Posts Tagged ‘surat’

Putusan & Kualifikasi Pemalsuan Surat


Kaidah hukum:
Dengan tidak menyebut perkataan melakukan kejahatan dalam putusan tidak mengakibatkan batalnya putusan tersebut. Perbedaan kwalifikasi “pemalsuan surat” hanyalah dalam hal terjemahan saja.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 36 K/Kr/1968
Terbit : 1969
Hal. 291-315

Pembongkaran Tanpa Surat Perintah


Kaidah hukum:
Bahwa karena pembongkaran dilakukan tanpa surat perintah / surat pemberitahuan terlebih dahulu, maka pembongkaran tersebut merupakan perbuatan factual dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menyelesaikannya, tetapi harus digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige overheidsdaad) di Pengadilan Umum”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 144 K/TUN/1998
Terbit : 1999
Hal. 495

Surat Yang Dibuat Tanpa Maksud Untuk Diketahui Oleh Umum Bukan Merupakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik


Kaidah hukum:
Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana termaksud dalam pasal 310 (2) KUHP, karena kata-kata tersebut terdakwa tulis dalam surat kontra memori banding yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama, tanpa maksud untuk diketahui oleh umum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1205 K/Pid/1985
Terbit : 1986
Hal. 9

Dakwaan Alternatif


Kaidah hukum:
Isi dakwaan bersifat alternatif, meskipun yang tertulis adalah Kesatu dan Kedua, karena kejahatan yang didakwakan adalah sama.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 606 K/Pid/1984
Terbit : 1985-2
Hal. 43-59

Untuk Mengajukan Permohonan Kasasi dalam Perkara Perdata Seorang Wakil Harus Secara Khusus Dikuasakan untuk Itu


Kaidah Hukum:

Pasal 113 ayat 1 UU Mahkamah Agung Indonesia menetapkan, bahwa untuk mengajukan permohonan kasasi dalam perkara perdata seorang wakil harus secara khusus dikuasakan untuk itu; karena tidak demikian halnya dalam perkara ini, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 456 K/Sip/1975
Terbit : 1976
Hal. 176-178

Photo Copy Bukti Surat yang Tidak Dinyatakan Sesuai dengan Aslinya Adalah Alat Bukti Tidak Sah


Kaidah Hukum:

Karena judex facti mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya ygan penting-penting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 701 K/Sip/1974
Terbit : 1976
Hal. 164-170

Surat Kuasa


Kaidah Hukum:

Bahwa judex facti mengupas / menilai surat kuasa tersebut dari hukum B.W. adalah salah sebab si pemberi dan si penerima kuasa adalah orang Indonesia yang tidak tunduk kepada B.W.;

Bahwa surat kuasa sudah dicabut, tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak ke-3, sebab pencabutan secara intern saja;

Bahwa surat kuasa dipergunakan untuk 3 orang, tidak ada salahnya, terutama dalam suasana hukum adat;

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1225 K/Sip/1976
Terbit : 1976
Hal. 134-142

Dakwaan Yang Tidak Cermat, Jelas dan Lengkap (Kabur) Harus Batal Demi Hukum


Kaidah hukum:
Pengadilan Tinggi telah tepat dengan mempertimbangkan, bahwa tuduhan yang samar-samar/ kabur harus dinyatakan batal demi hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 492 K/Kr/1981
Terbit : 1983-1
Hal. 41-50

Kaidah hukum:
Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 808 K/Pid/1984
Terbit : 1985-1
Hal. 74-104

Kaidah hukum:
Karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara cermat dan lengkap, dakwaan dinyatakan batal demi hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 33 K/mil/1985
Terbit : 1985-2
Hal. 28-42

Dalam Dakwaan Alternatif Apabila Dakwaan Pertama Terbukti Dakwaan Kedua Tidak Perlu Dipertimbangkan Lagi


Kaidah hukum:
Karena dakwaan pertama (pasal 317 KUHP) dan dakwaan kedua (pasal 311 KUHP) adalah sejenis, dakwaan-dakwaan tersebut seharusnya bersifat alternatif.
Oleh karena itu, dengan telah terbuktinya dakwaan pertama, dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 86 K/Pid/1982
Terbit : 1983-1
Hal. 22-32

Pencabutan Surat Keputusan Yang Keliru Adalah Sah dan Tidak Melawan Hukum


Kaidah hukum:
Surat keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi yang mencabut kembali surat keputusan yang keliru tentang pengangkatan penggugat sebagai pegawai P.3 N.T.R. adalah sah dan tidak melawan hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 643 K/Sip/1973
Terbit : 1975
Hal. 96-101

Penghunian Rumah


Kaidah hukum:
Kesanggupan pemohon untuk kasasi untuk melepaskan haknya atas penghunian rumah, dengan baru akan melaksanakan pengoperan/ pemindahan S.I.P. (Surat Izin Penghunian) tidak bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang Pokok Perumahan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 201 K/Sip/1972
Terbit : 1975
Hal. 91-95

Pemalsuan Surat


Kaidah hukum:

Surat penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama di Bogor tidak dapat dipandang sebagai akte otentik yang dimaksudkan dalam pasal 266 KUHP.

Yursprudensi Mahkamah Agung

No. 329 K/Kr/1980

Terbit : 1980-1

Hal. 36-48

Terdakwa Dibebaskan Karena Dakwaan Tidak Terbukti


Kaidah hukum:

Karena dalam tuduhan II dituduhkan pasal 385 ke 1 KUHP yaitu tindak pidana mengenai a.l. “Indonesisch gebruiksrecht”, padahal tanah dalam perkara adalah tanah “eigendom”, tertuduh harus dibebaskan dari tuduhan II tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 284 K/Kr/1979

Terbit : 1979-2

Hal. 1-12

Pengadilan Tinggi Harus Memeriksa Dakwaan Subsidair Apabila Dakwaan Primair Tidak Terbukti


Kaidah hukum:

Dalam hal ada dua tuduhan di mana tuduhan primair terbukti dan tuduhan primair itu dapat dibanding, maka kalau dalam Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuduhan primair tidak terbukti, Pengadilan Tinggi harus memutus juga tuduhan subsidiarnya ini termasuk perkara yang menurut pasal 6 ayat 1 UU No.1 Drt. Tahun 1951 tidak dapat di banding, karena Pengadilan Tinggi di sini bertindak selaku Hakim Pertama.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 162 K/Kr/1979

Terbit : 1979-1

Hal. 69-78

Bukti Surat


Kaidah hukum:

Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 665 K/Sip/1973
Terbit : 1973
Hal. 272-288

Yang Bertanggung Terhadap Tulisan di Surat Kabar yang Mengandung Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik


Kaidah hukum:

Pertanggungjawaban pidana atas suatu tulisan yang mengandung pernyataan seperti termaksud dalam pasal 310 (2), 311 KUHP diletakkan pada penulisnya (terdakwa) dan tidak dapat dialihkan pada penanggung jawab surat kabar seperti dimaksud oleh UU tentang Ketentuan Pokok Pers.

Fitnah merupakan suatu pencemaran tertulis (smaadschrift) apabila terdakwa diperbolehkan membuktikan kebenaran dari pada tuduhan yang tercantum dalam tulisannya tetapi ia tidak dapat membuktikannya, dengan apa yang diketahuinya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 277 K/Kr/1979

Terbit : 1979-1

Hal. 28-52

Surat Kuasa Khusus


Kaidah hukum:

Menurut pasal 123 HIR, pihak-pihak yang berperkara, kalau dikehendaki boleh dibantu atau diwakili oleh seorang kuasa yang untuk maksud itu harus dikuasakan dengan surat kuasa khusus/istimewa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 296 K/Sip/1970
Terbit : 1971
Hal. 355-360

Kaidah hukum:

Jika memori kasasi diajukan oleh seorang kuasa sedangkan dalam surat kuasa tidak disebutkan bahwa ia diberi kuasa untuk mengajukan permohonan kasasi maupun mengajukan memori kasasi, maka permohonan kasasi itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 266 K/Sip/1972

Terbit : 1973Hal. 182-194
Kaidah hukum:

Surat kuasa untuk mengajukan permohonan kasasi yang memuat dua tanggal, harus diqualifier sebagai suatu surat kuasa yang tidak dapat memberi wewenang kepada pemegang surat kuasa tersebut untuk bertindak atas nama si pemberi kuasa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 61 K/Sip/1971

Terbit : 1973Hal. 5-9

Kaidah hukum:

Demi kepastian hukum, maka surat kuasa khusus yang dibuat di Jerman pada tanggal 19 Desember 1972 dan dilegalisir oleh Consul Jenderal R.I., oleh pemegang kuasa tersebut baru dapat dipergunakan untuk mengajukan permohonan kasasi setelah surat kuasa itu ditunjukkan/diserahkan di Kepaniteraan P.N. setempat, yaitu pada tgl. 30 Desember 1972. Dengan demikian kalau jangka waktu dihitung mulai perkara No. 146/1972/G diumumkan pada tanggal 30 Desember 1972, maka permohonan untuk pemeriksaan kasasi telah melampaui jangka waktu yg ditentukan Undang-Undang.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 208 K/Sip/1973
Terbit : 1974
Hal. 319-329

Perubahan Surat Dakwaan


Kaidah hukum:
Perubahan surat tuduhan yang dimaksud oleh pasal 282 HIR adalah perubahan yang tidak mengakibatkan timbulnya perbuatan pidana lain.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 15 K/Kr/1969
Terbit : 1971
Hal. 34-61

Surat dakwaan yang merumuskan unsur pidana yang bukan unsur pasal yang didakwakan adalah batal


Kaidah hukum:
Suatu tuduhan tindak pidana yang dirumuskan berdasar unsur-unsur pemerasan pasal 368 KUHP merupakan kesalahan yang essensieel dan menyebabkan tuduhan tersebut batal.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 71 K/Kr/1968
Terbit : 1969
Hal. 196-212

ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA


ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA

Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu. Alat bukti disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian. Pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan hakim yang memeriksa perkara.

Yang harus dibuktikan dalam sidang adalah segala sesuatu yang didalilkan disangkal atau dibantah oleh pihak lawan. Yang tidak perlu dibuktikan adalah segala sesuatu yang diakui, dibenarkan, tidak dibantah pihak lawan, segala sesuatu yang dilihat oleh hakim, dan segala sesuatu yang merupakan kebenaran yang bersifat umum.

Alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian adalah sebagai berikut.
1. Bukti surat.
2. Bukti saksi.
3. Persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.

BUKTI SURAT
Bukti surat adalah bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Dalam hukum acara perdata dikenal 3 (tiga) macam surat sebagai berikut.
Pertama, Surat biasa, yaitu surat yang dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti. Seandainya surat biasa dijadikan bukti maka hanya suatu kebetulan saja. Yang termasuk surat biasa adalah surat cinta, surat-surat yang berhubungan dengan korespondensi, dan lain-lain.

Kedua, Akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan lain. Akta otentik misalnya Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran, Akta Cerai, dan lain-lain.

Ketiga, Akta di bawah tangan, yaitu akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila isi dan tanda tangan diakui oleh para pihak, apabila isi dan tanda tangan yang ada tidak diakui maka pihak yang mengajukan bukti harus menambah dengan bukti lain misalnya saksi.

Dalam praktik beracara di pengadilan bukti surat yang akan digunakan sebagai bukti di persidangan di foto copy lalu dibubuhi meterai yang cukup dan dilegalisasi di Kantor Pos kemudian didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan untuk dilegalisasi dan baru dapat diajukan ke sidang pengadilan kepada majelis hakim dan dicocokkan dengan aslinya jika sesuai dengan aslinya maka dapat digunakan sebagai bukti yang sah. Apabila ternyata tidak cocok dengan aslinya atau tidak ada aslinya maka tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Para pihak yang berperkara berhak untuk minta diperlihatkan bukti surat kepadanya.

BUKTI SAKSI
Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Saksi biasanya dengan sengaja diminta sebagai saksi untuk menyaksikan suatu peristiwa dan ada pula saksi yang kebetulan dan tidak sengaja menyaksikan suatu peristiwa.

Syarat-syarat saksi yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut.
– Saksi sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agamanya.
– Yang dapat diterangkan saksi adalah apa yang dilihat, didengar,
diketahui, dan dialami sendiri.
– Kesaksian harus diberikan di depan persidangan dan diucapkan secara pribadi.
– Saksi harus dapat menerangkan sebab-sebab sampai dapat memberikan keterangan.
– Saksi tidak dapat memberikan keterangan yang berupa pendapat, kesimpulan, dan perkiraan dari saksi.
– Kesaksian dari orang lain bukan merupakan alat bukti (testimonium de auditu).
– Keterangan satu orang saksi saja bukan merupakan alat bukti (unus testis nullus testis). Satu saksi harus didukung dengan alat bukti lain.

Yang tidak dapat dijadikan saksi adalah sebagai berikut.
– Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
– Suami atau istri salah satu pihak meskipun telah bercerai.
– Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka telah berumur 15 (lima belas) tahun.
– Orang gila walaupun kadang-kadang ingatannya terang.

Keluarga sedarah dan keluarga semenda dapat didengar keterangannya dan tidak boleh ditolak dalam perkara-perkara mengenai kedudukan perdata antara kedua belah pihak.

Anak-anak yang belum dewasa dan orang gila dapat didengar keterangannya tanpa disumpah. Keterangan mereka hanya dipakai sebagai penjelasan saja.

Saksi yang boleh mengundurkan diri untuk memberikan keterangan sebagai saksi adalah sebagai berikut.
– Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu pihak.
– Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dari saudara laki-laki dan perempuan, serta suami atau istri salah satu pihak.
– Orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya yang diwajibkan untuk menyimpan rahasia.

PERSANGKAAN
Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau majelis hakim terhadap suatu peristiwa yang terang, nyata, ke arah peristiwa yang belum terang kenyataannya. Dengan kata lain persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang sudah terbukti ke arah peristiwa yang belum terbukti.

Persangkaan dapat dibagi menjadi dua macam sebagaimana berikut.
a. Persangkaan Undang-Undang
Persangkaan undang-undang adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang disimpulkan terbuktinya peristiwa lain. Misalnya dalam hal pembayaran sewa maka dengan adanya bukti pembayaran selama tiga kali berturut-turut membuktikan bahwa angsuran sebelumnya telah dibayar.

b. Persangkaan Hakim
Yaitu suatu peristiwa yang oleh hakim disimpulkan membuktikan peristiwa lain. Misalnya perkara perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan yang terus menerus. Alasan ini dibantah tergugat dan penggugat tidak dapat membuktikannya. Penggugat hanya mengajukan saksi yang menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama bertahun-tahun. Dari keterangan saksi hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus karena tidak mungkin keduanya dalam keadaan rukun hidup berpisah dan hidup sendiri-sendiri selama bertahun-tahun.

PENGAKUAN
Pengakuan terhadap suatu peristiwa yang didalilkan dianggap telah terbukti adanya peristiwa yang didalilkan tersebut. Pengakuan ada dua macam sebagai berikut.
a. Pengakuan di depan sidang.
Pengakuan di depan sidang adalah pengakuan yang diberikan oleh salah satu pihak dengan membenarkan/mengakui seluruhnya atau sebagian saja. Pengakuan di depan sidang merupakan pembuktian yang sempurna.

Pengakuan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali kecuali pengakuan yang diberikan terdapat suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Pengakuan dapat berupa pengakuan lisan dan tertulis, pengakuan dalam jawaban dipersamakan pengakuan lisan di depan persidangan.

b. Pengakuan di luar sidang.
Pengakuan di luar baik secara tertulis maupun lisan kekuatan pembuktiannya bebas tergantung pada penilaian hakim yang memeriksa. Pengakuan di luar sidang secara tertulis tidak perlu pembuktian tentang pengakuannya. Pengakuan di luar sidang secara lisan memerlukan pembuktian atas pengakuan tersebut.

S U M P A H
Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan oleh salah satu pihak yang berperkara bahwa apa yang dikatakan itu benar. Apabila sumpah diucapkan maka hakim tidak boleh meminta bukti tambahan kepada para pihak.

Sumpah terdiri dari:
a. Sumpah promissoir
Sumpah promissoir yaitu sumpah yang isinya berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

b. Sumpah confirmatoir
Sumpah confirmatoir yaitu sumpah yang berisi keterangan untuk meneguhkan sesuatu yang benar.

Sumpah confirmatoir terdiri dari:
– Sumpah supletoir
Sumpah supletoir atau sumpah pelengkap atau sumpah penambah yaitu sumpah yang dibebankan oleh hakim kepada para pihak untuk melengkapi dan menambah pembuktian. Sumpah pelengkap harus ada bukti terlebih dahulu namun bukti belum lengkap sedangkan untuk mendapatkan bukti lain tidak mungkin. Sumpah pelengkap dibebankan kepada para pihak oleh hakim karena jabatannya.

- Sumpah decisoir
Sumpah decisoir atau sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan oleh salah satu pihak kepada pihak lawannya. Sumpah pemutus dimohonkan kepada majelis hakim oleh salah satu pihak agar pihak lawan mengangkat sumpah. Sumpah pemutus dikabulkan hakim apabila tidak ada alat bukti sama sekali. Sumpah pemutus dapat dikembalikan kepada pihak lain yang meminta apabila mengenai perkara timbal balik. Apabila salah satu pihak berani mengangkat sumpah maka pihak yang mengangkat sumpah perkaranya dimenangkan.

- Sumpah aestimatoir
Sumpah asstimatoir yaitu sumpah yang dibebankan hakim kepada penggugat untuk menentukan jumlah kerugian.

REFERENSI:
Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali, Jakarta, 1991.
Soebekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

PERADILAN TATA USAHA NEGARA


PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

LEBIH JAUH TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SILAHKAN “klik” DI BAWAH INI.

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

CONTOH KUASA TUN

CONTOH GUGATAN TUN

Membuat Surat Gugatan


MEMBUAT SURAT GUGATAN

Membuat surat gugatan tidaklah semudah membaut surat biasa. Surat gugatan dibuat sedemikian rupa sehingga apa yang jadi permohonan dalam gugatan bisa dibuktikan dan dikabulkan serta dapat dilaksanakan putusannya (eksekusi). Surat gugatan yang keliru atau salah mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) atau ditolak atau dikabulkan tetapi tidak dapat dimintakan eksekusi (pelaksanaa putusan).

Cara-cara membuat surat gugat dan contoh gugatan bisa klik di bawah ini.

TEKNIK PEMBUATAN GUGATAN

CONTOH GUGATAN

Membuat Surat Kuasa


Membuat Surat Kuasa untuk berperkara di Pengadilan

Apabila berperkara di Pengadilan pihak yang berperkara tidak harus datang sendiri ke Pengadilan melainkan bisa diwakilkan kepada seseorang yang mempunyai ijin untuk sidang di pengadilan dengan suatu surat kuasa.

UNTUK MENGETAHUI PEMBUATAN SURAT KUASA DAN CONTOH SURAT KUASA KLIK DI BAWAH INI.

PEMBUATAN SURAT KUASA

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 180 pengikut lainnya.