Posts Tagged ‘Pidana’

Hukuman Maksimum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana


Kaidah hukum:
Penghukuman tertuduh yang belum berumur 16 tahun, dengan hukuman penjara selama 7 tahun karena bersalah melakukan pembunuhan tidak bertentangan dengan pasal 45 KUHP
Karena hukuman tersebut masih di bawah maksimum bagi anak di bawah umur dan dalam pasal 45 KUHP ada 3 alternatif yang dapat dipilih oleh hakim antara lain menghukum anak yang bersalah.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 520 K/Pid/1982
Terbit : 1982-2
Hal. 1-23

Tindak Pidana Pemerasan


Kaidah hukum:
Tidaklah menjadi syarat pasal 368 KUHP bahwa terdakwa telah benar-benar menerima apa yang dimintanya; karena perbuatan terdakwa meminta uang dengan disertai ancaman dianggap telah terbukti, semua unsur delik “pemerasan” telah dipenuhi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 81 K/Pid/1982
Terbit : 1982-1
Hal. 42-52

Pemalsuan Surat


Kaidah hukum:

Surat penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama di Bogor tidak dapat dipandang sebagai akte otentik yang dimaksudkan dalam pasal 266 KUHP.

Yursprudensi Mahkamah Agung

No. 329 K/Kr/1980

Terbit : 1980-1

Hal. 36-48

Yang Bertanggung Terhadap Tulisan di Surat Kabar yang Mengandung Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik


Kaidah hukum:

Pertanggungjawaban pidana atas suatu tulisan yang mengandung pernyataan seperti termaksud dalam pasal 310 (2), 311 KUHP diletakkan pada penulisnya (terdakwa) dan tidak dapat dialihkan pada penanggung jawab surat kabar seperti dimaksud oleh UU tentang Ketentuan Pokok Pers.

Fitnah merupakan suatu pencemaran tertulis (smaadschrift) apabila terdakwa diperbolehkan membuktikan kebenaran dari pada tuduhan yang tercantum dalam tulisannya tetapi ia tidak dapat membuktikannya, dengan apa yang diketahuinya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 277 K/Kr/1979

Terbit : 1979-1

Hal. 28-52

Pengembalian Uang Yang Digelapkan Tidak Menghilangkan Tindak Pidana


Kaidah hukum:

Perbuatan terdakwa menggelapkan uang Pemerintah Daerah tetap merupakan tindak pidana walaupun antara terdakwa dan Kepala Daerah telah tercapai perjanjian bahwa terdakwa akan mengembalikan uang yang telah dipergunakannya dan persoalannya akan diselesaikan secara intern.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 204 K/Kr/1979

Terbit : 1979-1

Hal. 1-27

Tindak Pidana “Melarikan Wanita”


Kaidah hukum:

Kawin tidaknya tertuduh tidak membebaskan ia dari pasal 332 (1) KUHP yang dituduhkan kepadanya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 33 K/Kr/1978

Terbit : 1978-2

Hal. 1-14

Terdakwa Bebas Dari Segala Tuduhan Karena Unsur Pidana Tidak Terbukti


Kaidah hukum:

Karena unsur- tindak pidana, yang juga dinyatakan dalam surat tuduhan, tidaklah terbukti, terdakwa seharusnya “dibebaskan dari segala tuduhan” dan tidak “dilepaskan dari tuntutan hukum”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 163 K/Kr/1975

Terbit : 1977-2

Hal. 39-46

Hakim Bebas Menilai Barang Bukti


Kaidah hukum:

Hakim itu bebas dalam memberikan penghargaan atau penilaian terhadap bahan bukti.

Dalam hal ini bahan-bahan bukti yang dikumpulkan oleh Hakim dapat menimbulkan konklusi bahwa perbuatan yang dituduhkan itu dapat terbukti dari adanya material-material itu tidak bertentangan satu sama lain.

Tuduhan adalah jelas karena memuat perbuatan-perbuatan materiil yang dimaksud dalam pasal 263 (2) KUHP yaitu : “menggunakan atau menyuruh pengacaranya menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan berupa-berupa invoerpas N0. 820/LT tgl 22 Maret 1967 dan No. 820/LT tgl Maret 1967”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 142 K/Kr/1975

Terbit : 1977-2

Hal. 26-30

Tindak Pidana Membuka Rahasia


Kaidah hukum:

Pasal 323 KUHP itu dapat berlaku bagi mereka yang bekerja dalam suatu perusahaan tidak berdasar atas suatu persetujuan ataupun bahwa pasal tersebut meliputi kewajiban untuk menyimpan rahasia yang tidak dipandang sebagai pelaksanaan dari persetujuan yang bersangkutan.

Penguruslah yang dapat menentukan hal-hal khusus manakah yang tidak diberitahukan dan dipandang sebagai rahasia yang harus disimpan

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 87 K/Kr/1974

Terbit : 1977-2

Hal. 11-15

Perbuatan Pidana yang Merupakan Social Adequate dan Bukan Merupakan Kejahatan dan Pelanggaran Tidak Dapat Dipidana


Kaidah hukum:

  1. Asas “materiele wederrechtelijkheid” merupakan suatu “buitenwettelijke uitsluitingsgrond”, suatu ”buitenwettelijke rechtsvaardiginggrond” dan sebagai suatu alasan yang buitenwettelijke sifatnya merupakan suatu “fait d’excuse” yang tidak tertulis, seperti dirumuskan oleh doktrin dan yurisprudensi. Sesuai dengan tujuan dari asas “materiele wederrechtelijkheid” suatu perbuataan yang merupakan perbuatan pidana, tidak dapat dipidana, apabila perbuatan tersebut adalah social adequate.
  2. Hasil dari Seminar Hukum Nasional bukanlah sumber atau dasar hukum, terlepas dari persoalan apakah bunyi resolusi Seminar Hukum Nasional tersebut mengandung asas materiele wederrechtelijkheid atau tidak.
  3. Asas materiele wederrechtelijkheid diakui oleh yurisprudensi dan perundang-undangan tertentu (UU No.3 / 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi).
  4. Dalam hubungannya dengan asas materiele wederrechtelijkheid maka putusan P.T. harus diperbaiki karena perbuatan tertuduh dinyatakan “bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran”, sedangkan sebetulnya perbuatan tersebut adalah merupakan kejahatan (memenuhi unsur-unsur formil), akan tetapi tertuduh tidak dapat dipidana.
Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 81 K/Kr/1973

Terbit : 1977-1

Hal. 12-21

Perbuatan “Mengeluarkan Pernyataan Permusuhan, Benci atau Merendahkan”


Kaidah hukum:

Perbuatan “mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan” dalam pasal 154 dan 156 KUHP diartikan oleh Mahkamah Agung sebagai pengeluaran pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan dalam bentuk penghinaan, sebagaimana dimaksudkan dalam Titel XVI. Buku Kedua KUHP.

Pengertian tersebut sebagai pengeluaran pernyataan dalam bentuk penghinaan tidak lagi memperkenankan suatu penafsiran secara luas dan tidak lagi menyinggung secara jauh kebebasan materiil untuk menyatakan pendapat.

Yurisprudensi Mahkamah AgungNo. 71 K/Kr/1973

Terbit : 1977-1Hal. 6-11

Perbuatan Memiliki dengan Melawan Hukum


Kaidah hukum:

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung :

Perjanjian antara PNKA dan terdakwa tgl 22-3-1969 No. 011/HK/P/1969 baik karena namanya : “Perjanjian Pelaksanaan Proyek pengadaan bantalan kayu jati untuk PNKA” maupun pasal-pasal didalamnya : Pasal pertama dan utama : “Pihak pertama memberi tugas dan pihak kedua dengan penuh rasa tanggung jawab menerima tugas……dst, adalah suatu penugasan (lastgeving) dan bukannya suatu persetujuan jual-beli;  karena itu uang yang diterima terdakwa pada tanggal 27-5-1969 tidaklah lantas menjadi milik terdakwa tetapi masihlah milik PNKA dan penggunaan uang itu oleh terdakwa untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam perjanjian diatas adalah perbuatan memiliki dengan melawan hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 48 K/Kr/1974

Terbit : 1976

Hal. 34-39

Amar Putusan Perkara Perbuatan Tidak Menyenangkan


Kaidah Hukum:

Amar putusan Pengadilan Tinggi tentang kejahatan yang dipersalahkan kepada tertuduh yang berbunyi : ”Dengan melawan hukum mengancam dengan suatu perbuatan lain atau mengancam dengan perbuatan yang tidak menyenangkan saksi Nursiyam melakukan perbuatan meminum brendi dan air daun nenas diremas dengan garam”;  harus diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut : ”Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 92 K/Kr/1973

Terbit : 1976

Hal. 23-27

Unsur Kesalahan Dalam Melakukan Tindak Pidana


Kaidah hukum:

  1. Keberatan yg diajukan pemohon kasasi: bahwa ketidak hati-hatian saksi I sangat relevant atas terjadinya kecelakaan ini; tidak dapat diterima karena kesalahan pihak lain tidak berarti menghilangkan kesalahan terdakwa.
  2. Berdasar fakta-fakta yang telah dianggap terbukti dalam persidangan, salah satu unsur pokok, yaitu unsur kesalahan (schuld) dari pasal 359 KUHP pada hakekatnya tidak dipenuhi, maka perbuatan yang dituduhkan kepada tertuduh tidak dapat dihukum oleh karena bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran sehingga  seharusnya pemohon kasasi dilepas dari segala tuntutan hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 54 K/Kr/1975

Terbit : 1976

Hal. 11-16

Tindak Pidana Korupsi


Perbuatan mendepositokan uang Perusahaan Negara (P.N.) dalam bank rekening P.N. yang bersangkutan pada Bank Pemerintah, tidak merupakan penggelapan/tindak pidana korupsi, karena uang tidak menjadi hilang atau terlepas dari kekuasaan terdakwa sebagai Direktur Utama P.N. Tersebut.

Karena perbuatan-perbuatan seperti dituduhkan kepada terdakwa merupakan tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam mengelola uang P.N. yang menguntungkan P.N., serta sesuai dengan program program kerja P.N. dan dibenarkan pula oleh atasan terdakwa; lagi pula tidak merugikan Negara, kepentingan umum terlayani dan terdakwa pribadi tidak mendapat untung, maka perbuatan terdakwa kehilangan sifat melawan hukumnya.

Pemungutan discount oleh P.N. terhadap para rekanan/penjual barang, yang diperuntukkan bagi kesejahteraan pegawai, karena merupakan “zakat” atau “retourcommissie” dari penjual yg sebelumnya telah disetujui dalam perjanjian jual beli, maka merupakan suatu kewajiban bagi penjual untuk melaksanakannya, sehingga tidak memenuhi unsur “seolah-olah suatu kewajiban” dari tindak pidana pemerasan dalam jabatan (knevelarij) tindak pidana korupsi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 97 K/Kr/1969
Terbit : 1975
Hal. 26-34

Tindak Pidana Subversi


Kaidah hukum:
Latar belakang dari tindak pidana subversi, ialah hubungannya dengan kekuatan-kekuatan politik, kekuatan-kekuatan asing dan lain-lain tidak diperlukan, sebab yangg perlu disimpulkan adalah unsur-unsur delik subversi dari perbuatan-perbuatan nyata para terdakwa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 28 K/Kr/1969
Terbit : 1975
Hal. 19-25

Hak Menuntut Gugur Apabila Terdakwa Meninggal


Kaidah hukum:
Hak untuk menuntut hukuman gugur, karena tertuduh meninggal dunia (pasal 77 KUHP), oleh karena mana permohonan kasasi dari Jaksa dinyatakan tidak dapat diterima.

Yuridprudensi Mahkamah Agung

Tindak Pidana Perjudian Lotere Buntut


Kaidah hukum:
Permainan “Lotere buntut “ dalam perkara ini, yaitu memasang kombinasi 3 angka, di mana pemasang angka-angka tersebut akan menang kalau angka-angka tersebut sesuai dengan 3 angka terakhir dari nomor yang mendapat hadiah, dapat digolongkan pada perjudian seperti ditentukan pasal 303 (3) KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 3 K/Kr/1974
Terbit : 1974
Hal. 133-141

Tindak Pidana Korupsi


Kaidah hukum:
Terdakwa dipersalahkan melakukan Korupsi cq. penggelapan walaupun ia tidak melakukannya sendiri secara langsung melainkan sengaja membiarkan orang lain menggelapkan uang negara yang ada pada terdakwa karena jabatannya (dalam hal ini orang lain itu menggunakan uang termaksud untuk tujuan-tujuan di luar tujuan penggunaan semula) dan walaupun yang menguasai uang tersebut adalah bukan terdakwa melainkan Kepala Kantor Pembayaran yang atas perintah terdakwa Kepala Kantor ini melakukan pembayaran langsung kepada leveransir.
Tidak dapat diterima pula anggapan terdakwa yang mengatakan bahwa ketidakberesan prosedur pelaksanaan ada pada Menteri, karena seorang Menteri hanya bertanggung jawab terhadap politis-beleid sedangkan tehnis beleid (pelaksanaan) tetap pada terdakwa.

Terdakwa dipersalahkan melakukan Korupsi cq. Menerima hadiah walaupun menurut anggapannya uang yang diterima itu dalam hubungan dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang bukan ia terdakwa melainkan istri dan/atau anak-anak terdakwa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 77 K/Kr/1973
Terbit : 1974
Hal. 65-102

Tindak Pidana Penggelapan


Kaidah hukum:
Walaupun tidak menyebabkan batalnya putusan, namun karena pasal 372 KUHP dan berikutnya tidak menyebut-nyebut “penggelapan yang dilakukan bersama-sama”, maka perlu kualifikasi dari amar putusan tersebut diperbaiki sehingga berbunyi: Menyatakan terdakwa-terdakwa bersalah melakukan kejahatan “penggelapan”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 50 K/Kr/1973
Terbit : 1974
Hal. 51-64

Kaidah hukum:
Penjual barang-barang jaminan milik saksi oleh terdakwa tanpa izin saksi tersebut merupakan penggelapan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 618 K/Pid/1984
Terbit : 1985-2
Hal. 1-17

Kaidah hukum:

Perbuatan mengaku bahwa sesuatu barang milik orang lain seluruhnya atau sebagian sebagai miliknya, sudah memenuhi unsur-unsur tindak kejahatan penggelapan, apalagi barang tersebut kemudian dijual kepada orang lain.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 1046 K/Pid/1995

Terbit : 1996

Hal. 452

Yang Membebaskan Pidana


Kaidah hukum:
Pembunuhan yang dilakukan untuk memenuhi hukum adat tidak merupakan hal yang membebaskan seperti yang dimaksud dalam pasal 50 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 20 K/Kr/1970
Terbit : 1972
Hal. 26-38

Putusan Pidana Bersyarat


Kaidah hukum:
Adalah tidak tepat bila lamanya terdakwa berada dalam tahanan turut diperhitungkan dalam hukuman bersyarat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 148 K/Kr/1969
Terbit : 1971
Hal. 12-19

Putusan yang Kurang Beralasan


Kaidah hukum:
Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sesuai dengan perbuatan yg dituduhkan dalam tuduhan primair yaitu memenuhi semua unsur-unsur pasal 423 KUHP juga putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri hanya didasarkan pada pertimbangan “bahwa Pengadilan Tinggi akan berpendapat lain dan lebih condong apabila terdakwa tersebut dituduh dan dipersalahkan melakukan kejahatan berdasar pasal 418 KUHP” pertimbangan mana menurut pendapat Mahkamah Agung adalah sangat kurang beralasan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 148 K/Kr/1969
Terbit : 1971
Hal. 12-19

Kaidah hukum:
Putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena tidak cukup dipertimbangkan dan Mahkamah Agung menganggap penjatuhan hukuman tak bersarat tersebut tidak dapat dibenarkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 552 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal. 57-79

Turut Melakukan Tindak Pidana/Medeplegen


Kaidah hukum:
Turut melakukan tindak pidana (medeplegen) pasal 339 KUH Pidana jo. Pasal 55 (1) ke-1.

Perbuatan terdakwa II mengancan dengan pistol tidak memenuhi semua unsur dalam pasal 339 KUH Pidana. Terdakwa I lah yg memukul si korban dengan sepotong besi yg mengakibatkan meninggalnya si korban, oleh karena mana untuk terdakwa II kualifikasi yang tepat adalah turut melakukan tindak pidana (medeplegen) sedangkan pembuat materielnya ialah terdakwa I.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 15 K/Kr/1970
Terbit : 1971
Hal. 1-11

Dalam Diktum Harus Disebut Semua Kualifikasi Tindakan yang Terbukti Dilakukan Terdakwa


Kaidah hukum:
Dalam dictum harus disebut semua kwalifikasi tindakan yang terbukti dilakukan terdakwa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 11 K/Kr/1969
Terbit : 1970
Hal. 195-200

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 180 pengikut lainnya.