Posts Tagged ‘kuhp’

Menambah Jenis Hukuman Yang Ditetapkan Dalam Pasal 10 KUHP Adalah Tidak Dibenarkan


Kaidah Hukum:
Menambah jenis hukuman yang ditetapkan dalam pasal 10 KUHP adalah tidak dibenarkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 59 K/Kr/1969
Terbit : 1969
Hal. 27-32
No. 74 K/Kr/1969
Terbit : 1970
Hal. 43

Kaidah hukum:
Perintah kepada Jaksa untuk membongkar bangunan di atas tanah tersebut ditiadakan, karena hakim pidana tak berwenang menjatukan putusan yang lain dari yang ditentukan pasal 10 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 151 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal. 1-23

Kaidah hukum:
Perintah kepada Jaksa untuk membongkar bangunan di atas tanah tersebut ditiadakan, karena hakim pidana tak berwenang menjatukan putusan yang lain dari yang ditentukan pasal 10 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 151 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal. 1-23

Pasal 303 bis KUHP


Kaidah hukum:

Judex Factie telah salah menerapkan hukum, karena apabila ada dugaan terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian ditempat umum, melanggar pasal 303 Bis KUHP, maka seharusnya PN Sragen mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Kepolisian untuk kemudian diajukan kepersidangan melalui kejaksaan / Penuntut Umum bukan diperiksa dan diadili menurut acara pemeriksaan ringan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 962 K/PID/1996

Terbit : 1997

Hal. 384

Unsur Kerusakan


Kaidah hukum:

Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak dapat dikenakan kepada para Terdakwa, sebab unsur melakukan kekerasan dalam pasal 170 (1) KUHP bukan merupakan alat / usaha untuk mencapai tujuan (niat para terdakwa), sehingga seandainya pun terjadi kerusakan hanyalah merupakan akibat saja dari perbuatan kekerasan tersebut lebih tepat dikenakan pasal 406 (1) KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 329 K/Pid/1996

Terbit : 1996

Hal. 465

Pengembalian Uang Milik Korban


Kaidah hukum:

Dalam putusan perkara pidana syarat khusus mengembalikan uang milik korban pada hakekatnya adalah masalah perdata dan oleh karenanya tidak dapat disamakan dengan keharusan mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 14 C (1) KUHP

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 933 K/Pid/1994

Terbit : 1996

Hal. 444

Unsur “Memiliki”


Kaidah hukum:

Oleh karena judex facti/Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dan Penuntut Umum/Jaksa dapat membuktikan, putusan Pengadilan Negeri bebas tidak murni karena judex facti /Pengadilan Negeri salah menafsirkan unsur “memiliki” sebab pengambilan BPKB dan KTP a.n. Marsini tanpa seizin pemiliknya atau orang tuanya (Mesiyem) yang kemudian oleh Terdakwa dijadikan jaminan hutang, maka permohonan kasasi tersebut pantas dikabulkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 1213 K/Pid/1994

Terbit : 1996

Hal. 438

Kaidah hukum:

Judex Factie telah salah menafsirkan unsur “Dengan maksud memiliki secara melawan hukum”.  Apabila seorang mengambil barang yang bukan merupakan jaminan hutang maka dapat ditafsirkan dengan maksud memiliki secara melawan hak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 1590 K/PID/1997

Terbit : 1997

Hal. 376

Unsur Kelalaian/Kealpaan


Kaidah hukum:
Judex factie telah salah menerapkan hukum, sebab korban jatuh karena terserempet oleh pengendara sepeda yang didepannya dan karena jatuhnya ke kanan maka korban tergilas oleh roda bus yang dikemudikan terdakwa; ternyata kendaraan bus yang dikemudikan terdakwa berada di jalur yang benar atau di sebelah kiri, sehingga tidak terbukti tidak adanya unsur kelalaian/kealpaan pada diri terdakwa dan Mahkamah Agung mengadili sendiri.

Kaidah hukum:
No. 1104 K/Pid/1990
Terbit : 1994
Hal. 1

Unsur Mengetahui Barang Berasal Dari Kejahatan


Kaidah hukum:
“Apabila terdakwa tidak mengetahui, menduga/menyangka barang-barang tersebut berasal dari kejahatan maka karena itu salah satu unsur dari pasal 480 KUHP tidak dapat dibuktikan. Oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan bukan dilepas dari tuntutan hukum”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1130 K/Pid/1985
Terbit : 1987
Hal. 236

Surat Yang Dibuat Tanpa Maksud Untuk Diketahui Oleh Umum Bukan Merupakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik


Kaidah hukum:
Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana termaksud dalam pasal 310 (2) KUHP, karena kata-kata tersebut terdakwa tulis dalam surat kontra memori banding yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama, tanpa maksud untuk diketahui oleh umum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1205 K/Pid/1985
Terbit : 1986
Hal. 9

Pemeriksaan Acara Singkat


Kaidah hukum:
Perkara ini seharusnya diperiksa dengan acara singkat karena terdakwa dituntut berdasarkan dakwaan pasal 310 (1) KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 731 K/Pid/1984
Terbit : 1985-2
Hal. 18-27

Pengaduan Tindak Pidana Perzinahan Tidak Harus Terlebih Dulu Ada Perceraian


Kaidah hukum:
Meskipun menurut yurisprudensi pasal 284 ayat 1 KUHP berlaku bagi seorang suami yang tidak tunduk pada pasal 27 RW, hal ini tidaklah berarti bahwa untuk diindahkannya pengaduan dari suami yang dipermalukan harus terlebih dulu ada perceraian antara dia dan isterinya yang berzina itu.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 561 K/Pid/1982
Terbit : 1984-2
Hal. 28-39

Hubungan Hukum Perjanjian Tidak Dapat Ditafsirkan Sebagai Penipuan


Kaidah Hukum:
Hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dengan saksi merupakan hubungan perdata dalam bentuk perjanjian jual beli dengan syarat pembayaran dalam tempo 1 (satu) bulan, yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penipuan ex pasal 378 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 39 K/Pid/1984
Terbit : 1984-1
Hal. 17-29

Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 374 KUHP)


Kaidah hukum:
Karena penuntut kasasi bukan karyawan atau buruh atau bawahan dari KUD. Tutul bukan majikan atau atasannya, terhadapnya tidak dapat dikenakan pasal 374 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 389 K/Kr/1981
Terbit : 1983-2
Hal. 36-56

Pengertian Pejabat dalam Pasal 216 KUHP


Kaidah Hukum:
Yang dimaksud degnna pejabat dalam pasal 216 KUHP adalah pejabat, yang tugasnya mengawasi atau menyidik, atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum, sedang dalam perkara ini pejabat yang dimaksud tidak mempunyai kwalitas demikian; oleh karena itu tertuduh dibebaskan dari tuduhan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 430 K/Kr/1981
Terbit : 1983-2
Hal. 24-35

Melakukan Pembenihan Di Atas Orang Lain Tidak Rumusan Pasal 385 KUHP


Kaidah hukum:
Perbuatan yg dituduhkan terhadap terdakwa, yakni menguasai dan melakukan pembenihan di atas tanah milik orang lain, tidak termasuk rumusan pasal 385 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah menjual, menukarkan atau membebani dengan perjanjian hutang suatu penanaman atau pembenihan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 342 K/Kr/1981
Terbit : 1982-1
Hal. 17-26

Penuntutan Pasal 315 KUHP Dibenarkan Walaupun Tidak Ada Pengaduan


Kaidah hukum:
Dalam perkara ini penuntutan terdakwa atas pasal 315 KUHP dapat dibenarkan, sekalipun tidak ada pengaduan :
Tidak adanya pengaduan disini adalah karena saksi yang bersangkutan tidak mengerti / buta hukum dan dalam hal demikian Penuntut Umum harus mengusahakan adanya pengaduan itu.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 393 K/Kr/1981
Terbit : 1982-1
Hal. 1-10

Orang Yang Masih Terikat Perkawinan Tidak Dapat Melakukan Perkawinan Lagi


Kaidah hukum:
Keberatan penuntut kasasi : “Bahwa pasal 279 KUHP adalah merupakan pasal yang berlaku bagi perkawinan yang monogami, sedang penuntut kasasi tidak terikat dengan perkawinan monogami, tidak dapat diterima karena penuntut kasasi I yang masih terikat tali perkawinan dengan Rubaidah, tidak dapat kawin lagi sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU tentang Perkawinan, kecuali memenuhi berbagai persyaratan yang diatur dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan 5 UU ini.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 435 K/Kr/1979
Terbit : 1981-2
Hal. 28-41

Menjual Tanah Milik Orang Lain


Kaidah hukum:
Kualifikasi dari pada tindak pidana termaksud dalam pasal 385 (1) KUHP adalah : “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah menjual hak tanah Indonesia, sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No.167 K/Kr/1980
Terbit : 1981-1
Hal. 1-9

Kesalahan Korban Tidak Menghapus Kesalahan Terdakwa


Kaidah hukum:
Dalam perkara ini (pasal 359 KUHP) kesalahan si korban, andikata ada, tidak menghapuskan kesalahan terdakwa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 354 K/Kr/1980
Terbit : 1980-2
Hal. 40-50

Kaidah hukum:
Kesalahan pihak lain (korban) tidak menghapuskan kesalahan penuntut kasasi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 205 K/Kr/1980
Terbit : 1981-2
Hal. 1-9

Perbuatan Tidak Menyenangkan


Kaidah hukum:
Kwalifikasi dari tindak pidana tersebut dalam pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP adalah :”dengan melawan hukum memaksa orang lain dengan perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 157 K/Kr/1980
Terbit : 1980-2
Hal. 19-28

Putusan

Karena Kealpaan Mengakibatkan Bangunan Lalu Lintas Tidak Dapat Dipakai


Kaidah hukum:
Kwalifikasi kejahatan tersebut pada pasal 193 KUHP adalah : karena kealpaannya menyebabkan bangunan untuk lalu lintas tidak dapat dipakai.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 209 K/Kr/1980
Terbit : 1980-2
Hal. 1-9

Pemalsuan Surat


Kaidah hukum:

Surat penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama di Bogor tidak dapat dipandang sebagai akte otentik yang dimaksudkan dalam pasal 266 KUHP.

Yursprudensi Mahkamah Agung

No. 329 K/Kr/1980

Terbit : 1980-1

Hal. 36-48

Pembelaan Darurat (Noodweer)


Kaidah hukum:

Perbuatan tertuduh, yang setelah bis itu menyerempet kendaraannya mengejar bis, menghentikannya, menyuruh supirnya turun dan kemudian memukulnya sehingga pingsan, bukan merupakan perbuatan untuk melindungi diri termaksud dalam pasal 49 KUHP dan penyerempetan tersebut juga bukan merupakan serangan termaksud dalam pasal itu.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 170 K/Kr/1980

Terbit : 1980-1

Hal. 18-28

Terdakwa Dibebaskan Karena Dakwaan Tidak Terbukti


Kaidah hukum:

Karena dalam tuduhan II dituduhkan pasal 385 ke 1 KUHP yaitu tindak pidana mengenai a.l. “Indonesisch gebruiksrecht”, padahal tanah dalam perkara adalah tanah “eigendom”, tertuduh harus dibebaskan dari tuduhan II tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 284 K/Kr/1979

Terbit : 1979-2

Hal. 1-12

Yang Bertanggung Terhadap Tulisan di Surat Kabar yang Mengandung Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik


Kaidah hukum:

Pertanggungjawaban pidana atas suatu tulisan yang mengandung pernyataan seperti termaksud dalam pasal 310 (2), 311 KUHP diletakkan pada penulisnya (terdakwa) dan tidak dapat dialihkan pada penanggung jawab surat kabar seperti dimaksud oleh UU tentang Ketentuan Pokok Pers.

Fitnah merupakan suatu pencemaran tertulis (smaadschrift) apabila terdakwa diperbolehkan membuktikan kebenaran dari pada tuduhan yang tercantum dalam tulisannya tetapi ia tidak dapat membuktikannya, dengan apa yang diketahuinya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 277 K/Kr/1979

Terbit : 1979-1

Hal. 28-52

Tindak Pidana “Melarikan Wanita”


Kaidah hukum:

Kawin tidaknya tertuduh tidak membebaskan ia dari pasal 332 (1) KUHP yang dituduhkan kepadanya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 33 K/Kr/1978

Terbit : 1978-2

Hal. 1-14

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 180 pengikut lainnya.