Kompetensi Absolut Peradilan Agama


KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA

Kompetensi absolut (absolute competentie) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.
- perkawinan;
- waris;
- wasiat;
- hibah;
- wakaf;
- zakat;
- infaq;
- shadaqah; dan
- ekonomi syari’ah.

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan

Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:
1. izin beristri lebih dari seorang;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertangung jawab tidak memenuhinya;
13. penentuan kewajiban memberi biaya peng-hidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal usul seorang anak;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ada pasal-pasal memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu:
23. Penetapan Wali Adlal;
24. Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.

2. Waris

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3. Wasiat

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4. Hibah

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

5. Wakaf

Yang dimaksud dengan “wakaf’ adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

6. Zakat

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7. Infaq

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

8. Shodaqoh

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.

9. Ekonomi Syari’ah

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:
- bank syari’ah;
- lembaga keuangan mikro syari’ah.
- asuransi syari’ah;
- reksa dana syari’ah;
- obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- sekuritas syari’ah;
- pembiayaan syari’ah;
- pegadaian syari’ah;
- dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
- bisnis syari’ah.

Dalam perkara ekonomi syari’ah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah. Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.

Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan bahwa:
1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari’ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.

2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari’ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Peradilan Agama di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Bahwa dengan adanya Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diatur tentang adanya pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama yang berlaku di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mempunyai kewenangan yang lebih luas.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at Islam, kewenangan Peradilan Agama di Aceh meliputi:
- ahwal syahsiyah (hukum keluarga);
- muamalah (hukum perdata);
- jinayah (hukum Pidana);
yang didasarkan atas syari’at Islam dan akan diatur dalam Qanun Aceh.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 tersebut menyebutkan bahwa:

a. Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang al-ahwal al-syahsiyah meliputi hal-hal yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelaan dari pasal tersebut, kecuali wakaf, hibah, dan sadaqah;

b. Yang dimaksud dengan kewenangan bidang muamalah meliputi kebendaan dan perikatan seperti:
- jual beli, hutang piutang;
- qiradh (permodalan);
- musaqah, muzara’ah, mukhabarah (bagi hasil pertanian);
- wakilah (kuasa), syirkah (perkongsian);
- ariyah (pinjam meminjam), hajru (penyitaan harta), syuf’ah (hak langgeh), rahnu (gadai);
- ihya’u al-mawat (pembukaan tanah), ma’adin (tambang), luqathah (barang temuan);
- perbankan, ijarah (sewa menyewa), takaful;
- perburuhan;
- harta rampasan;
- waqaf, hibah, sadaqah, dan hadiah.

c. Yang dimaksud dengan kewenangan di bidang jinayah adalah sebagai berikut.

Hudud yang meliputi:
- zina;
- menuduh berzina (qadhaf);
- mencuri;
- merampok;
- minuman keras dan napza;
- murtad;
- pemberontakan (bughat);

Qishash/diat yang meliputi:
- pembunuhan;
- penganiayaan;

Ta’zir yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syari’at selain hudud dan qishash/diat seperti:
- judi;
- khalwat;
- meninggalkan shalat fardhu dan puasa Ramadhan.

Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Warisan Dicabut

Kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara warisan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dibatasi dengan adanya hak opsi. Hak opsi adalah hak memilih hukum warisan apa yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan pembagian warisan. Jadi hak opsi adalah pilihan hukum bagi pada pihak yang bersengketa khusus dalam perkara warisan untuk menempuh penyelesaian melalui jalur Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) atau Hukum Adat atau hukum Islam.

Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka 2 alinea ke-5 yang menyatakan: “Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”.
Mengenai hak opsi ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk bagi hakim-hakim dalam menyelesaikan perkara warisan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa ketentuan pilihan hukum warisan merupakan permasalahan yang terletak di luar badan peradilan dan berlaku bagi golongan rakyat yang hukum kewarisannya tunduk pada Hukum Adat dan atau Hukum Perdata Barat (BW) dan atau Hukum Islam. Para pihak boleh memilih Hukum Adat atau Hukum Perdata Barat (BW) yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Hukum atau memilih Hukum Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Pilihan hukum ini berlaku sebelum perkara diajukan ke pengadilan apabila suatu perkara warisan dimasukkan ke Pengadilan Agama maka pihak lawan telah gugur haknya untuk menentukan pilihan hukum dalam menyelesaikan perkara warisan. Apabila dalam perkara warisan diajukan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri secara bersamaan oleh para pihak yang bersengketa maka hal ini telah terjadi sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan pada badan peradilan yang satu dengan pengadilan pada badan peradilan yang lain sehingga harus diselesaikan dahulu melalui Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Perkara ditunda sampai ada putusan Mahkamah Agung pengadilan mana yag berhak mengadili perkara tersebut.

Dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kalimat yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus.

Kewenangan Mengadili Tidak Meliputi Sengketa Hak Milik Atau Sengketa Lain Antar Orang Islam dengan Non Islam

Apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut.

1. Apabila objek sengketa terdapat sengketa hak milik atau sengketa lain antara orang Islam dengan selain orang Islam maka menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memutuskan perkara tersebut. Proses pemeriksaan perkara di Peradilan Agama terhadap objek sengketa yang masih terdapat sengketa milik atau sengketa lain antara orang Islam dan selain orang Islam ditunda terlebih dahulu sebelum mendapatkan putusan dari Peradilan Umum. Sebagaimana diatur dalam pasal berikut. “Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”

2. Apabila objek sengketa terdapat sengketa hak milik atau sengketa lain antara orang Islam maka Peradilan Agama dapat memutus bersama-sama perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal berikut. “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.”

About these ads

9 responses to this post.

  1. Sayang mas..,,,saya jurusan Bahasa ARAB IAIN SU MEDAN…gak bisa ikut…..

    Balas

  2. nice post..

    Balas

  3. Posted by Annisa Rahmah on 29/01/2011 at 09:52

    Haaaah… berkaitan dnegan judul skripsi sayaa…

    tapi kenyataannya di dalam tataran praktis Hak atas Pilihan Hukum masih dimungkinkan…

    Mmm.. mas, minta opini dong, gimana pendapat mas dengan steatment: Hak atas Pilihan Hukum menmang dinyatakan dihapus dalam UU No 3/06, tapi… tidak ada regulasi yang mengatakan “untuk perkara waris di mana para pihaknya beragama Islam HARUS tunduk kepada Hukum Waris Islam / merupakan keweangan PA” ??

    sO, walaupun ada steatment kalau hak opsi dihapus dalam UU No.3/06 tapi tetap saja sifatnya regelingkan? jadi apa bisa kita menambahkan kata “ABSOLUT” dalam kalimat KEWENANGAN ABSOLUT PA?

    Balas

    • Memang UU No. 3 Tahun 2006 tidak secara tegas mengatur hal tersebut dalam pasal yang tersendiri. Prinsipnya adalah dalam hal perkara warisan, apabila pewaris beragama islam maka sengketa warisan menjadi kewenangan PA. Dalam praktek masih ada juga Pewaris beragama Islam diajukan gugatan warisan di Peradilan Umum/Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri pun menerima hal ini karena Pengadilan tidak boleh menolak perkara, Apabila terjadi demikian maka diajukan eksepsi/keberatan bahwa PN tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang berwenang adalah PA. Apabila ternyata eksepsi tidak diterima bisa mengajukan upaya banding. Atau ajukan saja gugatan yang sama di Pengadilan Agama, jadi ada satu perkara diperiksa oleh dua peradilan yang berbeda, upaya hukum atas perkara yang sama diperiksa oleh dua peradilan yang berlainan maka dapat mengajukan permohonan kepada MAhkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa antar peradilan agar MA memutuskan pengadilan mana yang berwenang memeriksa perkara tersebut.

      Balas

  4. terimakasih banyak
    postingannya….

    Balas

  5. Posted by haitami on 15/03/2012 at 12:06

    Sebetulnya bila kita baca secara cermat uu. no. 3 tahun 2006 khusus pada pasal 49, sudah sangat jelas dan tidak perlu interpretasi lagi bahwa sengketa waris yang subjek hukumnya antar orang Islam adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya bila ada perkara seperti tersebut masuk ke Pengadilan Negeri seyogyanya hakim pemeriksa perkara a qua secara ex officio menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 180 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: