Posts Tagged ‘petitum’

Pengadilan Negeri Diperintahkan Melakukan Pemeriksaan Tambahan


Kaidah hukum:
Oleh karena tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh penggugat dan ada dalam petitum gugatan, tidak diperiksa dan diputus oleh judex facti maka kepada Pengadilan Negeri perlu diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan perihal tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1375 K/Sip/1975
Terbit : 1977-1
Hal. 175-181

Pelaksanaan atau Penafsiran Perjanjian


Kaidah hukum:

  1. Pelaksanaan suatu perjanjian dan tafsiran suatu perjanjian, tidak dapat didasarkan semata-mata atas kata-kata dalam perjanjian tersebut. In casu berdasarkan sifat daripada bangunan lantai atas (loods) maka hal ini mrp suatu “bestendig en gebruikelijk beding” terhadap pasal X dari perjanjian antara penggugat dan tergugat I (pasal 1347 jo. Pasal 1339 K.U.H.Perdata).
  2. Pada azasnya mengabulkan lebih dari pada yang diminta dalam petitum menurut yurisprudensi dapat diberikan asal saja tidak menyimpang dari posita;

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 1245 K/Sip/1974
Hal. 58-66

Kewenangan Mengadili Dapat Dilihat Dari Dalil dan Petitum Gugatan


Kaidah hukum:

Putusan Pengadilan Tinggi yang memutuskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memutus perkara ini harus dibatalkan, karena bila dilihat dari dalil-dalil dan petitum penggugat asal dalam gugatannya dapat disimpulkan hal-hal tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri.

Karena Pengadilan Tinggi belum memutus pokok perkaranya. Maka Pengadilan Tinggi diperintahkan untuk memutus pokok perkaranya dalam tingkat banding.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 583 K/Sip/1973
Terbit : 1975
Hal. 124-128

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 180 pengikut lainnya.