Posts Tagged ‘kuhp’

Tindak Pidana Membuka Rahasia


Kaidah hukum:

Pasal 323 KUHP itu dapat berlaku bagi mereka yang bekerja dalam suatu perusahaan tidak berdasar atas suatu persetujuan ataupun bahwa pasal tersebut meliputi kewajiban untuk menyimpan rahasia yang tidak dipandang sebagai pelaksanaan dari persetujuan yang bersangkutan.

Penguruslah yang dapat menentukan hal-hal khusus manakah yang tidak diberitahukan dan dipandang sebagai rahasia yang harus disimpan

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 87 K/Kr/1974

Terbit : 1977-2

Hal. 11-15

Penghinaan yang Bukan Bersifat Pencemaran Nama Baik


Kaidah hukum:
Putusan Pengadilan haruslah didasarkan pada tuduhan, yang dalam perkara ini berdasarkan tuduhan, yang dalam perkara ini berdasarkan pasal 315 KUHP, walaupun kat-kata yang tertera dalam surat tuduhan lebih banyak ditujukan pada pasal 310 KUHP.

Berdasarkan tuduhan a.l. “bahwa P.T. Tjahaja Negeri telah ditutup terdakwa, dan apabila mau menyaksikan kematian P.T. Tjahaja Negeri tersebut supaya datang dan bila ada barang-barang yang dipinjamkan oleh P.T. Tjahaja Bank Gemary atau barang-barang yang tanggungan P.T. Tjahaja Negeri agar segera diangkut demi keamanan barang-barang tersebut”, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pasal 315 KUHP, meskipun kata-kata tersebut lebih banyak ditujukan terhadap pasal 310 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 68 K/Kr/1973
Terbit : 1977-1
Hal. 22-25

Kaidah hukum:

Pasal 315 KUHP tidak memungkinkan adanya pembuktian seperti halnya pasal 310 KUHP;

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 26 K/Kr/1974
Terbit : 1976
Hal. 17-22

Perbuatan “Mengeluarkan Pernyataan Permusuhan, Benci atau Merendahkan”


Kaidah hukum:

Perbuatan “mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan” dalam pasal 154 dan 156 KUHP diartikan oleh Mahkamah Agung sebagai pengeluaran pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan dalam bentuk penghinaan, sebagaimana dimaksudkan dalam Titel XVI. Buku Kedua KUHP.

Pengertian tersebut sebagai pengeluaran pernyataan dalam bentuk penghinaan tidak lagi memperkenankan suatu penafsiran secara luas dan tidak lagi menyinggung secara jauh kebebasan materiil untuk menyatakan pendapat.

Yurisprudensi Mahkamah AgungNo. 71 K/Kr/1973

Terbit : 1977-1Hal. 6-11

Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik


Kaidah hukum:

Pasal 315 KUHP tidak memungkinkan adanya pembuktian seperti halnya pasal 310 KUHP;

Kata-kata “merusak rumah tangga” adalah merupakan  tuduhan melakukan “perbuatan tertentu “ seperti yg dimaksud oleh pasal 310 ayat 1 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 26 K/Kr/1974

Terbit : 1976

Hal. 17-22

Unsur Kesalahan Dalam Melakukan Tindak Pidana


Kaidah hukum:

  1. Keberatan yg diajukan pemohon kasasi: bahwa ketidak hati-hatian saksi I sangat relevant atas terjadinya kecelakaan ini; tidak dapat diterima karena kesalahan pihak lain tidak berarti menghilangkan kesalahan terdakwa.
  2. Berdasar fakta-fakta yang telah dianggap terbukti dalam persidangan, salah satu unsur pokok, yaitu unsur kesalahan (schuld) dari pasal 359 KUHP pada hakekatnya tidak dipenuhi, maka perbuatan yang dituduhkan kepada tertuduh tidak dapat dihukum oleh karena bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran sehingga  seharusnya pemohon kasasi dilepas dari segala tuntutan hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 54 K/Kr/1975

Terbit : 1976

Hal. 11-16

Penilaian Unsur “Menghina” Kewenangan Hakim Kasasi


Kaidah hukum:

  1. Kesimpulan yang diambil Hakim, apakah rangkaian kata-kata yang dipergunakan terdakwa bersifat “Menghina” atau tidak adalah kesimpulan juridis, yang tunduk pada kasasi.
  2. Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dibatalkan karena Mahkamah Agung berkesimpulan, bahwa rangkaian kata-kata yang dipergunakan terdakwa tidaklah bersifat menghina.
  3. Pencantuman pasal 316 KUHP dalam tuduhan “Pengganti lagi” juga keliru karena pasal tersebut hanyalah mrp pemberatan pidana atas tindak pidana yang diatur pasal 315 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung:

No. 32 K/Kr/1974

Terbit : 1975

Hal. 43-47

Keterangan Ahli yang Berubah


Kaidah hukum:
Pendapat team ahli yang digunakan oleh Hakim sebagai salah satu sumber putusannya dan kemudian pendapat team ahli itu berubah, tidak merupakan perubahan perundang-undangan sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 ayat 2 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 97 K/Kr//1974
Terbit : 1975
Hal. 9-18

Kesengajaan (Dolus)


Kaidah hukum:
Bentuk kesengajaan (dolus) yang disaratkan oleh pasal 56 KUHP, tidaklah dapat disimpulkan dari keharusan tertuduh untuk menduga atau mencurigai bahwa akan dilakukannya delik yang dituduhkan, yang lebih berbentuk kealpaan (culpa).

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 25 K/Kr/1974
Terbit : 1975
Hal. 1-8

Hak Menuntut Gugur Apabila Terdakwa Meninggal


Kaidah hukum:
Hak untuk menuntut hukuman gugur, karena tertuduh meninggal dunia (pasal 77 KUHP), oleh karena mana permohonan kasasi dari Jaksa dinyatakan tidak dapat diterima.

Yuridprudensi Mahkamah Agung

Tindak Pidana Perjudian Lotere Buntut


Kaidah hukum:
Permainan “Lotere buntut “ dalam perkara ini, yaitu memasang kombinasi 3 angka, di mana pemasang angka-angka tersebut akan menang kalau angka-angka tersebut sesuai dengan 3 angka terakhir dari nomor yang mendapat hadiah, dapat digolongkan pada perjudian seperti ditentukan pasal 303 (3) KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 3 K/Kr/1974
Terbit : 1974
Hal. 133-141

Tindak Pidana Penggelapan


Kaidah hukum:
Walaupun tidak menyebabkan batalnya putusan, namun karena pasal 372 KUHP dan berikutnya tidak menyebut-nyebut “penggelapan yang dilakukan bersama-sama”, maka perlu kualifikasi dari amar putusan tersebut diperbaiki sehingga berbunyi: Menyatakan terdakwa-terdakwa bersalah melakukan kejahatan “penggelapan”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 50 K/Kr/1973
Terbit : 1974
Hal. 51-64

Kaidah hukum:
Penjual barang-barang jaminan milik saksi oleh terdakwa tanpa izin saksi tersebut merupakan penggelapan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 618 K/Pid/1984
Terbit : 1985-2
Hal. 1-17

Kaidah hukum:

Perbuatan mengaku bahwa sesuatu barang milik orang lain seluruhnya atau sebagian sebagai miliknya, sudah memenuhi unsur-unsur tindak kejahatan penggelapan, apalagi barang tersebut kemudian dijual kepada orang lain.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 1046 K/Pid/1995

Terbit : 1996

Hal. 452

Menjual Barang Kepunyaan Orang Lain


Kaidah hukum:
Meminjam sebidang tanah dari yang berhak guna digarap satu musim, tetapi setelah waktu tiba untuk mengembalikannya pada yang berhak, tidak dikembalikannya, malahan dijual musiman kepada orang lain, dipersalahkan melanggar pasal 385 (4) KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 104 K/Kr/1973
Terbit : 1974
Hal. 23-36

Unsur Penipuan


Kaidah hukum
Unsur penipuan hapus, karena uang yg dimintakan oleh terdakwa dan sesuai dengan ucapan terdakwa diperhitungkan dengan / diambil dari honorarium terdakwa, meskipun uang tersebut tidak dibelikan ban sepeda motor untuk saksi sebagaimana diutarakan waktu terdakwa minta uang tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 67 K/Kr/1969
Terbit : 1970
Hal. 61-64

Pasal 1 ayat 2 KUHP Berlaku Juga Bagi Perkara yang Sedang Dalam Tingkat Banding


Kaidah hukum:
Ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP berlaku juga dalam perkara-perkara yang sedang dalam tingkat banding.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 27 K/Kr/1969
Terbit : 1970
Hal. 23-31

tempo yang maksud dalam pasal 74 ayat 1 kuhp


Kaidah Hukum:
Dalam delik aduan, tempo yg dimaksud dalam pasal 74 ayat 1 KUHP adalah dihitung sejak yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan bukan sejak diketahui perbuatan yang dilakukan benar atau tidak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 57 K/Kr/1968
Terbit : 1969
Hal. 84-96

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 180 pengikut lainnya.