Posts Tagged ‘kuhp’

Surat Yang Dibuat Tanpa Maksud Untuk Diketahui Oleh Umum Bukan Merupakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik


Kaidah hukum:
Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana termaksud dalam pasal 310 (2) KUHP, karena kata-kata tersebut terdakwa tulis dalam surat kontra memori banding yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama, tanpa maksud untuk diketahui oleh umum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1205 K/Pid/1985
Terbit : 1986
Hal. 9

Pemeriksaan Acara Singkat


Kaidah hukum:
Perkara ini seharusnya diperiksa dengan acara singkat karena terdakwa dituntut berdasarkan dakwaan pasal 310 (1) KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 731 K/Pid/1984
Terbit : 1985-2
Hal. 18-27

Pengaduan Tindak Pidana Perzinahan Tidak Harus Terlebih Dulu Ada Perceraian


Kaidah hukum:
Meskipun menurut yurisprudensi pasal 284 ayat 1 KUHP berlaku bagi seorang suami yang tidak tunduk pada pasal 27 RW, hal ini tidaklah berarti bahwa untuk diindahkannya pengaduan dari suami yang dipermalukan harus terlebih dulu ada perceraian antara dia dan isterinya yang berzina itu.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 561 K/Pid/1982
Terbit : 1984-2
Hal. 28-39

Hubungan Hukum Perjanjian Tidak Dapat Ditafsirkan Sebagai Penipuan


Kaidah Hukum:
Hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dengan saksi merupakan hubungan perdata dalam bentuk perjanjian jual beli dengan syarat pembayaran dalam tempo 1 (satu) bulan, yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penipuan ex pasal 378 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 39 K/Pid/1984
Terbit : 1984-1
Hal. 17-29

Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 374 KUHP)


Kaidah hukum:
Karena penuntut kasasi bukan karyawan atau buruh atau bawahan dari KUD. Tutul bukan majikan atau atasannya, terhadapnya tidak dapat dikenakan pasal 374 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 389 K/Kr/1981
Terbit : 1983-2
Hal. 36-56

Pengertian Pejabat dalam Pasal 216 KUHP


Kaidah Hukum:
Yang dimaksud degnna pejabat dalam pasal 216 KUHP adalah pejabat, yang tugasnya mengawasi atau menyidik, atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum, sedang dalam perkara ini pejabat yang dimaksud tidak mempunyai kwalitas demikian; oleh karena itu tertuduh dibebaskan dari tuduhan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 430 K/Kr/1981
Terbit : 1983-2
Hal. 24-35

Melakukan Pembenihan Di Atas Orang Lain Tidak Rumusan Pasal 385 KUHP


Kaidah hukum:
Perbuatan yg dituduhkan terhadap terdakwa, yakni menguasai dan melakukan pembenihan di atas tanah milik orang lain, tidak termasuk rumusan pasal 385 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah menjual, menukarkan atau membebani dengan perjanjian hutang suatu penanaman atau pembenihan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 342 K/Kr/1981
Terbit : 1982-1
Hal. 17-26

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 181 pengikut lainnya.