Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 374 KUHP)


Kaidah hukum:
Karena penuntut kasasi bukan karyawan atau buruh atau bawahan dari KUD. Tutul bukan majikan atau atasannya, terhadapnya tidak dapat dikenakan pasal 374 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 389 K/Kr/1981
Terbit : 1983-2
Hal. 36-56

About these ads

44 responses to this post.

  1. Posted by frenqi dedy saputro on 26/04/2011 at 11:16

    unsur unsur penggelapan dalam jabatan itu apa saja dan bagaimana definisinya

    Balas

    • Pasal 474 KUHP
      Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

      Unsur-unsur pidana Pasal 374 KUHP:
      1. Barangsiapa
      2. Unsur-unsur penggelapan dalam pasal 372
      – barangsiapa
      – dengan sengaja
      – memiliki dengan melawan hak
      – barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan
      orang lain
      – barang berada di dalam kekuasaannya bukan
      karena kejahatan
      3. Oleh orang yang memegang barang itu dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah

      Balas

      • Persidangan psl 374 bagi terdakwa yang tidak dapat meminta bantuan pengacara karena ketidak mampuan pinasial untuk membayarnya, apakah negara tidak memberikan pengacara negara untuk mendampingi terdakwa, kami melihat pada suatu persidangan tidak tampak pengacara mendampingi terdakwa, bahkan kayanya hak bela terdakwa terkesan tidak ada, apakah sudah benar persidangan semacam ini?, disamping justru terkesan adanya calo perkara yang mengaku dekat dengan jaksa terus memperdaya terdakwa dengan meminta uang yang dijanjikan meringankan vonis hakim terhadap terdakwa.
        Terdakwa dituntut psl 374, yang intinya ybs bekerja di Persh.Percetakan, mengambil barang berupa buku yang sudah dianggap apkiran/tidak laku dijual,tidak diberikan kesempatan untuk berdamai, bahkan disodori paksa pernyataan untuk mengundurkan diri, dan dilaporkan kepada polisi oleh pihak perusahaan, sehingga hak nya yang menyangkut pesangon tidak diberikan.

      • Pasal 56 ayat (1) KUHAP
        Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

        Dakwaan pasal 374 dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara, maka apabila terdakwa tidak mampu untuk membayar pengacara, negara menunjuk penasehat hukum. Di dalam setiap pengadilan sekarang ada pos bantuan hukum, hakim dapat menunjuk pengacara yang bertugas pada saat itu untuk menjadi penasehat hukumnya.

        Kalo pasal di atas tidak dipenuhi dan tidak pernah ditawarkan kepada terdakwa untuk didampingi penasehat hukum maka pemeriksaan persidangan bisa dibatalkan oleh hakim yang lebih tinggi (banding/kasasi).

  2. Posted by tirta wijaya on 06/08/2011 at 00:49

    Kalau ada perjanjian kerjasama apakah masuk katagori pasal 374 ?

    Balas

  3. Posted by supriyanto on 12/10/2011 at 15:28

    bos mau nanya nich; klo misalkan ada seorang sekdes yg ngurusin sertifikat tanah tu sdh lbh dari 3 tahun g kelar2( g di urusin) apakah sekdes tsbt bsa di tuntut? padsahal; bnyk korban dri masyarakat yg g bsa apa2 krna buta akan hukum. bahkan kemarin ada sertifikat masal masyarakat di mintai sejumlah dana, padahal dana yg dulu di setor juga g di urusin, mohon pencerahannya,

    Balas

  4. Posted by dhale on 19/10/2011 at 09:30

    kalau terjadinya pada saat bekerja,,,,yang di mana pada saat itu uang itu hilang,,,,sedangkan yg menerima uang kasir….lalu ada pengawasnya juga…..

    Balas

  5. Posted by tris on 30/10/2011 at 23:52

    kalau atasan yang mengkondisikan hingga sang karyawan melakukan penggelapan apakah memenuhi unsur penggelapan? siapa yang harus dipidana?

    Balas

  6. Posted by didik sugianto on 12/01/2012 at 20:23

    bos bos numpang nimbrung ni,,,” ini kasus baru saja sy alami,,kronologis kejadiannya adalah,,, posisi sy adalah pemilik sebuah usaha directseling alat keamanan gas elpiji,sy py bbrp karyawan./sales,selama 2 bulan semuanya berjalan baik baik saja dengan omset penjulan yg cukup bagus,namun bulan ketiga terjadi ketidak beresan dalam pekerjaanya yaitu,,penurunan penjulan dan adanya tindakan yaitu pengambilan uang di konsumen tanpa sepengetahuan perusahaan,diketahuinya setelah petugas kolektor menagih ke konsumen karena sudah jatuh tempo,,,dari sini tentunya sebagai pemilik usaha sudah sewajarnyalah sy menegur dan memberikan surat peringatan,,namun bukannya semakin baik tpi mereka malah seolah menjadi,sampai pada klimaksnya sy adakan breafing dan bertanya mau dibawa kemana usaha ini,,kalo sudah tidak ada komitment ya silahkan menyelesaikan semua urusan dan silahkan menandatangani surat dan ternyata.mreka semuanya menandatanganinya,,,dibalik itu ternyata mereka selama 1 bulan itu telah menjual barang dari yg lain,jdi bukan barang saya…. apakah itu bisa kita tindak secara hukum?masuk pasal ap???
    tolong dibahas ya,,,penting di email ya,,,

    Balas

    • Menjual barang dari suplier lain tidak ada pidananya yang ada pidananya adalah penggelapan uang angsuran dari konsumen yang seharusnya diserahkan ke perusahaan tetapi tidak diserahkan.

      Balas

  7. Posted by usep sugandi on 07/02/2012 at 12:30

    numpng tanya…
    Sebulan yg lalu sy beli mobil baru dg kredit. Awalnya ada sales dari dealer yg mnawarkan mobil dg DP Rp 71jt angsuranny Rp 11.200.000 x 11 bln. Sy stuju dan menyerahkan DP tsb ke sales tsb. Seminggu yg lalu sy ktahui dari dealer ternyata DP yg diserahkan salaes tsb Rp 50jt (bukan 71jt). Jadi sls tsb mengambil 21jt. Mnurut pihak dealer angsuran Rp 11.200.000 seharusnya DPnya 50jt. Dan jika DPnya Rp 71jt angsurannya 9jt-an. Apakah sales tsb bisa dijerat psl 374 KUHP, sedangkan saya telah menendatangani kwitansi DP 71jt dg angsurn 11.200.000 (namun catatan dealer DPnya 50jt)?

    Balas

    • Lebih tepat apabila dilaporkan penipuan/pasal 378 karena sudah terlihat adanya rangkaian kebohongan dengan memberikan penawran Dp yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya

      Balas

      • Posted by ningnong on 25/07/2012 at 11:37

        Mohon informasi apakah makna “memiliki dengan melawan hak” dalam Pasal 372 KUHP.
        Apakah seorang sales apabila dia melakukan kebohongan seperti yang ditanyakan pak sugandi tidak dapat dilaporkan melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 374 jo Pasal 372?

      • Memiliki dengan melawan hak
        “memiliki” : memegang barang yang dikuasai atau bertindak sebagai pemilik barang
        “melawan hak” : melawan hukum/aturan/UU
        termasuk juga dalam pengertian “Memiliki dengan melawan hak”, perbuatan untuk menjual, menggadaikan, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dll.

  8. Posted by lin on 11/02/2012 at 13:23

    saya mau konsultasi,pak. kalau dituduh penggelapan karena tidak menceritakan keadaan yang sebenarnya. Karena atasan yang menyuruh, apakah saya bisa dibilang melakukan penggelapan? karena yang menuduhkan penggelapan adalah orang yang melakukan penggelapan sebenarnya.

    Balas

  9. Posted by james on 23/02/2012 at 11:41

    sy tdk dapat membayar angsuran mtr 3 bln, dan pihak leasing memaksa sy utk membyr 3 bulan…sementara untuk saat ini saya tdk mempunyai kemampuan untuk membayar 3 bulan…saya hanya dapat membayar 1 – 2 bulan saja
    apakah saya dapat di tuduh melakukan pasal penipuan ?

    Balas

    • Leasing adalah perjanjian, masuk dalam ranah hukum perdata, menunggak angsuran berarti wanprestasi atau tidak melaksanakan prestasi/kewajiban.

      Balas

  10. Posted by angeluna tjahayadi on 23/02/2012 at 15:45

    saya mau bertanya…contoh kasusnya seorang kepala depo dituduh menggelapkan uang perusahaan, tetapi kepala depo tersebut diangkat menjadi kepala depo tanpa ada SK pengangkatan…bs gak ia di kenakan pasal 374 kl tdk kira2 pasal brp yg bs di kenakan..

    Balas

  11. Posted by candra on 24/02/2012 at 10:08

    jika say punya usah modal dari saya semua, tapi dikelola manager lgs dan akhirnya usaha itu bangkrut, apakah itu bisa di katakan manager melakukan penggelapann

    Balas

  12. Hal-hal apa saja dalam persidangan yang bisa meringankan vonis hukuman untuk terdakwa?

    Balas

    • hal-hal yang meringankan:
      - selama pemeriksaan bersikap sopan, tidak berbelit-belit;
      - belum pernah dipidana;
      - menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga;

      Balas

  13. Posted by Teguh Rahardjo on 12/03/2012 at 12:23

    Pak, Saya akan menyusun surat/memori banding kasus ps.374 bisakah Saya mnendapatkan contohnya. Saya tidak didampingi penasehat hukum krn masalah keuangan.
    Saya divonis 3 bln bui dr 6 bln tuntutan, Alhamdulillah saya dianggap kooperatif sehingga saya tidak ditahan dr awal pemeriksaan.
    Kasus ini sejak dari tahun 2007 baru disidangkan mulai Oktober 2011, Dan ,Saya merasa tidak menggelapkan barang yg dituduhkan dan memeng bukan tanggung jawab saya sebagai sopir dgn bukti yang mendukung, sayang saya tidak bisa mendengarkan kesaksian HRD yg sdh keluar dr perusahaan, krn awal masalah timbul krn HRD yg memaksa saya ikut bertanggung jawab atas kasus orang lain. hasil Stok Opname yang membingungkan dan tidak benar sebagai dasar tuntutan saya. Alhamdulillah saya bisa jawab dan ada di pembelaan saya, tetapi pengadilan berkata lain. Kerugian -+3jtan yng tertera setlh dilakukan pengecekan ternyata justru ada kelebihan stok senilai 6 jt an terlampir dlm BAP direktur perusahaan…..? dan saya tetap dianggal bersalah.
    Kasus ini berawal dari laporan saya ke kepolisian pd saat itu saya didampingi pengacara krn tidak dibayar gaji terakhir saat skorsing kasus lain,yang sebelumnya menyampaikan somasi spy hak-hak saya terpenuhi, dan ternyata saya di phk sepihak tanpa pernah mendpt pesangon apalagi pemberitahuan phk, justru saya mengetahui dari perusahaan lain yg menerima faxsimile surat tsb. Saya bersumpah DEMI ALLAH DEMI RASULULLAH tidak melakukan yang dituduhkan, kalu menurut orang-orang yang tahu maslah saya dgn jelas ini sebuah kedzoliman dan tidak mau membyr pesangon…?
    Demikian sedikit curhat saya, mohon bisa kirimkan contoh memori banding dan masukannya serta DOA anda sekalian, terimakasih.
    Hormat Saya, Teguh Rahardjo.

    Balas

    • Googling aja Mas..

      Balas

      • Posted by Teguh Rahardjo on 17/03/2012 at 15:16

        …Mas, keterbatasan kemampuan , jujur Saya takut jika hal ini jadi ramai, apalagi hingga jadi pembicaraan masyaratkat, harap maklum,,,Saya orang kecil lawan Saya pengusaha otomotif besar, saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dan berdampak pd keluarga…dan pekerjaan saya yang belum menentu
        Saya berusaha melawan sesuai prosedur dulu saat ini, salah satuynya saya sedang minta pernyataan dari petugas stok opname yang tidak memeriksa stok dengan lengkap (stok yg berada di showroom), dan petugas stok opname sebelumnya yang mengawasi saya saat disuruh membantu melayani sblm nya.
        Atas perhatian Mas Abdullah Tw, Saya ucapkan terimakasih.

  14. permisi pk. bos.. ”
    sy mw tnya, ada jelas org terkena psal 374. pengglapan barng dalam jabatan. tp swktu masa thanan polisi, ada penangguhan tahanan, nah itu ne dia byar dgn uang 20 jt. tp dgn pnyerahan uang tidak sbgai jaminan thanan tsb, melainkan da sorg istriny yg mendantatangnin sbgai jaminan tahanan tsb, pertnyaannya pk bos.. 1) jd bila ada pemanggiln dari pihak kepolisian utk diserahkn kekejaksaaan negeri, maka apa tanggpan kepolisian bila tahanan tsb tidak mw bersedia datng dipanggil..?
    2) apakh tahanan tsb bila bersedia datang dipanggil, namun apakah statusny masih berlaku sebgai penangguhan penahan ( dapt keluar dari tahanan kejari seblum akhirnya wktu jatuh vonis hakim)

    Balas

  15. Posted by sari on 28/05/2012 at 11:02

    saya mau nanya, ada teman saya seorag staff ticket, dia mencetak tiket sejumlah 20jutaan atas pesanan org tertrntu seperti biasa karena sudah langganan dan tanpa pikir dia ijin manager atau bos dia langsung cetak..dan ternyata saat itu dia ditipu saat penagihan si pembeli tak kunjung membayar dan setelah di tagih kerumah bukan rumahnya sipembeli melainkan rumah ortunya, lalu dicek ke perusahaan di manager bilang atas nama yg pesan itu bukan karyawan perusahaan tersebut, padahal bila dilihat tagihan tiketnya bukan atas nama si pemesan tapi orang2 kantor yg tidak mengakuin si pemesan sebagai karyawan..kesannya perusahaan cuci tangan..lalu sekrang si bos mau lapor kan si pemesan dan juga karyawannya atas penggelapan? khan karyawan g\korban…kalau menurut saya..gimana kalau menurut anda??

    Balas

  16. Posted by Julian on 04/06/2012 at 17:16

    Dear Pak Abdullah,

    Dalam kasus penggelapan uang pembayaran pelanggan kepada perusahaan yang dilakukan oleh karyawan, apabila sudah dilunasi/dibayar oleh karyawan tersebut, apakah perusahaan masih bisa melakukan gugatan atas tindak pidana penggelapan tersebut?

    Terima kasih & salam.

    Balas

  17. Posted by yenni on 11/07/2012 at 10:15

    saya mau nanya pak,kalo saya terpakai uang perusahaan terus saya kasih jaminan motor dan dalam waktu 7hari saya harus melunasi uang tsb.jika dalam waktu tsb saya tidak dapat melunasinya apakah saya bisa dijerat pasal 374 kuhp padahal saya sudah memberikan jaminan motor?

    Balas

  18. Posted by yenni on 12/07/2012 at 09:35

    saya mau nanya pak,kalo saya terpakai uang perusahaan sebanyak 60jt dan saya dipaksa menandatangani surat perjanjian yg isinya dalam waktu 7hari saya harus melunasi hutang tsb dan sebagai jaminan saya menyerahkan sebuah motor.jika dalam waktu tsb saya tidak dpt melunasi apakah saya bisa dituntut dgn pasal 374 kuhp?

    Balas

  19. Posted by Anton Siahaan,ST on 14/09/2012 at 10:20

    saya mau bertanya kepada bapak . adik saya semalam di periksa ke kantor polisi karena di nyatakan dalam penggelapan barang dari perusahaan . dan yang aneh nya lagi pak bahwa manager cabang dari perusahaan adik saya td malam belum memasukkan berkas ke kantor polisi .. pada jam 12 malam nya baru dia measukkan berkas tersebut .. dan saya mau tanya kan disini … dalam pasal 374 tersebut apa bisa kita melayangkan surat pembelan mengenai kasus tersbut karena perusahaan mengancam balik dengan mengatakan .. saya mau membebaskan nya tapi harus memberitahukan siapa aja lagi rekan nya .. sementara adik saya tdk tau siapa aja dan tdk ada rekan nya.. dan dia tdk mau di ajak damai… apa ada pembelaan kita pak kalo spt ini.. istilah menurangi hukuman nya

    Balas

    • Untuk mengurangi hukuman biasanya yang dipertimbangkan adalah hal-hal yang meringankan misalnya tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan, sbg tulang punggung keluarga, sudah mengembalikan kerugian.

      Balas

  20. Posted by irfan on 27/09/2012 at 11:34

    Salam Pak,
    Saya mohon petunjuk dari Bapak, Adik saya saat ini dipenjara karena atas tuduhan Pasal 374 Jo 372 KUHP . dia sebelumnya bekerja di perusahaan Lesing Sp Motor sebagai Surveyor. Dikarenakan sistem yg diberlakukan kepada Surveyor utk bertanggung Jawab atas angsuran Konsumen nya dari angsuran ke 1 s/d ke 6 dan apabila terjadi tunggakan maka surveyor tsb yang bertanggung jawab membayar tunggakan angsurannya dengan potong gaji ybs. dikarenakan hal diatas maka adik saya terpaksa melakukan penarikan atas 3 unit sp motor ex. Konsumen surveyannya dan utk menutupi tunggakan2 tsb sp motor tesebut digadaikan kepada penadah dan uangnya dibayarkan ke cicilan yang tetunggak. Akibat dari perbutannya tsb dia dilaporkan ke polisi dan anehnya sp motor tsb telah diambil Poisi dan Kepala Cabang Perusahaan lesing tersebut dari tanggan penadah namun penadah tidak ditangkap. melainkan munculnya surat keterangan dari kepala lingkungan tempat penadah tinggal yang menyatakan penadah tdk lagi berdomisili di daerah tsb.
    Yang ingin saya tanyakan adalah : ” Apakah bisa secara Hukum Pihak Perusahaan melakukan pelaporan dengan melakukan Split atas 3 unit sp motor tersebut ? ” Hal ini dilakukan Juper dan Kacab Perusahaan tersebut karena sebelumnya JUPER telah membujuk Keluarga saya utk berdamai kalau ng mau si tersangka ini bakal di BESTAM(Bebas Tampung)kan. dan saat ini hal itu telah dibuat mereka. Perlu saya tambahkan bahwa sebelum2nya Orangtua saya telah banyak membayar tagihan2 yang muncul atas nama adik saya tsb kepada perusahaannya, ada sekitar 17 jtan.
    Mohon petunjuk apa yang harus kami lakukan utk melawan ketidak adilan ini. kami sekeluarga ikhlas adik kami dihukum, namun dgn prosedur yang benar.

    Best Regards,,

    Balas

  21. Numpang tny bang, sy seorang sales motor, suatu hari ada sodara sy yg mengajukan kredit. Singkat cerita di acc sama leasing dan motor di krm. Wkt motor dikrm sodara sy tdk ada dirmh utk tnd terimanya sy yg ttd. Muncul prmasalahan ada kterlambatan pmbayaran cicilan ( sdh mencicil slama 4bln) dan sy dpt surat panggilan dr polres di dakwa dg pasal 374. Apa itu benar bang?

    Balas

    • Kalau permasalahannya hanya mengenai keterlambatan pembayaran cicilan tidak bisa diselesaikan melalui jalur pidana. Penyelesaiannya mellaui jalur perdata.

      Balas

  22. Posted by zon on 05/12/2012 at 19:30

    saya mohon penjelasan Pak. unsur “kepunyaan orang lain” dalam pasal 374 KUHP apakah bisa disamakan dengan “kepunyaan perusahaan” sedangkan kapasitasnya sebagai subjek hukum sudah jelas berbeda yaitu sebagai orang perorangan dan sebagai badan hukum. lalu apabila pihak perusahaan selaku pemilik barang tidak ada yang melapor, apakah perkaranya tetap bisa diproses ?

    Balas

  23. Posted by ade sudarma on 08/04/2013 at 15:36

    mau nanya, dalam kasus hukum yang menyangkut dengan pasal 734 tentang penyalahgunaan dalam jabatan, apakah atasan dan orang yang bertanggungjawab terhadap keuangan bisa dijerat?? mohon petunjuk

    Balas

  24. Mau nanya, Apabila seseorang kena pasal 374 dan sudah divonis pengadilan, sesudah bebas. Perusahaan yang bersangkutan melaporkan lagi pasal yang sama dengan objek yang berbeda ( yang pertama penggelapan uang dan yang baru tuh penggelapan barang ) padahal waktunya bersamaan. Perusahaan sengaja biar si pelaku dihukum 2 kali… makanya sengaja tidak dilaporkan bersamaan… Apakah si pelaku masih bisa dihukum lagi ???? dan apabila polisi menyatakan si pelaku tersangka lagi, apakah ada hukum yang menghukum 2 kali dalam undang2 di indonesia…. makasih

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 177 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: