PERMA No. 02 TAHUN 2008


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 02 TAHUN 2008

TENTANG

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI’AH

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf i beserta Penjelasan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari’ah Negara, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah, perlu dibuat pedoman bagi hakim Mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syari’ah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah;

Mengingat: I. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4611;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari’ah Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara 4852;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 941 Tambahan Lembaran Negara 4867;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI’AH

Pasal 1

1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari’ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.
2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari’ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Pasal 2

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 3

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : JAKARTA
Pada Tanggal : 10 SEPTEMBER 2008

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

BAGIR MANAN

About these ads

One response to this post.

  1. [...] Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi [...]

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 177 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: