Posts Tagged ‘putusan’

Pembebasan Terlapor Tidak Dapat Dijadikan Dasar Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum


Kaidah Hukum:
Perbuatan melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib adalah hak setiap warga negara dan pembebasan Terlapor/Penggugat tidak menyebutkan Pelapor/Tergugat perbuatan melawan hukum.

Yurispudensi Mahkamah Agung
No. 505 K/Pdt/2011

Tanggal 31 Mei 2011

Putusan

 

Kaidah Hukum:

Ttindakan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat ke Polisi karena Penipuan, adalah hak dan karenanya bukanlah Perbuatan Melawan
Hukum yang dapat dituntut secara Perdata, walaupun yang dilaporkan tersebut
setelah diperiksa oleh Penyidik, dinyatakan dihentikan Penyidikannya karena
tidak cukup alat bukti atau tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No.  2494 K/Pdt/2009

Tanggal 09 Juni 2010

Putusan

 

Menambah Jenis Hukuman Yang Ditetapkan Dalam Pasal 10 KUHP Adalah Tidak Dibenarkan


Kaidah Hukum:
Menambah jenis hukuman yang ditetapkan dalam pasal 10 KUHP adalah tidak dibenarkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 59 K/Kr/1969
Terbit : 1969
Hal. 27-32
No. 74 K/Kr/1969
Terbit : 1970
Hal. 43

Kaidah hukum:
Perintah kepada Jaksa untuk membongkar bangunan di atas tanah tersebut ditiadakan, karena hakim pidana tak berwenang menjatukan putusan yang lain dari yang ditentukan pasal 10 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 151 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal. 1-23

Kaidah hukum:
Perintah kepada Jaksa untuk membongkar bangunan di atas tanah tersebut ditiadakan, karena hakim pidana tak berwenang menjatukan putusan yang lain dari yang ditentukan pasal 10 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 151 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal. 1-23

Putusan Yang Kurang Tepat Dan Tidak Terperinci Harus Dibatalkan


Kaidah hukum:
Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri,karena kurang tepat dan tidak terperinci, harus dibatalkan.

Yurisprudensis Mahkamah Agung
No. 588 K/Sip/1975
Terbit : 1977-2
Hal. 138-141

Perlawanan Terhadap Putusan Verstek (Verzet)


Kaidah hukum:
Perlawanan terhadap keputusan verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 542 K/Sip/1972
Terbit : 1977-2
Hal. 60-64

Kaidah hukum:
Perlawanan terhadap keputusan verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 307 K/Sip/1975
Terbit : 1977-2
Hal. 120-124

Berat Ringannya Pidana Adalah Wewenang Judex Factie Yang Tidak Tunduk Pada Kasasi


Kaidah hukum:
Mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila judex facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan UU atau pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1953 K/Pid/1988
Terbit : 1994
Hal. 59

Putusan Untuk Memperberat Hukuman Harus Disertai Alasan Yang Memperberat Pidana


Kaidah hukum:
Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk memperberat pidana yang dijatuhkan, sama sekali tidak menyebutkan alasan-alasan apa yang dapat dinilai sebagaimana hal yang dapat menambah atau memperberat pidana tersebut, selain hanya menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan, akan tetapi Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri. Pertimbangan hukum demikian dianggap sebagai hal yang tidak cukup dipertimbangkan, dan cukup alasan untuk membatalkannya serta Mahkamah Agung mengadili sendiri.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 202 K/Pid/1990
Terbit : 1994
Hal. 31

Intervensi


Kaidah hukum:

  1. Judex facti mempunyai pengertian yang salah mengenai istilah intervenient (intervensi) dan pembantah, Intervenient (i.c. tussenkomst) adalah pihak ke III yang tadinya berdiri di luar acara sengketa ini kemudian diizinkan masuk ke dalam acara yang sedang berjalan untuk membela kepentingan sendiri. Sedangkan pembantah (dalam perkara ini) adalah pihak ke III yang membela kepentingannya sendiri tetapi tetap berada di luar acara yang sedang berjalan dan perkaranya tidak disatukan dengan perkara pokok antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu intervenient tidak dapat merangkap menjadi pembantah dalam satu perkara yang sama.
  2. Dalam berita acara sidang pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Barat, diperiksa 2 (dua) orang saksi secara bersama-sama dan sekaligus. Hal ini adalah bertentangan dengan pasal 144 (I) R.I.D. (salah menerapkan hukum) sehingga kedua keterangan saksi tersebut tak dapat dipergunakan. Ratio dari pasal 144 (I) R.I.D. ialah agar kedua saksi tak dapat menyesuaikan diri dengan keterangan masing-masing, sehingga diperoleh keterangan saksi yang obyektif dan bukan keterangan saksi yang sudah bersepakat menyatakan hal-hal yang sama mengenai sesuatu hal.
  3. Ketentuan dalam pasal 1813 K.U.H.Perdata tidak bersifat limitatif juga tidak mengikat, yaitu kalau sifat dari perjanjian memang menghendakinya maka dapat ditentukan bahwa pemberian kuasa tak dapat dicabut kembali. Hal ini dimungkinkan karena pada umumnya pasal-pasal dari hukum perjanjian bersifat hukum yang mengatur. Mengenai pemberian kuasa yang tak dapat dicabut dan juga tidak batal karena meninggalnya pemberi kuasa, di Indonesia telah merupakan suatu bestendig en gebruikelijk beding sehingga tidak bertentangan dengan UU yaitu pasal 1339 dan pasal 1347 dst. K.U.H.Perdata.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 731 K/Sip/1975

Terbit : 1977-1

Hal. 122-144

Baca lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 181 pengikut lainnya.