Posts Tagged ‘Pidana’

Tanah Yang Dikuasai Orang lain


Kaidah hukum:
Seseorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang, yang dalam hal ini tanah, tidak dapat mengambil/menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum yakni gugatan perdata.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 354 K/Pid/1993
Terbit : 1996
Hal. 418

Putusan Untuk Memperberat Hukuman Harus Disertai Alasan Yang Memperberat Pidana


Kaidah hukum:
Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk memperberat pidana yang dijatuhkan, sama sekali tidak menyebutkan alasan-alasan apa yang dapat dinilai sebagaimana hal yang dapat menambah atau memperberat pidana tersebut, selain hanya menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan, akan tetapi Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri. Pertimbangan hukum demikian dianggap sebagai hal yang tidak cukup dipertimbangkan, dan cukup alasan untuk membatalkannya serta Mahkamah Agung mengadili sendiri.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 202 K/Pid/1990
Terbit : 1994
Hal. 31

Ganti Rugi Karena Penghinaan


Kaidah Hukum:
Dalam menilai jumlah ganti rugi karena penghinaan perlu ditinjau kedudukan kemasyarakatan dari pada pihak yang dihina.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 196 K/Sip/1974
Terbit : 1977-1
Hal. 69-74

Menyuruh Melakukan


Kaidah hukum:

Dalam Ilmu Hukum Pidana “Menyuruh Lakukan” mengandung arti, bahwa si pelaku langsung tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Padahal dalam perkara ini keadaannya tidak demikian. Dengan melihat segala bukti sehubungan dengan perbuatan yg dilakukan oleh terdakwa adalah suatu perbuatan yang langsung dilakukan oleh terdakwa . Jadi terdakwa adalah pelaku langsung dan bukan menyuruh lakukan seperti pendapat judex facti.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 1804 K/Pid/1988

Terbit : 1991

Hal. 199

Kasasi Tidak Dapat Diterima Karena Jaksa Tidak Dapat Membuktikan Putusan Pengadilan Adalah Putusan Bebas Murni


Kaidah hukum:
“Apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan, dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut. Namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Di dalam kasus ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata pemohon kasasi/penuntut umum/jaksa tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian dan hal-hal yang sudah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas. Selain itu Mahkamah Agung tidak melihat bahwa putusan Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena bebas. Selain itu Mahkamah Agung tidak melihat bahwa putusan Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi pemohon kasasi / penuntut umum/jaksa berdasarkan pasal 244 UU No. 8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 449 k/Pid/1984
Terbit : 1988
Hal. 106

Unsur Mengetahui Barang Berasal Dari Kejahatan


Kaidah hukum:
“Apabila terdakwa tidak mengetahui, menduga/menyangka barang-barang tersebut berasal dari kejahatan maka karena itu salah satu unsur dari pasal 480 KUHP tidak dapat dibuktikan. Oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan bukan dilepas dari tuntutan hukum”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1130 K/Pid/1985
Terbit : 1987
Hal. 236

Uang Pengganti Tidak Boleh Melebihi Dari Yang Diperoleh Dari Hasil Korupsi


Kaidah hukum:
“Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum bahwa uang pengganti yang dapat diwajibkan kepada terdakwa dalam tindak pidana korupsi untuk dibayar tidak boleh melebihi harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi tersebut”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 620 K/Pid/1987
Terbit : 1987
Hal. 184

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 181 pengikut lainnya.