Gugatan yang Kurang Pihak


Kaidah hukum:

Jual beli antara tergugat dengan orang ke-3 tidak dapat dibatalkan, tanpa di-ikut sertakan orang ke-3 tersebut sebagai tergugat dalam perkara.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 938 K/Sip/1971

Terbit : 1973

Hal. 97-130

About these ads

10 responses to this post.

  1. Posted by Onthonk on 14/11/2010 at 22:06

    mas mau tanya nih, ada tugas dari dosen,
    bolehkah pengadlan itu dimasukkan dalam pihak yang digugat, jika sekiranya terjadi kesalahan pada saat sita oleh jurusita, misalnya dalam berita acara sitanya salah objek, atau tidak seperti dengan dokumen sertifikat dg kondisi sebenarnya.
    jika demikian, apakah jjika sekiranya digugat, apakah tidak mendapatkan eksepsi kurang pihak nantinya jika nantinya Pengadilan tidak dimasukkan kedalam salah satu pihak.

    Balas

    • Menurut saya dalam hal kesalahan dalam membuat berita acara yang dilakukan oleh juru sita maka di sini telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa, pihak tergugat adalah Ketua Pengadilan selaku atasan dari juru sita bukan si juru sitanya.

      Balas

  2. Posted by Alim Markus on 29/11/2010 at 09:35

    kalo seperti itu sebaiknya digugat dimana mas tri, di PTUN-kan atau di gugat di peradilan biasa?
    trims jawabannya,
    Alim, Surabaya

    Balas

    • Gugatan diajukan di Pengadilan mana Gugatan tersebut yang dinyatakan kurang pihak. Biasanya gugatan kurang pihak itu terjadi di PN. Di PTUN kemungkinan gugatan dinyatakan kurang pihak sangat kecil karena di PTUN ada pemeriksaan pendahuluan sebelum memeriksa pokok perkara.

      Misal, gugatan dinyatakan kurang pihak diajukan oleh PN Surabaya, maka gugatan tersebut diajukan lagi di PN Surabaya dengan melengkapi pihak yang belum digugat.

      Balas

  3. Posted by Romy Batalipu on 16/12/2010 at 21:56

    salam kenal mas!
    saya romy, dari sulawesi, mo tanya. Saya punya kasus, (lebih tepatnya paman tua saya). Kasusnya seperti ini : paman saya punya tanah+rumah, karena waktu itu punya kredit dan macet di bank karena tak terbayar maka akhirnya dilelanglah tanah beserta bangunan itu oleh pengadilan (sebelumnya dieksekusi sita oleh pengadilan). Jika sekiranya paman saya mau menggugat, apakah pengadilan yang melelang tersebut bisa kami gugat? karena kami pernah diberitahu oleh oknum pengadilan kalo segala penetapan pengadilan termasuk penyitaan dan lelangnya kebal hukum dan tidak bisa digugat. benarkah demikian?
    ohya kalo kejadiannya sudah terjadi kira-kira 2 tahun lalu apa tidak mengenal istilah daluarsa?
    trima kasih banyak atas jawabannya. semoga Tuhan mberkati kita

    Balas

    • Sebelumnya saya pisahkan tentang penetapan sita dengan lelang;
      tentang penetapan sita
      penetapan sita memang tidak bisa digugat tetapi bisa diajukan perlawanan atas penetapan sita tetapi perlawanan terhadap sita biasanya dilakukan oleh pihak ketiga karena adanya kekeliruan objek misalnya harta yang harus disita adalah milik A tetapi sita yang dilakukan keliru karena ternyata yang disita adalah milik B, atas adanya sita tersebut B bisa mengajukanperlawanan penetapan sita. Bisa saja yang mengajukan perlawanan atas sita adalah orang yang disita barangnya tetapi sulit dikabulkan. Adanya perlawanan atas sita tersebut diharapkan bisa menghambat atau menunda lelang.

      tentang lelang…
      apabila telah terjadi lelang, bisa saja diajukan gugatan pembatalan lelang, tetapi sangat jarang sekali gugatan pembatalan lelang itu dikabulkan kecuali apabila lelang yang dilakukan telah melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

      Sebaiknya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya lelang adalah sebelum lelang dilakukan, terlebih dulu diajukan gugatan terhadap perjanjian kredit atau gugatan yang berkaitan dengan proses perjanjian. hal ini dilakukan dengan harapan agar gugatan tersebut bisa menghambat atau menunda lelang. Ini pun tidak menjamin lelang tidak akan dilakukan karena pada prinsipnya lelang dapat dibatalkan dengan adanya putusan/penetapan pengadilan. Dengan guatan tersebut paling tidak para calon pembeli lelang atas barang (apabila ada) membatalkan niatnya untuk membeli.

      Tidak ada kadaluwarsa, kalau memang proses lelang melanggar ketentuan perundang-undangan bisa diajukan gugatan pembatalan lelang

      Balas

  4. Posted by putra on 06/10/2011 at 10:01

    mas….
    mnta contoh kasus kurangnya pihak yang di gugat?
    contoh kasus nebis in idem?
    contoh gugatan ewat waktu?

    Balas

  5. Posted by Marthin.a on 20/02/2012 at 14:49

    mas..
    yurisprudensi MA untuk kurang pihak apa saja?.. trims

    Balas

    • Misalnya dalam perkara waris, apabila objek sengketa dikuasai salah satu ahli waris harus semua ahli waris menjadi pihak dalam perkara kalao salah satu tidak dijadikan pihak dalam perkara akan terjadi kurang pihak.
      contoh lain dalam perjanjian utang piutang dengan penjamin pihak ketiga, apabila penjamin tidak ditarik sebagai pihak perkara akan menjadi kurang pihak

      Balas

  6. Posted by sugiarto on 23/04/2012 at 14:19

    mas, perbedaan antara gugatan perlawanan dengan gugatan bantahan itu apa?

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 178 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: