KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA


KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

Advokat Sebagai Profesi

Profesi berasal dari bahasa Inggris, profession, yang mempunyai arti sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu. Pengertian lain profesi adalah suatu pekerjaan pelayanan:- penerapan seperangkat pengetahuan secara sistematis untuk mengatasi persoalan-persoalan , persoalan-persoalan tersebut termasuk ke dalam wawasan nilai-nilai utama yang mempunyai relevansi tinggi dalam masyarakat.

Menurut Soebijakto, untuk dapat disebut sebagai profesi diperlukan kriteria sebagai berikut.
1. pengetahuan.
2. keahian kemahiran.
3. mengabdi kepada kepentingan orang banyak.
4. tidak mengutamakan keuntungan materi.
5. adanya organisAsi atau asosiasi profesi.
6. pengakuan masyarakat.
7. kode etik.

Kalangan advokat mengartikan profesi dengan unsur-unsur:
1. harus ada ilmu hukum yang diolah di dalamnya;
2. harus ada kebebasan, tidak boleh ada hubungan dinas/hirarkis;
3. mengabdi pada kepentingan umum, mencari nafkah tidak menjadi tujuan.

Pengertian profesi advokat adalah suatu pekerjaan di bidang hukum yang didasari oleh keahlian dan sumpah atau ikrar atau komitmen untuk bersedia bekerja demi tujuan hukum; kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Keahlian adalah suatu kecakapan khusus berdasarkan pengetahuan dan pengalaman memadai berdasarkan pengakuan dari institusi resmi untuk menjalankan pekerjaan profesi advokat. Sumpah, ikrar atau komitmen diartikan sebagai janji profesi untuk memegang idealisme, moral dan integritas yang dimuat dalam kode etik profesi.

Pengertian Kode Etik

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah:
1. ilmu tentag apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak kewajiban moral;
2. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
3. nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Pengertian lain tentang etika menurut Ensiklopedi Indonesia dijelaskan bahwa etika yang mengandung ilmu tentang kesusilaan, yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat mengenai:
1. apa yang baik dan apa yang buruk;
2. segala ucapan harus senantiasa berdasarkan hasil pemeriksaan tentang keadaan hidup dalam arti kata seluas-luasnya.

Pengertian kode etik mempunyai arti tulisan atau tanda-tanda etis yang mempunyai tujuan tertentu, mengandung norma-norma hidup yang etis, aturan tata susila, sikap, akhlak, berbudi luhur yang pelaksanaanya diserahkan atas keinsyafan dan kesadaran dirinya sendiri.

Kode etik dapat dibuat dan diberlakukan secara luas dan sempit. Kode etik dibuat dan diberlakukan secara luas adalah etika yang nilai-nilainya terkandung dalam moral dan susila dan diciptakan dan diberlakukan untuk seluruh umat manusia secara universal. Kode etik dalam arti sempit adalah etika yang diciptakan dan diberlakukan untuk golongan atau kelompok manusia dalam masyarakat.

Etika yang diberlakukan secara sempit inilah yang disebut sebagai etika profesi. Etika profesi diciptakan dan diberlakukan untuk kalangan profesi tertneu. Contohnya adalah etika profesi dokter berlaku untuk kalangan dokter, etika profesi akuntan berlaku bagi kalangan akuntan, etika profesi advokat berlaku bagi kalangan advokat.

Kode Etik Advokat

Kode etik advokat adalah Kode Etik Advokat Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 berdasarkan kesepakatan 7 (tujuh) organisasi advokat Indonesia yang terdiri dari:
1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);
2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);
3. Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI);
4. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI);
5. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM);
6. Serikat Pengacara Indonesia (SPI);
7. Himpunan advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI).

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

Selanjutnya organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia telah menetapkan Kode Etik Advokat Indonesia dengan SURAT KEPUTUSAN
KONGRES ADVOKAT INDONESIA I TAHUN 2008 NOMOR: 08/KAI-I/V/2008
TENTANG KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA
pada tanggal 30 Mei 2008.

About these ads

9 responses to this post.

  1. Posted by rudi on 08/05/2010 at 09:20

    mau tanya om:
    1. sebenarnya apa sih fungsi Kode Etik Advokat dalam masyarakat?
    2. Bagaimana cara menegakkan kode etik profesi advokat?
    3. Kode Etik Advokat pasti punya kelemahan, apa sih kelemahannya?
    makasih

    regards

    Rudi

    Balas

  2. Posted by A.J.I on 08/05/2010 at 09:51

    thanks, seperti biasa infonya sangat bermanfaat semua profesi profesional ada kode etik yang harus dipatuhi

    TELKOMSEL UNLIMITED ready stock

    Balas

  3. @Rudi:
    1.Menurut pendapat YAP THIAM HIEN, maksud dan tujuan kode etik ialah untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksana profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta untuk melindungi masyarakat yang memerlukan jasa-jasa baik profesional. Kode etik jadinya mekanisme pendisiplinan, pembinaan dan pengontrolan etos kerja anggota-anggota organisasi profesi.

    2. Penegakkan kode etik dalam organisasi profesi biasanya dibuat Dewan Kehormatan yang mempunyai fungsi dan kewenangan untuk berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat (Pasal 1 huruf e, pasal 9, dan pasal 10 Kode Etik Advokat Indonesia). Dan untuk tata cara pemeriksaan pengaduan terhadap seorang advokat yang melanggar kode etik organisasi profesi membuat hukum formil (hukum acara) untuk pemeriksaan pelanggaran kode etik.

    3. kelemahan Kode etik dalam arti penegakan biasanya masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik enggan melakukan pengaduan ke organisasi profesi. sepanjang tidak ada pengaduan organisasi profesi dalam hal ini Dewan Kehormatan juga tidak bisa memeriksa adanya pelanggaran kode etik.

    @Cipto:
    Terima kasih juga, adanya kode etik adalah salah satu ciri dari “profesi” tidak disebut “profesi” kalau tidak punya kode etik.

    Balas

  4. Mohon maaf. Ralat bukan @Cipto tapi @A.J.I.

    Balas

  5. Posted by venna on 18/05/2010 at 18:33

    saya maun tanya.. apakah ada undang2 yg melindungi penggunaan gelar SH? jika seseorang menggunakan gelar SH padahal tidak pernah mengikuti sekolah hukum, dan tidak menyatakan sumpah sebagai advokat, tetapi orang tersebut menggunakan gelar tersebut untuk profesinya sebagai “pengacara”. dan tidak sedikit orang yg tertipu dengan gelarnya itu.. apakah profesinya itu sah secara hukum? jika kita ingin menegakkan kebenaran yang sehubungan gelar SH tersebut.. apa yang bisa saya lakukan? supaya pengacara2 gadungan seperti itu tidak bisa menggunakan gelar SH untuk menipu banyak orang.. karena bagi saya itu sebagai penghinaan profesi pengacara. yg dilakukan oleh orang2 yg tidak bertanggung jawab.terima kasih..

    Balas

    • Penggunaan gelar SH yang sebenarnya bukanlah sarjana hukum yang telah menempuh pendidikan Sarjana dan mengaku-ngaku sebagai advokat/pengacara padahal bukan seorang advokat/pengacara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bisa dikategorikan ke dalam tindak pidana penipuan yang diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 378 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, memujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

      Sebenarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur tentang ancaman pidana bagi orang yang mengaku-ngaku sebagai advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 31 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah“.

      Namun pasal tersebut telah dianulir karena adanya Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.06/PUU-II/2004 tanggal 13 Desember 2004 yang menyatakan Pasal 31 UU No. 18 tahun 2003, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan pasal 28 F UUD 1945 dengan dianulirnya pasal 31 Undang-Undang Advokat maka ketentuan pidana tidak dapat diberlakukan lagi bagi barangsiapa yang mengaku-ngaku sebagai advokat/pengacara. Sehingga barangsiapa yang bukan Sarjana Hukum dan bukan advokat/pengacara yang mengaku-ngaku sarjana hukum atau advokat/pengacara bisa dilaporkan dengan pasal 378 KUHP.

      Semoga bermanfaat. Terima kasih.

      Balas

  6. Posted by wiyoga antama on 12/03/2013 at 17:30

    ralat: ada 8 organisasi advokad yg membawahi peradi,
    APSI (asosiasi pengacara syariah indonesia)

    Balas

  7. Posted by arta on 29/04/2013 at 09:21

    Saya tidak mengerti dengan hukum, tapi kami sekarang ini mengalami masalah tanah. Kami sudah memiliki pengacara, dan sebelumnya pengacara ini sudah setuju menghandle kasus kami ini sampai pengadilan dimana kami harus memberikan biaya operasional nya dan x% dari tanah apabila berhasil menang.
    Setelah berjalannya proses kami kurang sreg dengan kecakapan pengacara tsb.
    Yang ingin saya tanyakan dan mohon infonya ya, kalo kami memutuskan tidak menggunakan pengacar tsb, apakah ada kompensasi yang harus kami bayarkan atau hal lainnya ?
    Mohon bantuannya ya, trima kasih banyak sebelumnya

    Balas

    • Tergantung kesepakatan yang dibuat sebelumnya, apakah ada kesepakatan apabila terjadi pengakhiran kuasa dari klien, klien memberikan konpensasi.

      Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 178 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: