa untuk mengajukan permohonan kasasi dalam perkara perdata seorang wakil harus secara khusus dikuasakan untuk itu; karena tidak demikian halnya dalam perkara ini, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 456 K/Sip/1975
Terbit : 1976
Hal. 176-178

Photo Copy Bukti Surat yang Tidak Dinyatakan Sesuai dengan Aslinya Adalah Alat Bukti Tidak Sah


Kaidah Hukum:

Karena judex facti mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya ygan penting-penting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 701 K/Sip/1974
Terbit : 1976
Hal. 164-170

Surat Kuasa


Kaidah Hukum:

Bahwa judex facti mengupas / menilai surat kuasa tersebut dari hukum B.W. adalah salah sebab si pemberi dan si penerima kuasa adalah orang Indonesia yang tidak tunduk kepada B.W.;

Bahwa surat kuasa sudah dicabut, tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak ke-3, sebab pencabutan secara intern saja;

Bahwa surat kuasa dipergunakan untuk 3 orang, tidak ada salahnya, terutama dalam suasana hukum adat;

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1225 K/Sip/1976
Terbit : 1976
Hal. 134-142

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 182 pengikut lainnya.