Posts Tagged ‘putusan’

Pembebasan Terlapor Tidak Dapat Dijadikan Dasar Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum


Kaidah Hukum:
Perbuatan melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib adalah hak setiap warga negara dan pembebasan Terlapor/Penggugat tidak menyebutkan Pelapor/Tergugat perbuatan melawan hukum.

Yurispudensi Mahkamah Agung
No. 505 K/Pdt/2011

Tanggal 31 Mei 2011

Putusan

 

Kaidah Hukum:

Ttindakan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat ke Polisi karena Penipuan, adalah hak dan karenanya bukanlah Perbuatan Melawan
Hukum yang dapat dituntut secara Perdata, walaupun yang dilaporkan tersebut
setelah diperiksa oleh Penyidik, dinyatakan dihentikan Penyidikannya karena
tidak cukup alat bukti atau tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No.  2494 K/Pdt/2009

Tanggal 09 Juni 2010

Putusan

 

Menambah Jenis Hukuman Yang Ditetapkan Dalam Pasal 10 KUHP Adalah Tidak Dibenarkan


Kaidah Hukum:
Menambah jenis hukuman yang ditetapkan dalam pasal 10 KUHP adalah tidak dibenarkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 59 K/Kr/1969
Terbit : 1969
Hal. 27-32
No. 74 K/Kr/1969
Terbit : 1970
Hal. 43

Kaidah hukum:
Perintah kepada Jaksa untuk membongkar bangunan di atas tanah tersebut ditiadakan, karena hakim pidana tak berwenang menjatukan putusan yang lain dari yang ditentukan pasal 10 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 151 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal. 1-23

Kaidah hukum:
Perintah kepada Jaksa untuk membongkar bangunan di atas tanah tersebut ditiadakan, karena hakim pidana tak berwenang menjatukan putusan yang lain dari yang ditentukan pasal 10 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 151 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal. 1-23

Putusan Yang Kurang Tepat Dan Tidak Terperinci Harus Dibatalkan


Kaidah hukum:
Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri,karena kurang tepat dan tidak terperinci, harus dibatalkan.

Yurisprudensis Mahkamah Agung
No. 588 K/Sip/1975
Terbit : 1977-2
Hal. 138-141

Perlawanan Terhadap Putusan Verstek (Verzet)


Kaidah hukum:
Perlawanan terhadap keputusan verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 542 K/Sip/1972
Terbit : 1977-2
Hal. 60-64

Kaidah hukum:
Perlawanan terhadap keputusan verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 307 K/Sip/1975
Terbit : 1977-2
Hal. 120-124

Berat Ringannya Pidana Adalah Wewenang Judex Factie Yang Tidak Tunduk Pada Kasasi


Kaidah hukum:
Mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila judex facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan UU atau pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1953 K/Pid/1988
Terbit : 1994
Hal. 59

Putusan Untuk Memperberat Hukuman Harus Disertai Alasan Yang Memperberat Pidana


Kaidah hukum:
Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk memperberat pidana yang dijatuhkan, sama sekali tidak menyebutkan alasan-alasan apa yang dapat dinilai sebagaimana hal yang dapat menambah atau memperberat pidana tersebut, selain hanya menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan, akan tetapi Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri. Pertimbangan hukum demikian dianggap sebagai hal yang tidak cukup dipertimbangkan, dan cukup alasan untuk membatalkannya serta Mahkamah Agung mengadili sendiri.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 202 K/Pid/1990
Terbit : 1994
Hal. 31

Intervensi


Kaidah hukum:

  1. Judex facti mempunyai pengertian yang salah mengenai istilah intervenient (intervensi) dan pembantah, Intervenient (i.c. tussenkomst) adalah pihak ke III yang tadinya berdiri di luar acara sengketa ini kemudian diizinkan masuk ke dalam acara yang sedang berjalan untuk membela kepentingan sendiri. Sedangkan pembantah (dalam perkara ini) adalah pihak ke III yang membela kepentingannya sendiri tetapi tetap berada di luar acara yang sedang berjalan dan perkaranya tidak disatukan dengan perkara pokok antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu intervenient tidak dapat merangkap menjadi pembantah dalam satu perkara yang sama.
  2. Dalam berita acara sidang pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Barat, diperiksa 2 (dua) orang saksi secara bersama-sama dan sekaligus. Hal ini adalah bertentangan dengan pasal 144 (I) R.I.D. (salah menerapkan hukum) sehingga kedua keterangan saksi tersebut tak dapat dipergunakan. Ratio dari pasal 144 (I) R.I.D. ialah agar kedua saksi tak dapat menyesuaikan diri dengan keterangan masing-masing, sehingga diperoleh keterangan saksi yang obyektif dan bukan keterangan saksi yang sudah bersepakat menyatakan hal-hal yang sama mengenai sesuatu hal.
  3. Ketentuan dalam pasal 1813 K.U.H.Perdata tidak bersifat limitatif juga tidak mengikat, yaitu kalau sifat dari perjanjian memang menghendakinya maka dapat ditentukan bahwa pemberian kuasa tak dapat dicabut kembali. Hal ini dimungkinkan karena pada umumnya pasal-pasal dari hukum perjanjian bersifat hukum yang mengatur. Mengenai pemberian kuasa yang tak dapat dicabut dan juga tidak batal karena meninggalnya pemberi kuasa, di Indonesia telah merupakan suatu bestendig en gebruikelijk beding sehingga tidak bertentangan dengan UU yaitu pasal 1339 dan pasal 1347 dst. K.U.H.Perdata.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 731 K/Sip/1975

Terbit : 1977-1

Hal. 122-144

Baca lebih lanjut

Pasal Yang Dilanggar Tidak Perlui Dicantumkan dalam Amar Putusan


Kaidah hukum:

Dalam amar putusan cukup disebutkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan.

Mempunyai, menaruh,  memamerkan, memakai dan menyediakan  untuk dipakai alat ukur, takaran, timbangan atau alat perlengakapan yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau setidak-tidaknya disertai dengan keterangan pengesahan yang berlaku.

Pasal-pasal dan Undang-Undang yang dilanggar tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan.

 

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 736 K/Pid/1988

Terbit : 1991

Hal. 181

Kasasi Tidak Dapat Diterima Karena Jaksa Tidak Dapat Membuktikan Putusan Pengadilan Adalah Putusan Bebas Murni


Kaidah hukum:
“Apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan, dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut. Namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Di dalam kasus ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata pemohon kasasi/penuntut umum/jaksa tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian dan hal-hal yang sudah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas. Selain itu Mahkamah Agung tidak melihat bahwa putusan Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena bebas. Selain itu Mahkamah Agung tidak melihat bahwa putusan Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi pemohon kasasi / penuntut umum/jaksa berdasarkan pasal 244 UU No. 8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 449 k/Pid/1984
Terbit : 1988
Hal. 106

Amar Putusan Yang Tidak Menyebutkan Secara Lengkap Identitas Terdakwa Adalah Batal Demi Hukum


Kaidah hukum:
“Putusan Pengadilan Tinggi harus dinyatakan batal demi hukum karena tidak mencantumkan dengan lengkap identitas terdakwa dalam amar putusannya sebagaimana dimaksud pasal 197 ayat 1 sub k KUHAP.
Maka seharusnya Pengadilan Tinggi diperintahkan lagi untuk memutus perkara tersebut, namun mengingat azas peradilan yang cepat, Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut”.

Yurissprudensi Mahkamah Agung
No. 169 K/Pid/1988
Terbit : 1987
Hal. 269

Putusan Pra Peradilan Tidak Dapat Dimintakan Kasasi


Kaidah hukum:
Menurut yurisprudensi tetap terhadap putusan Pra-Peradilan tidak dapat dimintakan kasasi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 464 K/Pid/1984
Terbit : 1986
Hal. 64

Pengadilan Tinggi Sebelum Memutus Perkara Pokok Menunggu Putusan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Tentang Status Kepemilikan Tanah dan Rumah


Kaidah hukum:
Pengadilan Tinggi sebelum memutus pokok perkara ini seharusnya menunggu dulu putusan Pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 628 K/Pid/1984
Terbit : 1985-1
Hal. 42-73

Terdakwa Bebas Karena Unsur Melawan Hukum Tidak Terbukti


Kaidah hukum:
Terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena unsur melawan hukum tidak terbukti.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 592 K/Pid/1984
Terbit : 1985-1
Hal. 1-20

Putusan Praperadilan Tidak Dapat Diajukan Banding


Kaidah hukum:
Terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali mengenai putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan putusan akhir pada Pengadilan Tinggi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 401 K/Pid/1983
Terbit :1984-2
Hal. 70-78

Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu


Kaidah Hukum:

Ternyata penggugat asal mendasarkan haknya atas sawah sengketa pada keputusan Pengadilan Negeri Sigli No. 268/1956 yang sekarang dalam taraf banding yang walaupun dinyatakan keputusan dapat dijalankan lebih dahulu namun belum dilaksanakan / dieksekusi;
Karena adanya banding, maka secara formil dan juga de facto penggugat asal belum menjadi milik dari sawah sengketa, karenanya belum berwenang untuk meminta ditetapkan sebagai pemilik dan meminta pembatalan jual beli sawah sengketa; Penggugat asal harus menunggu perkara No. 268/1956 tersebut mempunyai kekuatan pasti atau meminta pelaksanaan keputusan tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1549 K/Sip/1974
Terbit : 1976
Hal. 171-175

Photo Copy Bukti Surat yang Tidak Dinyatakan Sesuai dengan Aslinya Adalah Alat Bukti Tidak Sah


Kaidah Hukum:

Karena judex facti mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya ygan penting-penting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 701 K/Sip/1974
Terbit : 1976
Hal. 164-170

Putusan yang Menyatakan Gugatan Tidak dapat Diterima dapat Diajukan Gugatan Baru dan Bukan Ne Bis in Idem


Kaidah Hukum:

Dari pertimbangan keputusan dihubungkan dengan diktumnya yang berbunyi bahwa gugatan penggugat-penggugat tidak dapat dikabulkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tidak dapat dikabulkan ialah bahwa gugatan tidak dapat diterima; karena dalam keputusan tersebut Pengadilan Negeri mengakui adanya hak Penggugat-penggugat sebagai pemegang saham, hanya tidak sesuai dengan pasal 21 Anggaran Dasar; karenanya penggugat-penggugat, setelah mengadakan perbaikan gugatan, dapat mengajukan gugatan baru; dengan demikian dalam hal ini tidak ada ne bis in idem.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 650 K/Sip/1974
Terbit : 1976
Hal. 159-163

Dakwaan Yang Tidak Cermat, Jelas dan Lengkap (Kabur) Harus Batal Demi Hukum


Kaidah hukum:
Pengadilan Tinggi telah tepat dengan mempertimbangkan, bahwa tuduhan yang samar-samar/ kabur harus dinyatakan batal demi hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 492 K/Kr/1981
Terbit : 1983-1
Hal. 41-50

Kaidah hukum:
Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 808 K/Pid/1984
Terbit : 1985-1
Hal. 74-104

Kaidah hukum:
Karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara cermat dan lengkap, dakwaan dinyatakan batal demi hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 33 K/mil/1985
Terbit : 1985-2
Hal. 28-42

Putusan Seharusnya Dibatalkan Bukan Diperbaiki


Kaidah hukum:
Dalam putusan Pengadilan Negeri terdakwa I dan terdakwa II dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Dalam putusan Pengadilan Tinggi terdakwa II dibebaskan dan yang dinyatakan bersalah dan dihukum hanya terdakwa I.
Dalam hal ini seharusnya putusan Pengadilan Negeri itu dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan bukan hanya diperbaiki.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 388 K/Pid/1982
Terbit : 1982-2
Hal. 50-72

Putusan Diperbaiki Karena Amar Putusan Tidak Mencantumkan Pembatalan Putusan


Kaidah hukum:
Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri, tapi dalam amar putusannya tidak mencantumkan pembatalan putusan itu, karena kurang lengkap harus diperbaiki.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 909 K/Sip/1973
Terbit : 1975
Hal. 129-133

Hukuman Maksimum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana


Kaidah hukum:
Penghukuman tertuduh yang belum berumur 16 tahun, dengan hukuman penjara selama 7 tahun karena bersalah melakukan pembunuhan tidak bertentangan dengan pasal 45 KUHP
Karena hukuman tersebut masih di bawah maksimum bagi anak di bawah umur dan dalam pasal 45 KUHP ada 3 alternatif yang dapat dipilih oleh hakim antara lain menghukum anak yang bersalah.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 520 K/Pid/1982
Terbit : 1982-2
Hal. 1-23

Pertimbangan Hakim Yang Tidak Sempurna


Kaidah hukum:
Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri tidak sempurna dalam pertimbangan-pertimbangannya mengenai hukuman bagi masing-masing terdakwa;
Adalah tidak cukup pertimbangan pemberatan hukuman dengan hanya menyebutkan, bahwa terdakwa II mula-mula mungkir dan berbelit-belit dalam jawabannya, tetapi kenyataannya kemudan mengakui terus terang atas perbuatannya;
(Mahkamah Agung merubah hukuman bagi terdakwa I; dari 3 tahun 6 bulan menjadi 2 tahun 6 bulan).

Putusan Pengadilan


Kaidah hukum:
Dalam amar putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang ada gugatan konpensi dan rekonpensi, juga harus menyebutkan “Dalam Konpensi”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 512 K/Sip/1972
Terbit : 1975
Hal. 139-142

Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum


Kaidah hukum:
Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, dengan menyatakan perbuatan tertuduh bukan merupakan tindak pidana melainkan suatu hubungan keperdataan, memutuskan membebaskan tertuduh dari segala tuduhan. Seharusnya tertuduh dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 192 K/Kr/1979
Terbit : 1981-1
Hal. 17-27

Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Dilakukan Oleh Panitera Pengadilan Negegeri


Kaidah hukum:

Berdasarkan pasal 19 ayat 2 UU No. 1 Drt. Tahun 1951 yang harus memberitahukan keputusan Pengadilan Tinggi kepada tertuduh adalah Panitera Pengadilan Negeri.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 50 K/Kr/1974

Terbit : 1975

Hal. 55-58

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 181 pengikut lainnya.